Oleh Ernest Pugiye
Guru SMAN 1 Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
NEGARA merupakan ruang kehidupan bersama yang mempertemukan manusia dengan berbagai latar belakang. Pertemua itu dikehendaki oleh Allah untuk membangun negara suci demi terciptanya kebaikan bersama (bomun commune).
Kebaikan bersama tersebut senantiasa memanggil dan mengundang para pemimpin pemerintah dan segenap warganya untuk melaksanakan pembangunan negara suci dan penuh suasana sorgawi.
Jika demikian, pembangunan negara kita selama 81 tahun perlu dinilai secara kritis dan cermat berdasarkan kualitas kehidupan manusia, keadilan sosial, penghormatan terhadap kebudayaan, pemerataan kesempatan dan perlindungan kemuliaan hak asasi manusia di atas segalanya.
Sebab nilai-nilai universal ini adalah sifat dasar dari kebaikan dan kesalamata bersama dalam suatu negara. Bahkan Kitab Suci pun telah selalu menempatkan manusia sebagai ciptaan Allah yang bermartabat karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (bdk. Kej 1:26-27).
Kehendak Allah dalam kehidupan bernegara terungkap melalui kebenaran, keadilan, kasih, perdamaian. Yesus menempatkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama sebagai pusat kehidupan manusia (bdk. Mat 22:37-40).
Karena itu, hukum, anggaran, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pembangunan, kebudayaan, lingkungan hidup, dan seluruh kebijakan publik perlu diarahkan kepada kehidupan manusia yang bermartabat. Gaudium et Spes menegaskan bahwa komunitas politik hadir demi kebaikan bersama dan kewenangan publik perlu diarahkan kepada kesejahteraan umum (74).
Magisterium Gereja menjalankan tugas pengajaran melalui para hamba Allah dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Ajaran tersebut berakar dan bersumber pada Kitab Suci dan Tradisi Suci serta diterangkan melalui Konsili Vatikan II, Katekismus Gereja Katolik, Kompendium Ajaran Sosial Gereja, dan ensiklik para paus.
Kesemua sumber bersejarah ini adalah sumber inspirasi dan aspirasi utama bagi kita semua dalam memperjuangkan kebaikan bersama dan memberantas segenap kejahatan dunia dan dari mereka yang kuat bagi dunia punguasa. Ajaran tersebut menjadi dasar moral dan pelayanan kemanusiaan untuk menilai dampak-dampak buruk penyelenggaraan negara dan memperbaharui dunia negara dan dunia manusia yang dikehendaki oleh Allah.
Gereja menerangi hati nurani para pengambil kebijakan negara agar semua pelayanan mereka dapat membawa keselamatan dan kebaikan bersama dan supaya setiap manusia menggunakan hak kebebasan dan kekuasaannya demi kebenaran, keadilan, kasih, perdamaian bagi kaum minoritas dan lemah di mana-mana.
Nilai-Nilai Universal
Terciptanya kebaikan bersama menjadi tujuan kehidupan bernegara dan berbangsa. Bonum commune mencakup kondisi sosial yang memungkinkan setiap pribadi dan kelompok berkembang secara manusiawi.
Pemerintah perlu menempatkan kepentingan, harapan dan keprihatinan mendasar seluruh warga sebagai arah dan pondasi utama pembangunan. Masyarakat Papua, setiap warga dari semua pulau di Indonesia dan segenap warga Jakarta telah benar-benar memiliki kemuliaan martabat manusia yang sama.
Karena itu, kebijakan publik dari pemerintah Jakarta sampai daerah amat perlu memberikan kesempatan yang adil kepada warga untuk hidup, berkembang, dan memperoleh pelayanan yang layak. Katekismus Gereja Katolik menempatkan penghormatan terhadap pribadi, kesejahteraan sosial, dan perdamaian sebagai unsur hakiki kebaikan bersama (1906-1909).
Kebenaran adat memberikan dasar bagi pemerintah untuk memahami kehidupan masyarakat dalam segenap dimensi berdasarkan pengalaman dan kebudayaan mereka. Adat menyimpan pengetahuan, norma, sejarah, identitas, dan kebijaksanaan leluhur yang diwariskan dari lintas generasi.
Pemerintah Jakarta perlu mempertimbangkan nilai-nilai adat, kebutuhan, harapan dan kerugikan bagi rakyat ketika menyusun segenap kebijakan. Sebab semua yang menyangkut kehidupan dan sumber-sumber utama kehidupan masyarakt tidak boleh dirusak dan digantikan demi kebijakan pembagnunan dan aturan negara.
Hubungan manusia masyarakat adat nusantara dan Papua dengan tanah adat mereka, komunitas hidup, sistem bahasa, dan system nilai-nilai tradisi perlu memperoleh penghormatan dan pengakuan abadi dari negara di atas segalanya.
