Oleh Mgr Antonius Subianto Bunjamin, OSC dan Mgr Adrianus Sunarko, OFM
Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Sekjen KWI
PADA peringatan Kebangkitan Nasional yang ke-118 ini, 20 Mei 2026, kita mengenang sebuah momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Saat para pendahulu kita bangkit dari keterpecahan, ketakutan, dan penjajahan menuju kesadaran sebagai satu bangsa yang memiliki harapan dan citacita bersama.
Kebangkitan nasional lahir bukan hanya dari semangat politik, tetapi juga dari keberanian moral, solidaritas sosial, dan keyakinan bahwa masa depan bangsa yang lebih baik harus dibangun bersama.
Hari ini, kita kembali dipanggil untuk merenungkan makna kebangkitan dalam konteks Indonesia masa kini. Saat kita sedang dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan serta ketidakpastian global dan dinamika domestik yang kompleks, marilah kita bangkit bersama penuh harapan membangun bangsa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing secara pas dan pantas serta cepat dan tepat.
Ketidakpastian ekonomi dunia, perubahan geopolitik, perkembangan teknologi yang cepat, krisis ekologis, dan berbagai persoalan sosial di dalam negeri menghadirkan tantangan yang sungguh besar bagi kehidupan bersama.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah, masyarakat sipil, komunitas agama, dunia pendidikan, pelaku ekonomi, dan seluruh rakyat Indonesia, kita semua, dipanggil untuk berjalan bersama menjaga harapan dan memperkuat persaudaraan kebangsaan.
Sebagai gembala Gereja Katolik di Indonesia, kami merasa terpanggil menyampaikan suara hati dan keprihatinan pastoral atas berbagai situasi memprihatinkan yang sedang dialami bangsa kita.
Seruan ini lahir dari tanggung jawab moral untuk menjaga martabat manusia, merawat keutuhan ciptaan, serta memperkuat semangat persaudaraan dan keadilan sosial demi kebaikan bersama (bonum commune).
Gereja percaya bahwa kasih kepada bangsa diwujudkan bukan hanya melalui doa, tetapi juga melalui keberanian untuk merawat kehidupan bersama dengan hati nurani yang jernih dan kasih yang tulus dalam semangat gotong royong.
Luka Sosial dan Retaknya Persaudaraan
Kita merasakan adanya luka sosial yang semakin nyata dalam kehidupan bangsa. Banyak keluarga menghadapi tekanan ekonomi dan sosial yang berat. Generasi muda tidak sedikit yang mengalami kecemasan, kehilangan arah, dan krisis kesehatan mental.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi. Lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya seringkali belum sungguh mendapatkan perhatian dan perlindungan yang memadai.
Semua ini mengingatkan kita bahwa pembangunan sejati tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan sebuah bangsa menjaga martabat manusia yang paling lemah dan rentan serta bagaimana kesejahteraan semakin dirasakan oleh mereka yang berada di pinggiran.
Kita juga tidak dapat menutup mata terhadap luka panjang yang masih dirasakan saudara-saudari kita di tanah Papua. Kekerasan, ketakutan, dan kurangnya rasa saling percaya telah meninggalkan luka batin yang mendalam pada lintas generasi.
Papua bukan sekadar persoalan pembangunan atau keamanan, melainkan bagian utuh dari wajah Indonesia yang menuntut niat baik dan kejujuran kita dalam berjuang demi kesejahteraan Papua dan kebaikan bersama.
Pendekatan keamanan bukanlah jalan cepat dan tepat dalam penyelesaian masalah di Papua. Karena itu, diperlukan pendekatan yang semakin manusiawi, dialogis, partisipatif, dan berakar pada penghormatan terhadap sejarah, budaya, serta hak-hak dasar masyarakat setempat.
Pertumbuhan Ekonomi dan Panggilan Keadilan Sosial
Kita bersyukur atas berbagai upaya pembangunan yang dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, investasi, dan perekonomian nasional. Namun di tengah berbagai cita-cita luhur dan capaian tersebut, kita juga mendengar jeritan banyak masyarakat kecil yang masih bergumul dengan pengangguran, ketidakpastian ekonomi, kenaikan biaya hidup, dan ketimpangan sosial yang terus melebar. Angka-angka pertumbuhan ekonomi belum selalu dirasakan secara nyata oleh masyarakat di akar rumput.
Kita prihatin ketika korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan dominasi kepentingan ekonomi tertentu masih melukai rasa keadilan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, bangsa kita memerlukan tata kelola yang semakin jujur, transparan, terpercaya, berpihak kepada kaum kecil, dan sungguh mengutamakan kesejahteraan bersama.
Program-program kerakyatan yang baik perlu terus diperkuat melalui pengawasan, partisipasi publik, dan pengelolaan yang bertanggung jawab agar benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat kecil.
