JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto, Selasa (16/12) menggelar pertemuan khusus dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP), enam gubernur dan 42 bupati serta walikota seluruh tanah Papua, di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta.
Ketua KEPP-OKP Dr Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA menjelaskan, pertemuan dengan Presiden dihadiri pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan para menteri di Kabinet Merah Putih dilaksanakan dalam rangka memantapkan komitmen pemerintah untuk tanah Papua. Pertemuan berlangsung mulai pukul 16.00 hingga 18.25 WIB.
“Selain arahan pengantar dari Bapak Presiden, Bapak Presiden mempersilahkan kami menyampaikan laporan dan pandangan langkah-langkah konsolidasi awal dalam percepatan pembangunan Papua,” ujar Velix Wanggai di Jakarta, Rabu (17/12).
Menariknya, kata Velix, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan tahun 2023-2025, Presiden tidak mempersilahkan para menteri dalam menyampaikan langkah kebijakan. Presiden secara langsung menggelar dialog kebijakan yang bersifat kekeluargaan dengan para pubernur dan bupati serta walikota seluruh tanah Papua.
Di kesempatan pembukaan, Velix menjelaskan bahwa dalam dua bulan terakhir, pihak komite eksekutif menjalin komunikasi dengan jajaran kementerian/badan dan kepala daerah di tanah Papua untuk kolaborasi dalam beberapa agenda strategis Presiden.
“Kami berupaya menjadi jembatan antara pusat-daerah dalam satu tarikan langkah yang terpadu, terukur dan terfokus,” kata Velix, putra asli Papua dan doktor lulusan Universitas Padjadjaran, Bandung, lebih lanjut.
Komite eksekutif juga menyampaikan kepada Presiden bahwa pembangunan Papua masih dihadapkan dengan berbagai pekerjaan rumah.
Masyarakat Papua masih terus berjuang keluar dari ketertinggalan. Padahal mereka memiliki sumber daya alam (SDA) yang kaya dan bernilai strategis. Lapangan kerja yang terbatas, konektivitas yang belum tersambungkan, dan pendapatan asli daerah yang belum digali dengan maksimal.
Dalam laporan kepada Presiden, Velix menyatakan bahwa membahas Papua bukan hanya soal ketertinggalan. Namun, membahas Papua adalah membahas masa depan Indonesia. Masa depan pangan, masa depan energi ekonomi, dan Papua sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Pasifik.
Dalam agenda kerja, menurut Velix, KEPP-OKP akan fokus pada lima agenda kerja. Pertama, memastikan keberhasilan program prioritas, terutama quick wins atau Program Hasil Terbaik Cepat Presiden di wilayah Papua.
Misalnya, Program Sekolah Rakyat, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Rumah Sakit Unggulan di 42 Kabupaten/Kota.
Kedua, skema khusus yang menyentuh masyarakat asli Papua secara langsung. Misalnya, pendidikan gratis untuk orang asli Papua sejak SD sampai perguruan tinggi, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat asli Papua.
Ketiga, meningkatkan ekonomi masyarakat asli Papua sesuai potensi lokal dari hulu ke hilir. Agenda ini berfokus ke pemberdayaan nelayan, petani, peramu, buruh, mama-mama pedagang kecil, seniman dan olahragawan, serta kreatif hub untuk talenta anak muda.
Keempat, penguatan tata kelola otonomi khusus dan Papua tanah damai. Agenda ini fokus ke penguatan kapasitas SDM aparatur, APBD yang berkualitas, peningkatan PAD serta upaya terpadu dalam mewujudkan Papua Tanah Damai. Dalam hal ini, pendekatan humanis dalam kebijakan keamanan dan pendekatan teritorial sesuai
Kelima, upaya Papua menuju pusat ekonomi baru di kawasan Pasifik. Agenda ini fokus ke percepatan konektivitas terpadu, trans Papua dan koridor ekonomi sepanjang jalan Trans Papua, pengembang investasi di kawasan-kawasan ekonomi baru, inisiasi awal free trade zone, dan pengembangan rumah sakit untuk diplomasi kesehatan, kampus untuk diplomasi pendidikan dan diplomasi olahraga dan kebudayaan.
“Dalam hal Trans Papua, Bapak Presiden memberikan atensi atas penyelesaian Jalan Trans Papua, terutama ruas jalan Jayapura-Wamena. Penyelesaian jalan ini harus dengan aspal sehingga memperlancar arus barang, jasa dan pergerakan masyarakat serta mempermurah kemahalan barang-barang,” kata Velix.
Sedangkan terkait peta jalan (roadmap) 2025-2029, ujar Velix, dalam menata agenda kerja 5 tahun ke depan, komite eksekutif telah menyusun 5 tema utama dari tahun 2025 hingga 2029.
Tahun 2025 adalah tahun konsolidasi perencanaan dan Quick Wins Presiden RI. Tahun 2026 pemantapan dan Perluasan wuick wins, 2027 percepatan ekonomi lokal dan investasi. Tahun 2028 perluasan dan pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial. Tahun 2029 sebagai tahun politik yang menekankan kebijakan keberpihakan peran serta masyarakat asli Papua dalam kehidupan sosial politik daerah dan nasional.
“Pertemuan di Istana Negara ini menjadi bukti penegasan dari komitmen Presiden untuk percepatan pembangunan masyarakat asli Papua. Semua pengambil keputusan di Jakarta dan di Papua telah duduk berdialog dalam membahas isu-isu strategis Papua, baik di level kebijakan nasional dan isu lokalitas daerah,” ujar Velix. (*)
