Oleh Ben Senang Galus
Penulis buku Epistemisida Papua, tinggal di Yogyakarta
ADA banyak idelogi yang menjadi dasar pembangunan negara di berbagai dunia. Kita sebut saja beberapa diantaranya liberalism, yang menekankan prinsip individual freedom, concervatism, yang menekankan prinsip traditional value, communism, menekankan prinsip classless society, capitalism, yang menekankan prinsip privat ownership, socialism, yang menekankan prinsip economy equality.
Dan masih ada lagi idelogi lainnya, yang tidak akan penulis singgung dalam tulisan ini. Dari beberapa ideologi yang saya sebut di atas ada yang cocok dengan karakteristik masyarakat Papua adalah ideologi sosialisme. Mengapa sosialisme?
Istilah sosialisme berasal dari bahasa Prancis socialisme, yang berakar dari bahasa Latin socius, yang berarti “kawan”, “sekutu”, atau “hidup bersama”. Istilah ini berkembang di Eropa pada abad ke-19 sebagai gagasan yang mengkritik ketimpangan sosial dan ekonomi akibat perkembangan kapitalisme. Sosialisme menekankan pentingnya kebersamaan, solidaritas, pemerataan, dan keadilan sosial.
Dalam bidang ekonomi, sosialisme mengkritik konsentrasi kepemilikan modal dan alat produksi pada segelintir individu atau kelompok. Karena itu, sosialisme mendorong pengelolaan sumber daya yang lebih kolektif serta distribusi kekayaan yang lebih adil. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang lebih setara, sejahtera, dan mengutamakan kepentingan bersama.
Menempatkan Kesetaraan
Papua memiliki keragaman suku, bahasa, sistem kekerabatan, wilayah adat, kepercayaan serta pengalaman sejarah. Karena itu, gagasan sosialisme Papua lebih tepat dipahami sebagai sebuah rumusan pemikiran yang berangkat dari nilai kebersamaan, solidaritas, keadilan, penghormatan terhadap tanah serta kepentingan komunitas.
Sosialisme secara umum menempatkan kesetaraan, demokrasi, kebebasan, solidaritas, dan komunitas sebagai nilai penting. Dalam kajian Stanford Encyclopedia of Philosophy tradisi sosialis tidak hanya berbicara mengenai kepemilikan alat produksi, tetapi juga mengenai kesetaraan kesempatan, partisipasi demokratis, komunitas, dan solidaritas.
Dari sudut pandang ini, sosialisme dapat dibaca sebagai gagasan untuk membangun kehidupan ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan individu, tetapi juga memperhatikan kepentingan bersama. Inti pokoknya membahas kesetaraan, demokrasi, kebebasan, komunitas, dan solidaritas sebagai nilai-nilai penting dalam pemikiran sosialis.
Bila dikaitkan dengan Papua gagasan tersebut memiliki titik temu dengan berbagai bentuk kehidupan komunal yang terdapat dalam masyarakat adat. Namun, titik temu tersebut harus dipahami secara hati-hati. Masyarakat Papua bukan masyarakat yang seragam dan tidak dapat begitu saja disebut sosialis.
Yang dapat dikatakan adalah bahwa beberapa nilai dalam kehidupan masyarakat Papua memiliki kemiripan dengan nilai solidaritas dan kerja sama yang terdapat dalam pemikiran sosialisme.
Ideologi sosialis Papua dapat dipahami sebagai gagasan yang menekankan pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, dan kepentingan masyarakat Papua dalam mengelola sumber daya ekonomi.
Dalam konteks Papua, gagasan sosialisme dapat dikaitkan dengan kondisi masyarakat yang memiliki kekayaan alam melimpah, tetapi masih menghadapi berbagai persoalan seperti kesenjangan ekonomi, kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan yang belum merata.
Oleh karena itu, economic equality atau kesetaraan ekonomi menjadi salah satu prinsip penting yang dapat digunakan untuk membangun kehidupan masyarakat Papua yang lebih adil dan makmur.
Kesetaraan ekonomi tidak berarti setiap orang harus memiliki jumlah kekayaan yang sama. Kesetaraan ekonomi lebih menekankan pada kesempatan yang adil untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendapatan yang layak, serta akses terhadap sumber daya ekonomi.
Prinsip ini dapat diwujudkan dengan memastikan masyarakat asli Papua mendapatkan manfaat yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka.
Salah satu kelebihan pendekatan sosialis adalah adanya perhatian yang kuat terhadap kepentingan masyarakat luas. Pemerintah negara baru dapat berperan dalam mengelola atau mengawasi sumber daya strategis agar hasilnya tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu atau perusahaan besar.
Pendapatan dari sumber daya alam dapat digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, infrastruktur, transportasi, serta fasilitas ekonomi yang dibutuhkan masyarakat di daerah terpencil.