Saat ada program yang tampaknya mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial, kita perlu rendah hati dan berani mengevaluasi dan merevisi bahkan membatalkannya demi cita-cita pembangunan bangsa yang luhur.
Gereja percaya bahwa ekonomi harus tetap berakar pada martabat manusia. Pembangunan tidak boleh meninggalkan kaum miskin, petani kecil, nelayan, buruh, masyarakat adat, dan mereka yang hidup di pinggiran. Politik dan ekonomi sejatinya merupakan sarana pelayanan demi kesejahteraan umum, bukan sekadar perebutan kepentingan dan keuntungan kelompok tertentu.
Di tengah guncangan geoekonomi global —defisit fiskal yang melebar, tekanan pada rupiah, dan koreksi indeks saham— diperlukan keberanian politik untuk melakukan reformasi struktural dan perbaikan kebijakan fiskal dengan arif, mencari solusi dan aksi nyata yang membuat situasi lebih baik dan hati lebih damai.
Menjaga Demokrasi dan Etika Kehidupan Publik
Kita juga merasakan adanya tantangan dalam kehidupan demokrasi kita. Ruang dialog publik terkadang terasa semakin sempit. Perbedaan pendapat mudah berubah menjadi permusuhan.
Kritik sering dipandang sebagai ancaman, bukan bagian dari kecintaan terhadap bangsa dan dukungan pada program-program baik pemerintah. Deretan gejala yang memprihatinkan kita saat ini bisa menjadi tanda kemunduran demokrasi di Indonesia.
Dalam situasi seperti ini, kita dipanggil untuk menjaga demokrasi Indonesia tetap bertumbuh secara sehat, berakar pada nilai-nilai Pancasila, penghormatan terhadap hukum, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat yang bermartabat.
Kita berharap agar seluruh proses politik dan kebijakan publik semakin mengutamakan kepentingan rakyat, terutama mereka yang kecil, lemah, dan tidak bersuara. Kekuasaan sejatinya adalah amanah untuk melayani, bukan sarana dominasi.
Godaan kehendak otoritarianisme melalui cara-cara legalisme otokratis perlu diatasi dengan mengutamakan semangat demokrasi dan menerapkan nilainilai Pancasila.
Karena itu, budaya dialog, sikap saling mendengar, penghormatan terhadap kebebasan berekspresi, dan semangat gotong royong harus terus dirawat sebagai fondasi kehidupan demokrasi Indonesia.
Merawat Rumah Bersama dan Keutuhan Ciptaan
Bangsa kita juga sedang menghadapi luka ekologis yang serius. Deforestasi, kerusakan lingkungan, bencana ekologis, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat kecil dan masyarakat adat.
Kita menyadari bahwa pembangunan ekonomi serta ketahanan pangan dan energi merupakan kebutuhan penting bangsa. Namun pembangunan harus dijalankan dengan kebijaksanaan, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap alam sebagai rumah bersama yang dipercayakan Tuhan kepada kita.
Sebagaimana diingatkan oleh Paus Fransiskus dalam Laudato Si’, bumi bukan objek eksploitasi, melainkan rumah bersama yang harus dirawat dengan cinta dan tanggung jawab.
Karena itu, kami mengajak seluruh pihak —pemerintah, dunia usaha, komunitas agama, masyarakat adat, kaum muda, dan seluruh warga bangsa— untuk membangun pertobatan ekologis yang nyata dan menjadikan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
Kasus-kasus seperti pengabaian konsultasi publik yang transparan dan akuntabel seperti proyek panas bumi di Flores dan proyek pangan (food estate) di Papua bisa menjadi bumerang kalau dijalankan melalui pendekatan pembangunan yang top-down dan eksploitatif.
Krisis iklim global dan bencana ekologis yang kian sering terjadi bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan realitas pahit yang menggugah pertanggungjawaban serius dari semua pihak yang berkepentingan demi keutuhan ciptaan dan keberpihakan pada kearifan masyarakat adat.
Seruan Kebangkitan dalam Pengharapan
Dalam semangat Kebangkitan Nasional, kami mengajak seluruh elemen bangsa, terutama lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk membangun kembali kehidupan bersama dengan semangat gotong-royong.
Saat berkunjung ke Indonesia pada 3-6 September 2024, Sri Paus Fransiskus memuji bangsa Indonesia yang menghidupi semangat gotong royong yang —bersama Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila— merupakan fondasi yang kuat bagi masyarakat Indonesia untuk mengatasi perbedaan dan mencapai keadilan. Bagi Bapa Suci Paus Fransiskus, gotong royong lahir dari ketulusan dan kerendahan hati untuk melayani sesama.
Merefleksikan Makna Kebangkitan Nasional dalam Konteks Indonesia Hari Ini
Kebangkitan bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi juga membangun sejarah masa depan bersama, dengan keberanian untuk menghadapi realitas pahit dan tantangan hari ini dalam kejernihan nurani yang peka dan semangat profetis.