Pemerintah pada hakikatnya merupakan instrumen kelembagaan negara yang tidak memiliki martabat dan kepribadian moral pada dirinya sendiri, sehingga nilainya ditentukan oleh kualitas jiwa kenegarawanan para penyelenggara yang menggunakannya untuk mewujudkan kebaikan bersama bagi setiap dan seluruh warga negara.
Karena itu, moralitas pemerintahan dan terwujudnya kebaikan bersama bagi seluruh warga negara sangat bergantung pada kualitas jiwa para pemimpinnya sebagai manusia yang memiliki akal budi, hati nurani, dan roh.
Keadilan sosial menjadi ukuran moral paling utama bagi penyelenggaraan negara. Keadilan menuntut pembagian kesempatan, pelayanan, tanggung jawab serta mengakui hak-hak asasi setiap warga negaranya secara wajar dan tidak boleh direduksi dalam bentuk apapun.
Pemerintah perlu memperhatikan masyarakat miskin, terpencil, masyarakat adat, serta kelompok yang tertinggal dan mereka yang tidak mampu selamatkan dirinya sendiri. Anggaran negara perlu dinilai berdasarkan manfaat, kebutuhan dan keuntungan bagi rakyat.
Pembangunan perlu memberantas kesenjangan, mentaati dan tidak melawan larangan-larangan adat dan memperluas kesempatan hidup yang layak (Kompendium Ajaran Sosial Gereja, 201-203).
Kasih memberikan jiwa bagi pelayanan kepada masyarakat. Kasih Kristiani menghendaki manusia memandang sesamanya sebagai pribadi yang bermartabat mulia. Pemerintah perlu memperhatikan penderitaan rakyat dengan tanggung jawab nyata dan secara terukur dari semua aspek kehidupan.
Masyarakat miskin, anak-anak terlantar, masyarakat adat, dan kelompok rentan perlu memperoleh perhatian kemanusiaan dan bukan perhatian pembangunan fisik. Perintah kasih kepada sesama memperoleh bentuk sosial melalui pelayanan kemanusiaan dan moralitas yang menghormati kehidupan mereka semua (bdk. Mat 22:39).
Kedamaian menjadi arah bagi penyelesaian persoalan bangsa. Pemerintah perlu membuka ruang dialog ketika menghadapi persoalan sosial dan politik yang kompleks. Masyarakat perlu memperoleh kesempatan menyampaikan pengalaman, penderitaan, aspirasi.
Ajaran para bapa bangsa dalam Gaudium et Spes yang menghimpun 91 pasal itu justru menegaskan bagaimana para pemimpin negara menghubungkan mis pembangunan perdamaian bangsa dengan keadilan sosial, solidaritas subsiaritas sosial, kepekaan sosial dan kasih Allah bagi segenap umat manusia dan murid-murid Kristus yang dilukai oleh kejahatan dan kekuasaan dunia dewasa ini (bdk. Hal.521-655).
Prinsip-Prinsip Dasar
Kesatuan hidup sebagai anak-anak Allah menghendaki negara menghargai keberagaman dalam keadilan sosial. Kesatuan bangsa perlu dibangun melalui penghormatan terhadap suku, bahasa, budaya, wilayah, adat, dan keyakinan.
Sekalipun kita berada dalam berbagai perbedaan, kita bersatu dalam keadilan sosial karena iman, harapan, dan kasih kepada Allah. Persatuan tanpa keadilan sosial yang mengangkat semua perbedaan pada hakikatnya adalah sejarah palsu dan kosong, bahkan sama dengan perpecahan.
Kesatuan kita adalah kesatuan dengan Allah yang diwujudkan melalui penghormatan terhadap seluruh perbedaan berdasarkan keadilan sosial. Pemerintah pusat perlu membangun hubungan yang adil dengan setiap daerah.
Masyarakat Papua memiliki martabat yang sama dengan masyarakat Jakarta. Kesatuan semakin kuat ketika setiap kelompok dihargai, didengar, dan dilibatkan sebagai pelaku utama pembangunan kemanusiaan dan moralitas Jakarta di Papua.
Dalam kesatuan tersebut, kepekaan dan empati mengharuskan pemerintah memahami kehidupan rakyat dari pengalaman mereka sendiri. Pemerintah perlu mendengar suara masyarakat sebelum menetapkan program yang menyentuh kehidupan mereka.
Kondisi suburnya empat akar masalah menurut LIPI di Papua dan sejumlah pulau di Indonesia, merosotnya pelayanan publik secara moral, dan adanya kebutuhan ekonomi masyarakat yang belum pernah dijawab oleh pemerintah Jakarta selama 64 tahun amat nampak perlu menjadi bahan pertimbangan utama dan mendesak dalam upaya pembangunan perdamaian Papua dan Indonesia.
