Penjabat Gubernur Waterpauw Sebut Sayur Mayur di Papua Barat Masih Didatangkan dari Luar Daerah

Penjabat Gubernur Waterpauw Sebut Sayur Mayur di Papua Barat Masih Didatangkan dari Luar Daerah

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Foto: Istimewa

Loading

SORONG, ODIYAIWUU.com — Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan, sangat aneh bila kebutuhan sayur-mayur untuk dikonsumsi warga provinsi itu masih didatangkan dari daerah di luar Papua. Padahal, lahan di wilayah itu begitu subur.

“Ini kenyataan. Konsep pemikiran seperti ini harus diubah. Jangan sebut Papua sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi kalau sebagian besar sayur mayur didatangkan dari Sulawesi dan Maluku,” ujar Waterpauw saat rapat pengendalian inflasi di kota Sorong, Papua Barat mengutip antaranews.com, Senin (14/11).

Gubernur putra asli Papua kelahiran Fakfak, 25 Oktober 1963 itu menambahkan, hal tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Papua Barat untuk menggerakkan sektor pertanian.

Mantan Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua itu mengharapkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar bekerja dan terus mengedukasi masyarakat mengubah pola pikir agar tidak malas di atas tanah yang subur ini.

Waterpauw mengatakan, inflasi dan prediksi krisis pada 2023 membayang-bayangi kehidupan sehingga menuntut semua pihak untuk bergerak maju memperkuatkan sektor pertanian guna ketersediaan kebutuhan pangan.

Ia mengatakan, langkah yang dilakukan pemerintah Papua Barat untuk mendukung ketahanan pangan yaitu melalui Gerakan Ketahanan Pangan (Gertak  Pangan). Gerakan ini telah dimulai dengan lahan replanting sawit yang ada di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari ditanami 2.000 bibit cabai.

Pemprov Papua Barat, lanjut Waterpauw, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia juga telah meluncurkan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong seluas tiga hektar.

“Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan akan diikuti oleh kabupaten lain di Papua Barat untuk terus memacu masyarakat menanam tanaman pangan pada lahan-lahan kosong,” kata Waterpauw, mantan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)

Tinggalkan Komentar Anda :