TIMIKA, ODIYAIWUU.com — Bupati Kabupaten Mimika Johannes Rettob, S.Sos, MM didampingi Wakil Bupati Emanuel Kemong, Rabu (16/4) membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Pedoman dan Tata Cara Penggunaan Katalog Versi 6.0 di Timika, kota Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
“Sosialisasi ini sangat penting sebagai upaya kita bersama untuk terus meningkatkan kualitas proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan,” ujar John Rettob melalui keterangan tertulis kepada Odiyaiwuu.com dari Timika, Mimika, Papua Tengah, Kamis (17/4).
Katalog elektronik versi 6 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik kepada pengguna. Fitur baru katalog elektronik memberikan kemudahan kepada para pihak, stakeholders dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.
“Saya berharap agar semua yang disampaikan dalam sosialisasi ini dapat kita pahami dan ikuti dengan baik. Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui pemanfaatan katalog versi terbaru ini, kita diberi kemudahan dalam proses pengadaan sekaligus memastikan bahwa semua berjalan sesuai ketentuan,” kata John.
Dalam kesempatan tersebut, John mengajak peserta memanfaatkan kesempatan dengan baik agar bersama membangun tata kelola pengadaan barang dan jasa lebih baik, profesional, dan bertanggung jawab.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, ujar John juga bekerja keras mendorong produk lokal dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) setempat untuk dimasukkan dalam e-katalog versi 6.0.
“Kami berkomitmen untuk mendukung UMKM Mimika melalui pemanfaatan e-katalog versi 6.0 ini sehingga diharapkan pelaku UMKM dapat memasarkan produk mereka,” kata John lebih lanjut.
John menjelaskan, hasil produk UMKM Mimika akan jadi prioritas dimasukkan dalam e-katalog versi 6.0. Dengan demikian diharapkan supaya setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan Tim Penggerak PKK Mimika dapat memilih produk lokal untuk dimasukkan dalam sistem tersebut.
“Langkah ini juga bertujuan agar pemerintahan bisa berjalan efektif, efisiensi dan transparan. Kami berharap agar melalui pemanfaatan e-katalog versi 6.0 semua transaksi dilakukan secara digital melalui kartu kredit pemerintah maupun e-money,” katanya.
John menambahkan, semua pegawai di lingkungan Pemkab Mimika juga harus memiliki kartu kredit pemerintah di mana ini akan diakomodir oleh e-katalog versi 6.0. Namun, aspek terpenting yaitu bagaimana hasil produk UMKM Mimika bisa terakomodir dalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
John mengatakan dengan sistem yang lebih berpihak pada produk lokal UMKM Mimika diharapkan dapat menjadi faktor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. “E-katalog versi 6.0 ini memiliki fitur khusus yang memudahkan UMKM dalam memasarkan hasil produk mereka,” ujar John.
Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 dilaksanakan LKPP pada Kamis (23/3 2024) di Jakarta. Inovasi terbaru yang dibangun untuk meningkatkan performa sistem e-Purchasing Pemerintah tersebut dilakukan LKPP dengan menggandeng PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui unit GovTech Procurement, yang fokus melayani transformasi digital untuk pengadaan pemerintahan.
Peluncuran katalog versi 6.0 ini dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dan Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R serta beberapa pejabat pimpinan tinggi lainnya.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, katalog elektronik versi 6 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik kepada pengguna. Melalui fitur baru katalog elektronik LKPP memberikan kemudahan kepada para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.
“Dibandingkan dengan sistem sebelumnya, melalui katalog elektronik versi 6.0 ini masyarakat dapat memantau dengan jauh lebih baik atas proses pengadaan pemerintah. Harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat oleh siapa saja. Maka dari itu, kami harap fitur baru juga akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan,” ujar Hendi.
Keunggulan fitur terbaru lainnya disuguhkan LKPP melalui kemudahan menemukan produk, melakukan pembayaran serta memonitor proses transaksi yang sedang berjalan. Pengguna akan dapat dengan cepat menemukan informasi yang mereka butuhkan, sehingga mempercepat proses pengadaan barang/jasa.
Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R mengatakan, katalog elektronik versi 6 dirancang sebagai platform digital yang memudahkan proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
“Dengan menyajikan daftar produk barang dan jasa yang telah melewati proses verifikasi dan penilaian, harapan kami adalah menciptakan sistem pengadaan yang lebih kompetitif dan memberikan keuntungan bagi pihak pembeli (buyer) dan penjual (seller),” ujarnya.
Di masa akan datang pihaknya berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperbaharui sistem pengadaan nasional di Indonesia demi tujuan yang lebih besar yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
Katalog Elektronik Versi 6.0 saat ini diterapkan lima kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah sebagai piloting, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan LKPP. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
