Oleh: Helga Maria Udam
(Warga Kampung Sawoi, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, Papua)
STOP bilang “Jayapura kota baku bawa”. Ungkapan ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya panjang dan merusak. Ia tidak hanya menggambarkan kegelisahan sosial, tetapi juga menggeser cara kita memandang kota. Jayapura seolah direduksi menjadi ruang transaksi, bukan ruang pembentukan manusia. Padahal, kota ini dibangun dengan arah yang jauh lebih bermartabat.
Jayapura sejak awal dikenal sebagai “kota pendidikan”. Selama puluhan tahun, anak-anak muda dari pegunungan, lembah, pesisir, dan pulau-pulau kecil datang ke kota ini untuk sekolah. Mereka membawa harapan, bukan sekadar kebutuhan hidup. Pendidikan dipahami sebagai jalan keluar dari keterbatasan dan ketertinggalan. Identitas ini tumbuh dari pengalaman kolektif lintas generasi.
Fondasi identitas tersebut diperkuat oleh kehadiran Universitas Cenderawasih sejak awal 1960-an. Kampus ini menjadi pusat pendidikan tinggi terbesar di Tanah Papua. Di sekitarnya, kawasan Abepura dan Waena berkembang sebagai ruang belajar. Sekolah, lembaga kursus, dan asrama mahasiswa daerah tumbuh mengikuti denyut akademik. Jayapura hidup oleh aktivitas pendidikan dan perjumpaan intelektual.
Namun, kota yang tumbuh cepat selalu menghadapi tekanan. Jayapura adalah ibu kota provinsi sekaligus pusat jasa utama Papua. Urbanisasi meningkat, biaya hidup naik, dan persaingan ekonomi makin ketat. Tidak semua pendatang memperoleh kesempatan kerja yang layak. Dalam situasi ini, kota pendidikan mulai kehilangan perlindungan sosialnya.
Sebagai kota terbuka, Jayapura juga mengalami pertumbuhan “ekonomi malam”. Hiburan, penginapan, dan jasa informal berkembang mengikuti permintaan pasar. Fenomena ini terjadi di hampir semua kota besar dan kota pendidikan. Masalah muncul ketika pertumbuhan tersebut tidak diatur secara bijak. Ruang-ruang di sekitar kawasan pendidikan pun bersentuhan langsung dengan praktik ekonomi berisiko.
Dalam konteks inilah praktik prostitusi menemukan ruangnya. Praktik ini jarang tampil terbuka dan lebih sering bergerak “terselubung”. Teknologi digital membuat transaksi berlangsung cepat dan senyap. Batas antara kerja, hiburan, dan eksploitasi menjadi kabur. Tekanan ekonomi mempersempit pilihan bagi sebagian pendatang muda.
Namun menyebut Jayapura sebagai “kota baku bawa” adalah kekeliruan berpikir. Istilah ini mengalihkan perhatian dari masalah struktural ke individu. Persoalan seolah direduksi menjadi soal “moral”, bukan kebijakan kota. Dalam praktiknya, stigma ini sering menyasar perempuan. Sementara kegagalan tata kelola kota justru luput dari kritik.
Label tersebut juga menutup mata terhadap kenyataan yang lebih luas. Hampir semua kota pendidikan menghadapi persoalan serupa. Yang membedakan adalah cara kota mengelola dan meresponsnya. Kota yang serius pada pendidikan akan melindungi ruang belajar. Ia menata kawasan sekitar kampus dan menyediakan hunian yang aman.
Tanpa perlindungan tersebut, penertiban hanya bersifat sementara. Masalah tidak hilang, tetapi berpindah tempat dan bentuk. Dari satu lokasi ke lokasi lain, dari offline ke online. Kota tidak bisa disembuhkan dengan razia semata. Ia membutuhkan kebijakan yang menyentuh akar persoalan.
Persoalan ini juga berkaitan langsung dengan kesehatan publik. Praktik seks berisiko membawa dampak IMS dan HIV/AIDS. Isu ini tidak dapat diselesaikan dengan ejekan atau stigma. Pendekatan ilmiah dan empatik menjadi keharusan. Fokusnya harus pada kota sebagai sistem, bukan individu sebagai kambing hitam.
Karena itu, berhenti mengatakan “Jayapura kota baku bawa” bukan berarti menutup mata terhadap realitas. Justru ini adalah upaya memperbaiki cara kita mengkritik. Kritik yang matang tidak berhenti pada julukan. Ia menuntut perubahan kebijakan yang nyata. Ia menjaga martabat kota dan warganya.
Pemulihan arah kota harus dilakukan secara konkret. Kawasan pendidikan perlu dilindungi dari infiltrasi “ekonomi malam” yang tak terkendali. Hunian mahasiswa harus aman dan terjangkau. Lapangan kerja layak perlu diciptakan bagi pendatang muda. Layanan kesehatan dan edukasi harus non-judgmental dan mudah diakses.
Jayapura tidak kekurangan pelajar dan lembaga pendidikan. Yang sering kurang adalah keberanian menentukan prioritas. Ketika “pendidikan” tidak lagi menjadi kompas pembangunan, arah kota menjadi kabur. Dalam kekaburan itu, bahasa sinis mudah berkembang. Julukan pun menggantikan tanggung jawab.
Stop bilang “Jayapura kota baku bawa”. Hentikan bukan untuk menutup-nutupi masalah, tetapi untuk mengembalikan arah kota. Jayapura harus kembali ditegaskan sebagai pusat pendidikan, bukan pusat prostitusi. Kota ini adalah ruang hidup dan ruang belajar. Ia layak dirawat dengan kebijakan yang berpihak dan bahasa yang adil.
