KARUBAGA, ODIYAIWUU.com — Ribuan warga masyarakat Tolikara dari berbagai usia, baik anak-anak kecil hingga orang dewasa mulai Rabu, (3/6/) sore memadati Lapangan Terbang Karubaga, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan.
Kehadiran warga untuk mengikuti acara nonton bareng alias nobar dan diskusi Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita garapan sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jean Paju Dale.
Nobar digelar Forum Peduli Generasi Tolikara untuk mengedukasi masyarakat terkait isu-isu aktual dan krusial yang dihadapi masyarakat adat di tanah Papua. Isu-isu krusial tersebut mulai dari ketidakadilan atas komunitas masyarakat adat, perampasan tanah ulayat hingga pembatasan arus informasi.
Selama berlangsung acara nobar suasana berlangsung aman, damai, dan kondusif. Momen tersebut juga menjadi ruang diskusi di kalangan masyarakat, tokoh perempuan, tokoh muda, dan kaum intelektual agar suara-suara kritis tetap menjadi aspek penting dalam menyikapi berbagai persoalan yang tengah dihadapi komunitas masyarakat adat di bumi Cenderawasih.
Ketua Panitia Nobar Ev. Jefry Yesaya Wandik, S.Th mengatakan, pihaknya membentuk panitia kecil untuk menggelar kegiatan nonton bareng dan diskusi bersama untuk memberikan edukasi kepada warga masyarakat di Distrik Karubaga dan sekitarnya.
“Melalui acara ini kami mengajak masyarakat Tolikara untuk menonton film dokumenter ini. Acara ini penting sekaligus untuk memberikan edukasi positif kepada masyarakat agar tetap menjaga hutan adat dan lingkungan tetap lestari dari gangguan pihak-pihak lain demi meraup keuntungan jangka pendek,” ujar Yesaya Wandik.
Menurutnya, tema acara nobar yaitu Lindungi Alam Ciptakan Masa Depan bertujuan mengajak sekaligus menggugah nurani manusia agar setia melindungi alam ciptaan Tuhan demi maka masa depan generasi masyarakat tanah Papua.
Jefri menguangkapkan acara nobar menghadirkan ribuan warga masyarakat yang hadir sejak sore hingga Kamis (4/6) dini hari. Warga dari berbagai usia dan kelompok tumpah ruah di sekitar Lapangan Terbang Karubaga.
Sementara itu Ketua Pemuda GIDI Wilayah Toli Ev Vigor Vigran Yikwa, S.Th mengatakan, ia merasa bersyukur karena berkesempatan nobar film tersebut. Vigram mengaku, setelah menonton ia dan banyak orang sungguh menyadari bahwa situasi ulayat masyarakat adat di tanah Papua sedang tidak baik-baik saja.
“Kami bisa saling diskusi sekaligus mengingatkan satu sama lain agar kami menjaga tanah Papua sebagai mama yang kami terima dari Tuhan. Tanah yang penuh susu dan madu bagi kelangsungan manusia Papua,” kata Vigram.
Aktivis pendidikan dan pemerhati Papua Samuel Tabuni menyebut, melihat Film Pesta Babi merupakan film dokumenter berisi kritik sosial yang tajam. Film itu merupakan bentuk koreksi nasional terhadap cara pemerintah dan masyarakat memperlakukan Papua dalam proses pembangunan.
“Mungkin istilahnya bisa diperdebatkan dan framing-nya tidak sempurna. Tetapi inti dari film tersebut tetap penting menyangkut konflik tanah dan sumber daya alam, hak masyarakat adat, dinamika relasi kekuasaan serta suara orang Papua yang selama ini sering terabaikan dan tidak didengar,” ujar Samuel Tabuni di Jayapura, Papua, Kamis (14/5).
Menurut Samuel, tokoh muda tanah Papua dan Master jebolan The Henrew University of Jerusalem, Israel, publik terlalu sibuk memperdebatkan terminologi Pesta Babi sehingga abai pada persoalan yang lebih besar dan mendesak: yakni konflik agraria.
“Konflik agraria melibatkan klaim tanah dan hak atas sumber daya alam, ketimpangan kuasa yang memperlihatkan ketidakadilan struktural serta perasaan kehilangan identitas dan budaya masyarakat adat,” kata Samuel.
Selain itu, lanjut Samuel, ada juga aspek militerisme dan tekanan dari aparat keamanan yang semakin memperkeruh situasi. Kecemasan masyarakat Papua yang mendalam tidak akan hilang hanya karena masyarakat tidak menyukai film dokumenter itu.
“Biarkan film dokumenter Pesta Babi bersuara bagi rakyat Papua di dunia, mencari jalannya sendiri,” ujar Samuel lebih lanjut.
Sedangkan antropolog dan sutradara Film Pesta Babi Cypri Dale mengaku, saat ini banyak pihak berusaha mencegah agar film tersebut tidak ditonton masyarakat. Banyak pula yang tidak suka agar apa yang sedang terjadi di Papua diketahui oleh dunia luar, masyarakat luas.
“Barangkali sumber keberatan atas film ini karena di dalamnya kami memakai istilah kolonialisme pada judul dan seluruh kerangka analisis yang dirajut dalam keseluruhan cerita di dalam film,” ujar Cypri di Jakarta, Kamis (14/5).
Menurut Cypri, terkait hal tersebut ia menyampaikan dua hal. Pertama, Pesta Babi merupakan sebuah film yang berbasis penelitian sejarah dan antropologi. Selain tentu saja investigasi jurnalistik dan analisis kebijakan.
“Istilah kolonialisme dipakai karena ada kebutuhan suatu kerangka analisis untuk memahami situasi Papua secara mendalam dan menyeluruh,” kata Cypri, peneliti Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) Kyoto University, Jepang.
Selama ini banyak istilah dipakai seperti konflik, pelanggaran HAM dan kurangnya pembangunan, deforestasi atau militerisme. Namun, kata Cypri, semua itu tidak memadai untuk merangkum secara utuh dan sistematis tentang apa yang terjadi di Papua.
“Kolonialisme sebagai sebuah kerangka berpikir atau kerangka analisis berhasil merangkum semua masalah itu dan menjelaskan bahwa semuanya terkait satu sama lain dalam sesuatu yang bersifat sistemik, yang sudah berlangsung lama dan tidak bisa ada solusinya kalau hanya diselesaikan dengan menyelesaikan salah satu dari aneka persoalan itu,” ujar Cypri.
Namun, kata Cypri, yang lebih penting adalah kolonialisme atau penjajahan adalah kerangka berpikir, kerangka analisis yang sudah lama dipakai oleh orang Papua sendiri dalam merumuskan pengalaman interaksi mereka dengan Indonesia dan bangsa-bangsa lain.
Kedua, Film Pesta Babi mungkin mengganggu kita semua, tidak saja pemerintah dan aparat militer tetapi mungkin juga mengganggu bagi kita yang merasa sebagai warga yang baik, kritis, dan bersolidaritas terhadap orang Papua.
Mengapa demikian, ujar Cypri, karena film ini membuat kita semua harus menjawab pertanyaan: apakah Indonesia melakukan penjajahan di Papua? Pertanyaan itu sederhana namun sulit dijawab.
“Kami merasa sudah saatnya pertanyaan ini didiskusikan secara jujur dan terbuka dan di ujungnya Konstitusi, UUD 1945 sudah menunggu. Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” ujar Cypri. (Yigibalom)
