JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto, Rabu (8/10) melantik para anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta.
Pasca pelantikan, pihak komite menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat tanah Papua, para intelektual dan berbagai tokoh atas doa dan dukungannya.
Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua akan mengemban tugas sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di tanah Papua sekaligus memastikan seluruh program pembangunan di bumi Cenderawasih berjalan sinergis dan membawa dampak nyata bagi masyarakat tanah Papua.
“Selamat Hari Minggu. Selamat menjalankan ibadah. Semoga selalu sehat dan diberkati. Ijinkan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan serta ucapan selamat yang diberikan kepada kami atas amanah baru dari negara,” ujar Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Dr Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA melalui cuitannya di grup WhatsApp The Spirit of Papua, Minggu (12/10).
Menurut Velix Wanggai, mantan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, pihak komite percaya, dengan sinergi, kolaborasi, dan semangat kebersamaan, para anggota komite bersama semua pihak (stakeholders) mampu mewujudkan Rumah Besar Tanah Papua yang lebih baik.
“Terima kasih atas kepercayaan dan doa yang terus menguatkan langkah kami dalam menjalankan tugas kami bersama anggota komite ini. Salam hormat,” kata Velix, putra asli Papua kelahiran Jayapura 16 Februari 1972 dan doktor lulusan Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat.
Presiden Prabowo Subianto usai melantik anggota komite tersebut menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pembangunan di tanah Papua melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Komitmen tersebut juga ditegaskan Velix Wanggai dan Gubernur Papua Mathius Fakhiri bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pembangunan di Papua secara langsung dan terintegrasi.
“Bapak Presiden memberi komitmen yang kuat untuk langsung menghandle, mengelola Papua. Mengelola Papua tentu di dalam agenda yang menyeluruh, yang terintegrasi baik agenda Papua dalam konteks global, di dalam konteks nasional, integrasi antara kebijakan lintas kementerian, private sector maupun juga konsolidasi ke tingkat provinsi maupun kabupaten,” ujar Velix di Jakarta, Rabu (8/10).
Velix juga menambahkan, komite yang dipimpinnya akan mengawal delapan agenda besar dalam kerangka asta cita kontekstual Papua, yang meliputi pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan.
Selain itu, ujarnya, komite baru yang memiliki anggota dengan latar belakang beragam tersebut, juga akan mengurus terkait dengan beragam aspek sosial budaya mulai dari olahraga, kesetaraan gender, hingga ekonomi kreatif untuk pembangunan Papua.
“Negara harus hadir menyentuh saudara-saudara kita di pantai, pegunungan, pedalaman, hingga rawa-rawa agar semua merasakan kehadiran negara,” kata Velix.
“Mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun tanah Papua, untuk menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Tentunya ke depan kami akan bergantian dengan semua pihak, tanpa membeda-bedakan kau dari asal mana, kau agama apa, kau suku apa, tapi kami satu, kami Papua, kami Indonesia,” kata Fakhiri.
Fahiri, mantan Kapolda Papua, juga menjelaskan bahwa sebagai provinsi induk, Papua memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi contoh bagi daerah-daerah otonomi baru. Karena itu, pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat program pembangunan.
Ia menegaskan, prioritas utama pemerintahannya adalah pembangunan sumber daya manusia Papua, terutama melalui sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai sebagai fondasi utama kemajuan daerah.
“Kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta Komite yang dibentuk Presiden, untuk mempercepat langkah-langkah pembangunan,” ujar Fakhiri.
Keberadaan komite berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2025 beranggotakan sepuluh orang dari berbagai latar belakang. Selain Velix selaku ketua, komite ini beranggotakan John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel (Billy) Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juharson Estrella alias Ari Sihasale. (*)