Dari kepekaan dan empati tersebut, solidaritas sosial menuntut tanggung jawab bersama terhadap kehidupan sesama. Negara perlu mengembangkan kebijakan yang memperkuat hubungan sosial dan mengurangi kesenjangan.
Daerah dengan keterbatasan pelayanan membutuhkan perhatian yang proporsional. Kelompok yang mengalami ketidakadilan membutuhkan keberpihakan. Solidaritas menghubungkan kebebasan pribadi dengan tanggung jawab sosial (Kompendium Ajaran Sosial Gereja, 192-196).
Dalam kehidupan bersama yang berlandaskan solidaritas, kejujuran menentukan kualitas moral penyelenggaraan pemerintahan. Pejabat publik perlu menyampaikan informasi berdasarkan fakta, mengelola anggaran secara bertanggung jawab, dan menggunakan kewenangan untuk kepentingan masyarakat. Keterbukaan informasi, pertanggungjawaban jabatan, dan pengawasan masyarakat perlu menjadi budaya pemerintahan.
Pada akhirnya, kejujuran dalam penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan melalui subsidiaritas yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk bertanggung jawab atas kehidupannya. Pemerintah pusat menghormati kemampuan keluarga, komunitas, masyarakat adat, organisasi sosial, dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan sesuai tanggung jawabnya.
Kewenangan daerah sudah harus ditempatkan pada tingkat realistis yang mampu menjalankan tugas-tugasnya secara tepat sasaran, sedangkan pemerintah pusat memberikan dukungan finansial dan moral ketika kemampuan tingkat bawah terbatas (Kompendium Ajaran Sosial Gereja, 185-188).
Apabila prinsip tersebut diabaikan, kekuasaan semakin terpusat, tanggung jawab masyarakat melemah, dan ketidakadilan mudah berkembang. Karena itu, discernment rohani diperlukan agar negara mampu membedakan kehendak Allah dari kepentingan kekuasaan dalam setiap kebijakan bagi rakyat.
Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar discernment rohani para pemimpin negara dalam menilai penyelenggaraan negara dengan membuka akal budi, hati nurani, dan roh terhadap kehendak Allah.
Ketika prinsip-prinsip tersebut sungguh dihayati dan dilaksanakan dalam setiap kebijakan, kekuasaan negara akan semakin diarahkan kepada kebenaran, keadilan, pelayanan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia.
Sebaliknya, ketika prinsip-prinsip tersebut diabaikan, kekuasaan mudah kehilangan arah moral dan melahirkan ketidakadilan serta penderitaan rakyat. Karena itu, kebaikan bersama akan mulai dialami rakyat apabila discernment rohani terus dilakukan dan diwujudkan setiap hari oleh para pemimpin negara, terutama pemerintah Jakarta, dalam membangun bangsa dan negara seturut kehendak Allah.
Bangun negara menurut kehendak Allah membutuhkan keberanian moral untuk memperbaiki kebijakan yang bertentangan dengan martabat manusia. Pemerintah perlu mulai menyusun kebijakan berdasarkan nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip dasar tersebut.
Dengan demikian, bonum commune akan menjadi arah negara bangsa. Negara hadir sebagai ruang pelayanan bagi seluruh warga ketika kebijakan kemanusiaan diarahkan untuk menghadirkan kebaikan bersama dan memberantas kebijakan yang merugikan masyarakat serta eksistensi tanah adat.
Sudah saatnya pemimpin negara belajar dari Hamba Allah dari Nazareth yang merendahkan diri dalam kesetiaan kepada kehendak Allah. “Jadilah padaku menurut kehendak-Mu” menjadi wujud kerendahan hati dan radikalisme iman yang melandasi keberadaan serta karya Bunda Allah dalam membangun bangsa dan negara sesuai kehendak Allah.
Kerendahan hati warga dan pemimpin menjadi dasar kekuasaan yang suci demi kebaikan bersama. Kekuasaan negara perlu terus diperbarui dalam kerangka kehendak Allah dan kerendahan hati Bunda Allah sebagai nilai spiritual yang mengarahkan negara untuk melayani setiap warganya.
Semangat kesucian dan kerendahan hati akan mencabut akar kekuasaan yang melahirkan penderitaan dan kekejian bagi bangsa dan warganya selama 81 tahun Indonesia merdeka.
Kesetiaan kepada kehendak Allah tetap menuntun pemimpin negara menegakkan kebenaran, keadilan, kasih, kedamaian, persaudaraan, dan martabat manusia. Negara akan membangun bangsa dalam kesucian yang mencerminkan Allah dan kehendak-Nya demi keselamatan semua orang ketika kekuasaan sungguh-sungguh melayani setiap warga.
Keselamatan dan kebaikan tersebut semakin nyata apabila semua pihak yang berkuasa bertanggung jawab melindungi warga yang minoritas, lemah, dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri di tanah leluhurnya.