Selain itu, ideologi sosialis juga dapat mendorong penguatan ekonomi masyarakat lokal. Masyarakat Papua dapat diberikan akses terhadap modal, pelatihan, teknologi, dan pasar agar mampu mengembangkan usaha sendiri.
Koperasi dan usaha berbasis komunitas dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekonomi.
Kesetaraan ekonomi juga berkaitan erat dengan keadilan dalam kesempatan kerja. Pemerintah negara baru dan perusahaan yang beroperasi di Papua dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat lokal melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan.
Hal tersebut penting agar masyarakat Papua memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor ekonomi, bukan hanya menjadi pekerja pada tingkat rendah.
Namun, penerapan ideologi sosialis juga memiliki tantangan. Pengelolaan ekonomi yang terlalu terpusat dapat mengurangi kebebasan individu dan efisiensi ekonomi jika tidak dilakukan dengan baik.
Karena itu, diperlukan keseimbangan antara peran pemerintah negara baru, masyarakat, dan sektor swasta. Transparansi, pengawasan, serta pemberantasan korupsi juga sangat penting agar kebijakan pemerataan benar-benar.
Kebersamaan
Salah satu karakter yang dapat dijadikan dasar untuk membangun gagasan sosialisme Papua adalah pentingnya kebersamaan dalam kehidupan komunitas. Dalam banyak komunitas adat, kehidupan seseorang tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan keluarga, marga, klan, kampung, wilayah adat, dan lingkungan. Hubungan sosial tersebut menciptakan kewajiban untuk saling membantu dan mempertahankan keberlangsungan komunitas.
Ahli ekonomi politik dari Yale University John E Roemer dalam What Is Socialism Today? Conceptions of a Cooperative Economy (International Economic Review, Vol. 62, No. 2, 2021, hlm. 571–598) menjelaskan bahwa sosialisme tidak cukup dipahami hanya berdasarkan hubungan kepemilikan.
Menurut Roemer, konsepsi sosialisme juga perlu memiliki “cooperative ethos” -sebagai bagian konsepsi ekonomi sosialis- yaitu semangat kerja sama yang berbeda dari individualisme ekonomi yang sangat kuat dalam kapitalisme.
Pemikiran Roemer tersebut dapat digunakan untuk membaca potensi sosialisme Papua. Jika ekonomi dibangun berdasarkan kerja sama, maka masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai individu yang bersaing mendapatkan keuntungan. Namun masyarakat sebagai anggota komunitas yang mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan bersama.
Dalam konteks Papua, gagasan tersebut dapat diterapkan melalui koperasi, usaha bersama, kelompok produksi masyarakat, serta badan usaha yang dimiliki dan dikendalikan oleh komunitas.
Namun, kerja sama tersebut tidak berarti menghapus kebebasan individu. Justru masyarakat dapat memperoleh kebebasan yang lebih bermakna apabila mereka mempunyai akses terhadap sumber daya, pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi.
Tanah sebagai Identitas dan Kehidupan
Ciri khas lain yang penting dalam membangun sosialisme Papua adalah hubungan masyarakat dengan tanah. Tanah bagi masyarakat adat tidak selalu dipahami sebagai komoditas ekonomi. Tanah dapat memiliki hubungan dengan sejarah, identitas, hubungan kekerabatan, kehidupan sosial, dan keberlangsungan generasi.
Penelitian Enos Henok Rumansra dalam Local Wisdom at Systems of Ownership, Utilization, Conflict Resolution Customary Land in Papua, Indonesia menjelaskan, mengenai sistem kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat di Papua menunjukkan adanya berbagai bentuk kepemilikan, termasuk kepemilikan komunal pada tingkat suku, klan, keluarga maupun bentuk kepemilikan individual.
Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa norma dan hukum adat berperan dalam mengatur kepemilikan, pemanfaatan, serta penyelesaian konflik tanah (International Journal of Sciences: Basic and Applied Research/IJSBAR), Vol. 23, No. 2, 2015, hlm. 19–31).
Penelitian mengenai masyarakat Supiori di Papua dalam The Land Tenure and the Land Use among Supiori in Papua juga menemukan bahwa pola penguasaan tanah masyarakat setempat bersifat komunal pada tingkat klan dan memiliki hubungan kuat dengan sejarah serta hubungan antarklan (ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia, Vol. 5, No. 1, 2020).
Hal tersebut memberikan dasar penting bagi gagasan sosialisme Papua. Jika tanah mempunyai fungsi sosial dan budaya yang kuat, maka pengelolaannya tidak dapat semata-mata didasarkan pada logika pasar. Pengambilan keputusan mengenai tanah perlu memperhatikan kepentingan masyarakat yang mempunyai hubungan adat dengan wilayah tersebut. (Bagian pertama)
