NABIRE, ODIYAIWUU.com — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua Tengah menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi masyarakat yang saat ini menghadapi dampak musim kemarau, kekeringan, keterbatasan air bersih serta kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap di sejumlah daerah di Papua Tengah.
“Kami menyerukan kesiapsiagaan menghadapi El Nino sehingga air bersih dan kabut asap jangan dianggap sepele. Kami juga mendorong pemerintah memperkuat layanan air bersih, menjaga harga air tetap normal dan melibatkan dunia usaha,” ujar Ketua Kadin Papua Tengah Alexander Gobai di Nabire, kota Provinsi Papua Tengah, Senin (24/8).
Menurut Gobai, keprihatinan tersebut menjadi perhatian Kadin Papua Tengah di tengah gerakan solidaritas kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kadin menegaskan bahwa kepedulian kemanusiaan tidak mengenal batas wilayah. Langkah membantu warga terdampak bencana Flores penting tetapi kondisi masyarakat Papua Tengah juga harus menjadi perhatian bersama.
Gobai menambahkan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa El Niño 2026 telah aktif dan awal Agustus berada pada intensitas sangat kuat. BMKG juga memperingatkan bahwa kondisi kemarau yang lebih kering meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
“Untuk Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, musim kemarau diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus ini. Artinya, kondisi yang sedang dirasakan masyarakat saat ini harus dipandang sebagai situasi yang membutuhkan kesiapsiagaan dan respons nyata, bukan sekadar imbauan,” kata Gobai.
Gobai mengatakan, di Nabire, misalnya, pemerintah daerah telah menyalurkan air bersih kepada masyarakat dan fasilitas umum yang terdampak kemarau melalui koordinasi BPBD dan Perumda Air Minum karena pasokan air mengalami penurunan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire juga telah mengingatkan masyarakat untuk menghemat penggunaan air karena penurunan debit air dan risiko krisis air bersih semakin perlu diantisipasi.
Kondisi kekeringan juga berjalan bersamaan dengan meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pada 21 Agustus, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bahkan menyebabkan jarak pandang di Bandara Douw Aturure Nabire turun hingga di bawah 70 meter, sehingga dua penerbangan terdampak dan dibatalkan.
“Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengaktifkan posko darurat serta melakukan koordinasi lintas sektor bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, kepolisian, dan BMKG untuk menangani kondisi tersebut,” ujar Gobai.
Pihak Kadin Papua Tengah mengapresiasi langkah cepat tersebut. Namun, kondisi ini juga menunjukkan bahwa diperlukan respons yang lebih luas, terpadu, dan berkelanjutan mengingat pada periode Agustus–September masih perlu diwaspadai terhadap risiko kebakaran.
“Kami mendorong Pemprov Papua Tengah bersama pemerintah kabupaten dan kota agar segera memperkuat langkah antisipasi terhadap kemungkinan semakin terbatasnya air bersih,” kata Gobai.
Gobai menambahkan, khusus di Papua Tengah PDAM di setiap daerah perlu difungsikan maksimal sebagai bagian dari sistem pelayanan publik menghadapi kondisi darurat kekeringan.
Menurutnya, Kadin Papua Tengah mendorong tujuh langkah konkret. Pertama, memastikan kapasitas produksi dan distribusi PDAM tetap berjalan optimal. Kedua, memetakan wilayah yang mengalami penurunan pasokan air dan menjadi prioritas distribusi.
Ketiga, menyiapkan armada tangki air dan titik distribusi darurat, terutama untuk masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air. Keempat, membuka koordinasi terpadu dengan distributor dan depot air minum agar ketersediaan air tetap terjaga.
Kelima, mengeluarkan imbauan bersama kepada pelaku usaha penyedia air agar tidak melakukan penahanan stok maupun menaikkan harga secara tidak wajar selama kondisi kekeringan.
Keenam, menjaga harga air tetap normal dan terjangkau masyarakat, dengan tetap memperhatikan biaya operasional yang wajar. Ketujuh, menyediakan informasi terbuka mengenai titik distribusi air, jadwal pengiriman, dan kontak pengaduan masyarakat.
“Kami melihat dalam situasi seperti ini, air bersih bukan sekadar komoditas perdagangan tetapi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijaga ketersediaannya. Kami juga mengajak perusahaan, distributor, depot air minum, pelaku UMKM, koperasi, asosiasi pengusaha dan seluruh dunia usaha untuk mengambil bagian dalam menghadapi situasi ini,” katanya.
Menurut Gobai, dunia usaha memiliki jaringan distribusi, kendaraan, gudang, sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan logistik yang dapat membantu pemerintah ketika terjadi keterbatasan pasokan.
“Kami siap menjadi jembatan koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendukung penyediaan air bersih, distribusi bantuan, logistik serta kebutuhan masyarakat apabila kondisi semakin memburuk,” ujar Gobai.
Gobai juga menegaskan, keberadaan Kadin Papua Tengah tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan investasi tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial dunia usaha terhadap masyarakat dan daerah. Pihak Kadin juga prihatin dengan kondisi saudara-saudara di Flores yang sedang menghadapi bencana.
“Tetapi pada saat yang sama kita tidak boleh menutup mata terhadap kondisi masyarakat kita yang mulai menghadapi persoalan air bersih, kekeringan dan kabut asap. Solidaritas harus berjalan dua arah. Kita membantu saudara di luar Papua dan kita juga hadir untuk masyarakat di tanah kita sendiri,” katanya.
Kadin Papua Tengah juga menyerukan agar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta kota bergerak bersama dalam satu koordinasi, sehingga penanganan air bersih, kekeringan dan karhutla tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kami siap mendukung pemerintah melalui mobilisasi dunia usaha, jaringan perusahaan, distributor, koperasi, UMKM dan organisasi pengusaha untuk membantu memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap tersedia,” ujar Gobai.
Menurutnya, langkah antisipatif harus dilakukan sebelum persoalan berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Jika pasokan air semakin berkurang, harga meningkat, masyarakat kesulitan memperoleh air, dan kebakaran semakin meluas, maka beban pemerintah dan masyarakat akan jauh lebih besar.
“Kami mendorong pemerintah mengambil langkah preventif sejak sekarang. Pastikan air tersedia, distribusi berjalan, harga tetap wajar, stok aman, dan seluruh kekuatan daerah. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan apparat mesti bergerak Bersama,” katanya.
Gobai kembali mengingatkan, Papua Tengah harus siap menghadapi El Niño. Karena itu, air bersih harus tersedia dengan harga terjangkau. Karhutla harus dicegah dan masyarakat tidak boleh dibiarkan menghadapi situasi ini sendirian. (*)
