OPINI  

Kartini dan Ketimpangan Sosial

Seravina Nuryanti Juita, Ketua Presidium PMKRI Santa Theresia Timika, Papua Tengah. Foto: Istimewa

Oleh Seravina Nuryanti Juita

Ketua Presidium PMKRI Santa Theresia Timika, Papua Tengah

SELASA, 21 April 2026, kita memperingati Hari Kartini, Pahlawan Nasional Indonesia dan tokoh perempuan asal Jawa. Ia adalah sosok pejuang emansipasi wanita yang gigih memperjuangkan kemerdekaan dan kedudukan kaumnya. RA Kartini adalah simbol perjuangan perempuan melawan ketidakadilan.

Apa makna di balik peringatan Hari Kartini dalam konteks Mimika, Papua Tengah? Ini pertanyaan penting. Namun, satu hal pasti: Hari Kartini adalah momen refleksi kritis, bukan sekadar peristiwa seremonial tahunan.

Dalam konteks kabupaten ini, peringatan Hari Kartini bisa jadi ruang merefleksikan pertanyaan penting: sejauh mana perempuan benar-benar merdeka, terutama di wilayah yang masih menghadapi ketimpangan struktural.Kabupaten Mimika memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang besar.

Tahun 2025 jumlah penduduknya diperkirakan menyentuh angka sekitar 320.839 jiwa. Potensi ekonomi ini tidak sejalan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemerataan kesejahteraan.

Ketimpangan pembangunan masih nyata antara wilayah perkotaan seperti di kota Timika dan distrik pedalaman. Ketimpangan pendidikan di Mimika terlihat jelas dari struktur pendidikan penduduk.

Data tahun 2024 juga menunjukkan, dari sekitar 318.680 jiwa penduduk Mimika, sebanyak 40,56 persen tidak/belum pernah sekolah, 11,45 persen belum tamat SD hanya 6,52 persen yang menyelesaikan pendidikan tinggi.

Angka ini menunjukkan mayoritas masyarakat Mimika masih berada pada tingkat pendidikan dasar atau di bawahnya. Kondisi ini menandakan keterbatasan akses pendidikan yang serius, terutama bagi perempuan di wilayah pedalaman.

Potret Perempuan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023, rata-rata lama sekolah perempuan di Papua hanya 7,6 tahun, yang berarti rata-rata perempuan belum menyelesaikan pendidikan SMP. Di Mimika, kondisi ini diperparah oleh faktor geografis.

Sejumlah wilayah seperti Distrik Jila, Alama, dan Hoeya memiliki akses yang sangat terbatas. Sebagian hanya dapat dijangkau dengan pesawat perintis. Data pendidikan tingkat distrik di Distrik Mimika Tengah tahun 2024 menunjukkan, jumlah tenaga pengajar di beberapa jenjang masih terbatas dan tidak merata. Fasilitas pendidikan menengah atas di beberapa wilayah juga belum memadai.

Dalam konteks global, laporan Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Children’s Fund (Unicef) periode 2020–2023 mencatat bahwa sekitar 1 dari 9 perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Di Mimika, praktik ini masih terjadi di beberapa komunitas akibat faktor ekonomi dan budaya yang berdampak langsung pada putusnya pendidikan perempuan.

Dari sisi kesehatan, tantangan di Mimika juga tercermin pada indikator gizi dan kesehatan ibu-anak. Data tahun 2024 menunjukkan, di Mimika terdapat 1.798 balita mengalami stunting (pendek) 675 balita mengalami stunting berat (sangat pendek). Kesehatan tidak hanya menyangkut layanan medis, tetapi juga kondisi sosial ekonomi dan akses terhadap gizi.

Dalam konteks perempuan, kondisi ini berkaitan langsung dengan kesehatan ibu, pola asuh serta keterbatasan akses layanan kesehatan. Angka kematian ibu di Indonesia masih 189 per 100.000 kelahiran hidup, dan di Papua diperkirakan lebih tinggi karena keterbatasan fasilitas kesehatan.

Di Mimika, banyak distrik belum memiliki layanan kesehatan yang memadai, sehingga perempuan harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan persalinan. Kekerasan terhadap perempuan juga sering tidak terlihat.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2023) menunjukkan, lebih dari 457.000 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Di Mimika, keterbatasan akses hukum dan tekanan sosial menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan, sehingga angka riil kemungkinan jauh lebih tinggi. Di tengah kondisi tersebut, muncul paradoks pembangunan.

Situasi ini mencerminkan paradoks pembangunan. Meski Mimika memiliki aktivitas industri besar, ketimpangan sosial tetap tajam. Perempuan di perkotaan mulai mengakses pendidikan dan pekerjaan, sementara perempuan di pedalaman masih berjuang untuk kebutuhan dasar secara merata.

Akses internet masih terkonsentrasi di kota, sementara distrik terpencil tertinggal. Hal ini menyebabkan perempuan di wilayah tersebut tidak hanya tertinggal secara pendidikan, tetapi juga dalam akses informasi dan peluang ekonomi baru. Dalam aspek ekonomi, sebagian besar perempuan Mimika masih bekerja di sektor informal.

Upaya pemberdayaan ekonomi perempuan sangat penting untuk menurunkan kemiskinan. Namun, di Mimika, perempuan belum menjadi pengambil keputusan utama dalam ekonomi, baik di tingkat keluarga maupun di tingkat kebijakan daerah.

Oleh karena itu, semangat Kartini harus diterjemahkan secara kontekstual. Emansipasi bukan hanya tentang kebebasan individu, tetapi tentang keadilan struktural. Negara harus hadir secara nyata untuk menjangkau distrik-distrik terpencil guna memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi perempuan terpenuhi.

Pemerintah daerah perlu merancang kebijakan berbasis data lokal dan pendekatan budaya. Tanpa hal ini, program pemberdayaan perempuan tidak akan efektif. Keterlibatan tokoh adat, agama, dan komunitas sangat penting untuk mendorong perubahan sosial.

Namun, perubahan tidak bisa dibebankan hanya kepada perempuan. Laki-laki, keluarga, dan masyarakat harus berperan dalam membangun kesadaran kesetaraan gender. Tanpa perubahan pola pikir, ketimpangan akan terus terjadi. Dengan berbagai keterbatasan, perempuan Mimika tetap menunjukkan ketangguhan.

Mereka bertahan, berjuang, dan terus berharap. Mereka adalah Kartini masa kini yang memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi berikutnya.

Dari ujung timur Indonesia, suara akan terus berkumandang: perempuan tanah Papua khususnya Mimika tidak sekadar membutuhkan simbol atau seremoni. Perempuan membutuhkan kehadiran negara yang nyata, kebijakan yang berpihak, dan komitmen bersama untuk menciptakan keadilan.

Selama masih ada perempuan yang tertinggal dalam pendidikan, terpinggirkan dalam ekonomi, rentan dalam kesehatan, dan tidak aman dari kekerasan, perjuangan Kartini belum selesai. Pro Ecclesia et Patria! Untuk Gereja dan Tanah Air. Selamat Hari Kartini Tahun 2026. Habis Gelap Terbitlah Terang.