JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian, Senin (13/10) menggelar rapat koordinasi bersama Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta.
Rapat dihadiri enam anggota komite perwakilan provinsi seluruh tanah Papua, Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen. Dalam kesempatan itu, Tito menekankan tugas dan fungsi komite yaitu melakukan sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan kekhususan yang terdapat di dalam amanah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 terkait Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Komite khusus bawah tersebut dibentuk Presiden Prabowo Subianto dan berada di bawah presiden untuk menyampaikan informasi mutakhir tentang Papua kepada presiden.
Komite ini diketuai Velix Vernando Wanggai dengan delapan orang anggota masing-masing John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel (Billy) Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juharson Estrella (Ari) Sihasale.
Komite ini diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan dan bernilai strategis bagi pelaksanaan otonomi khusus Papua.
“Kehadiran komite bukan lantas menafikan keberadaan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) tetapi justru memperkuat koordinasi, sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi yang sudah ada selama ini.” ujar Tito Karnavian melalui keterangan tertulis yang diperoleh di Jakarta, Selasa (14/10).
Menurut Tito, komite eksekutif dibentuk untuk mengelola sekretaris eksekutif yang selama ini tidak berfungsi optimal. Dia juga mengusulkan agar komite segera menyusun program kerja yang konkrit dan bersifaf quick wins maupun jangka menengah dan jangka panjang untuk disampaikan langsung kepada presiden.
“Kita tidak boleh mengawang-awang di dalam penanganan Papua tetapi harus konkret. Itu sebabnya komite harus menghadap presiden meminta sidang kabinet paripurna khusus atau retreat Papua yang melibatkan gubernur, bupati, walikota, kementerian, lembaga dan partner internasional agar komite ini punya legitimasi yang kuat,” kata Tito.
Komite tersebut, lanjut Tito, mendapat mandat dari presiden agar seluruh pihak dapat berkoordinasi dengan komite maupun sebaliknya komite dapat mengarahkan dan mengusulkan program-program kementerian dan lembaga (K/L) yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan Otsus Papua.
“Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk membangun dan memajukan Papua, sehingga beliau membentuk komite ini. Beliau sendiri yang menyebut beberapa nama untuk menjadi anggota komite,” kata Tito.
Dengan prerogasinya selaku presiden sekaligus kepala negara, lanju Tito, Presiden Prabowo ingin meninggalkan legacy bagi Papua sebagaimana para pendahulunya. Untuk itu Mendagri mengusulkan komite segera mengusulkan sesuatu yang konkret untuk memenangkan hati rakyat Papua.
Sementara itu Ketua Komite Dr Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA berharap koordinasi dan sinkronisasi dengan semua pihak dapat lebih kuat dan intens lagi. Komite ini diakui Velix, tidak akan bertentangan atau tumpang tindih dengan BP3OKP atau Badan Pengarah Papua.
“Semua bisa saling sinergi, berkolaborasi di dalam mengawal pelaksanaan otonomi khusus Papua. Komite akan selalu terbuka menerima pikiran dan gagasan yang konstruktif bagi keberlangsungan komite. Apalagi di dalam komite ini terdapat para tokoh yang selama ini sudah punya rekam jejak tentang Papua,” ujar Velix. (*)