Marilah kita menghidupkan kembali semangat kebangsaan yang berakar pada kasih kepada sesama, keberpihakan kepada yang lemah, dan tanggung jawab bersama terhadap masa depan Indonesia.
Ini berarti kesediaan untuk secara rendah hati dan jujur mengevaluasi kebijakan dan praktik politik yang berpotensi memperparah kondisi krisis, dan membuka diri terhadap kritik konstruktif dari masyarakat.
Membangun Solidaritas dan Keberpihakan pada yang Terpinggirkan
Marilah kita mengutamakan martabat manusia dan kesejahteraan umum dalam setiap kebijakan ekonomi, politik, sosial, dan pembangunan nasional. Marilah kita berpihak pada kaum miskin, terpinggirkan, dan rentan, serta memperjuangkan keadilan sosial dan ekologis secara konkret.
Hal ini termasuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan, seperti hilirisasi serta ketahanan pangan dan energi, tidak mengorbankan hak-hak masyarakat adat dan merusak kelestarian lingkungan.
Merevitalisasi Demokrasi Pancasila dan Etika Publik
Marilah kita memperkuat budaya demokrasi yang sehat melalui dialog, partisipasi publik, penghormatan terhadap hukum, dan pendidikan politik yang bermoral dan beretika.
Kita menolak rencana dan cara yang berkecenderungan otoritarianisme, militerisme, dan sentralisasi kekuasaan. Sebaliknya kita menjunjung tinggi supremasi hukum yang berkeadilan tanpa pandang bulu.
Jangan sampai ada orang yang tidak bersalah malah didakwa dan dijatuhi hukuman dan orang yang seharusnya mempertanggung-jawabkan perbuatan salahnya malah dinyatakan tidak bersalah. Pendidikan politik etis berbasis nilai-nilai Pancasila harus digalakkan untuk menumbuhkan kesadaran kritis warga negara terhadap dinamika kekuasaan.
Mendorong Dialog dan Rekonsiliasi yang Substantif
Marilah kita mengedepankan dialog dan rekonsiliasi yang tulus, khususnya di wilayah-wilayah yang masih mengalami luka sosial dan konflik berkepanjangan, termasuk di tanah Papua.
Kita mendukung cara-cara damai dan bermartabat dalam menyelesaikan konflik, memulihkan luka batin lintas generasi, dan menciptakan kesejahteraan yang lebih baik dengan menghargai keluhuran dan kearifan lokal
Memperkuat Fondasi Nilai dan Spiritual untuk Menjaga Martabat Kemanusiaan
Marilah kita memperkuat pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai Pancasila, solidaritas lintas iman, budaya gotong royong, dan nilai-nilai kemanusiaan untuk melawan pragmatisme, kekerasan, intoleransi, dan dehumanisasi dalam kehidupan bersama.
Ini adalah panggilan nyaring untuk mengembalikan etika dan moral sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan politik untuk memajukan kebaikan bersama, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Saudara-Saudari terkasih. Dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional, kita diingatkan bahwa bangsa ini lahir bukan dari kekuatan modal atau pasar, melainkan dari kesadaran akan persatuan, solidaritas, dan perjuangan bersama demi martabat manusia.
Kebangkitan nasional mengajarkan bahwa Indonesia hanya dapat berdiri kokoh apabila seluruh rakyat merasa menjadi bagian dari kehidupan bersama, bukan tersisih di pinggir pembangunan.
Karena itu, di tengah berbagai tekanan ekonomi dan kegelisahan sosial saat ini, kita dipanggil membangun kembali ekonomi yang memperkuat persaudaraan kebangsaan, mempersempit jurang ketimpangan, dan menghadirkan harapan bagi semua, terutama mereka yang kecil, miskin, dan rentan.
Sebab ekonomi yang manusiawi pada akhirnya bukan hanya soal pertumbuhan, tetapi tentang menjaga kesatuan bangsa sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda melalui keadilan, solidaritas, dan keberpihakan kepada martabat setiap manusia Indonesia.
Seruan dan harapan ini lahir dari semangat untuk membawa damai sejahtera yang diwujudkan dalam keberanian untuk berjalan bersama, mendengarkan satu sama lain, dan membangun kembali kepercayaan di tengah bangsa.
Saat memberikan pesan pertamanya setelah terpilih pada 8 Mei 2025, Bapa Suci Paus Leo XIV menyampaikan damai sejahtera untuk kita semua. Kita diajak untuk membangun jembatan kasih “melalui dialog dan perjumpaan, bersatu sebagai satu umat, selalu dalam damai.”
Dengan semangat sinodal —berjalan bersama— marilah kita menjaga Indonesia sebagai rumah kita bersama yang adil, beradab, damai, dan bermartabat. Bersama dengan seluruh uskup Indonesia, kami menyampaikan salam dan damai.
Seruan Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Dalam Rangka 118 Tahun Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2026
