SALATIGA, ODIYAIWUU.com — Dewan Penasehat Analisis Papua Strategis (APS) Theofransus Litaay, SH, LLM, Ph.D mengatakan, keputusan Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto menambah alokasi dana otonomi khusus (otsus) untuk enam provinsi di wilayah Papua merupakan satu kebijakan yang sangat tepat.
“Saya selaku pegiat dan pelaku aktif pembangunan Papua ingin menyampaikan bahwa keputusan Bapak Presiden untuk menambah alokasi dana otonomi khusus untuk enam provinsi di wilahan Papua itu merupakan satu kebijakan yang sangat tepat,” ujar Theo Litaay di Salatiga, Jawa Tengah, Rabu (17/12).
Menurut Theo, Presiden Prabowo juga secara tepat membaca kebutuhan pembangunan yang ada di Papua. Hal tersebtu bertolak dari pengalaman kepemimpinan Presiden di lapangan sejak muda, termasuk di Papua.
“Presiden memahami bahwa untuk membangun Papua memang tidak bisa dengan sumberdaya yang sedikit. Pembangunan Papua butuh dukungan sumber daya yang besar,” kata Theo, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden era kepemimpinan Presiden Joko Widodo tahun 2015-2024.
Hal tersebut berasalan, kata Theo, karena Papua adalah salah satu pulau terbesar di dunia, dengan jumlah provinsi yang sedikit ya. Sehingga demikian pusat-pusat pemukiman, pusat pertumbuhan itu tersebar-sebar, jaraknya cukup jauh.
“Dengan demikian perlu ada dukungan ekstra untuk transportasi, untuk kegiatan pengangkutan untuk orang dan barang agar bisa sampai ke pusat-pusat pertumbuhan yang ada,” ujar Theo lebih lanjut.
Theo menambahkan, Presiden Prabowo memahami bahwa Pembangunan Papua tidak bisa disamakan dengan Pembangunan di Pulau Jawa yang wilayahnya berdekatan, penduduk banyak, kota-kota terhubung jalan tol.
“Di Papua pemukiman tersebar di gunung yang tinggi dan Lembah yang dalam, rawa-rawa yang luas, dan hutan yang lebat serta garis pantai yang sangat panjang. Pembangunan nya membutuhkan upaya ekstra,” kata Theo, akademisi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.
Nah, dalam konteks ini tentu butuh untuk membangun lebih banyak pusat-pusat pertumbuhan baru. Pusat-pusat pertumbuhan baru ini memerlukan dukungan sumber daya manusia (SDA) dan anggaran yang cukup besar juga.
“Jadi dengan demikian kalau ada pusat pertumbuhan baru maka pemerataan kemakmuran itu dapat dirasakan oleh masyarakat dan kemiskinan dapat ditekan. Nah, Bapak Presiden sudah membuat beberapa kebijakan yang tepat mengenai Papua,” katanya.
Theo mengatakan, kebijakan Presiden dimaksud sebagai berikut. Pertama, Presiden membentuk Komite Eksekutif Pembangunan Papua dalam suatu rencana aksi percepatan pembangunan sebagai satu badan eksekutif.
Kedua, Presiden secara langsung didampingi oleh Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah BP3OKP. Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara memimpin langsung rapat koordinasi untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pembangunan di Papua.
“Begitu mendengarkan berbagai keluhan yang disampaikan oleh para kepala daerah, maka beliau langsung memutuskan untuk meningkatkan pendanaan otsus itu. Jadi, Presiden Prabowo adalah tipikal pemimpin yang responsif. Beliau merespons secara cepat dan tepat,” katanya.
Oleh karena itu, Theo berpandangan bahwa sangat penting dukungan Presiden dan Wakil Presiden serta para kepala daerah dan Komite Eksekutif serta BP3OKP. Dengan demikian, lanjut Theo, pembangunan Papua tentunya diharapkan semakin maju dan akselerasinya semakin cepat ke depan. (*)
