JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Dua tokoh muda Papua Jefry Wenda dan Hengky Yeimo bereaksi pasca insiden penembakan oleh anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (9/9).
“Atas nama perjuangan pembebasan nasional, dengan tegas saya mengutuk tindakan brutal Kodap III Ndugama Darakma yang menembak mati masyarakat sipil di Distrik Muliama. Tidak ada alasan apapun yang didapat membenarkan peristiwa gila ini,” ujar Jefry Wenda melalui akun Facebook, Kamis (10/9).
Sedangkan pengiat literasi budaya dan sastra Papua Hengky Yeimo menyampaikan belasungkawa atas kematian tidak wajar tiga warga non-Papua yang ditembak mati di Muliama.
“Penembakan brutal ini tidak seharusnya terjadi karena secara tidak langsung anda merugikan organisasi yang yang anda rawat dan pimpin dalam medan pertempuran ini. Tidak boleh merusak marwah status revolusioner anda di hadapan rakyatmu yang engkau bela. Karena itu merugikan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua,” kata Hengky di Nabire, Kamis (10/9).
Reaksi Jefry dan Hengky atas insiden Muliama malah berujung peringatan pertama dan terakhir dari Juru Bicara Komnas TPNPB OPM Sebby Sambom terhadap dua tokoh muda Papua tersebut.
“TPNPB secara resmi keluarkan peringatan pertama dan terakhir kepada Jefry Wenda dan Henky Yeimo. Kami sudah berulang kali keluarkan imbauan agar warga imigran Indonesia tinggalkan wilayah zona merah di Papua jika tidak, itu bagian dari agen intelijen militer Indonesia,” ujar Sebby.
Berikut tanggapan tertulis Jefry Wenda kepada Sebby Sambon atas peringatan pertama dan terakhir kepada Jefry yang salinannya diperoleh dari Jayapura, Papua, Sabtu (12/9).
Ini adalah respon saya atas Surat Peringatan Pertama dan Terakhir yang dikeluarkan oleh Komnas TPNPB, Sebby Sambom terhadap saya Jefry Wenda dan Hengky Yeimo terkait postingan di akun Facebook saya pada 10 September 2026 dalam menanggapi penembakan terhadap tiga ASN di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada 9 September 2026.
Pertama, postingan yang saya buat tidak mewakili organisasi mana pun. Apa yang saya tulis merupakan buah pikiran pribadi saya sebagai pejuang yang selama 16 tahun bergelut dalam dunia gerakan perlawanan sejak mahasiswa di Jawa; sempat memimpin Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) sebagai Ketua AMP KK Yogyakarta periode 2013-2014; dan pada masa jabatan dipilih sebagai sebagai Ketua Umum AMP periode 2014-2018; dan kembali ke Papua hingga detik ini masih terus setia berada di garis perjuangan dan selalu mengamati dengan baik perjuangan bersenjata (gerilya).
Kedua, dalam postingan saya di paragraf pertama, saya tidak mengutuk Kodap III Ndugama Darakma. Sekali lagi, saya tidak mengutuk TPNPB Ndugama Derakma. Yang saya kutuk adalah “tindakan” yang menghilangkan nyawa masyarakat sipil.
Ini sama halnya juga yang selalu saya kritik keras atas tindakan biadab TNI dan Polri ketika membunuh masyarakat sipil Papua secara membabi buta di Papua. Juga kritik seperti ini juga saya selalu arahkan ke pembunuhan dan represif yang dilakukan oleh TNI dan Polri terhadap masyarakat sipil di Indonesia, dan belahan dunia mana saja. Sikap represif dan otoritarianisme militerisme adalah musuh semua rakyat tertindas. Termasuk musuh saya.
Kalimat saya sangat jelas, yaitu “mengutuk tindakan brutal”, bukan mengutuk TPNPB OPM Kodap III Ndugama Derakma. Mengutuk “tindakan” tidak sama dengan mengutuk struktur komando, sebab struktur adalah organisasi perjuangan, sementara tindakan adalah perbuatan (strategi dan taktik) di lapangan yang bisa saja mencederai prinsip-prinsip perjuangan suci rakyat Papua.
Pemisahan harus dibuat, sebab TPNPB OPM sama seperti pejuang sipil kota: memikul beban penindasan rakyat Papua yang harus diakhiri. Kesalahan apa pun dalam tindakan, wajib hukumnya untuk dikoreksi dan dievalusi oleh internal. Koreksi dan evalusi “tindakan” adalah mutlak dan perlu, sebab dari situ marwah perjuangan kita diukur. Perjuangan kita adalah untuk kemerdekaan, membela yang tertindas, dan teraniaya, bukan melahirkan penindasan baru. Oleh karena itu, kita wajib menjaganya secara kolektif.
Ketiga, tulisan saya tidak ada unsur kebencian atau sikap anti terhadap perjuangan bersenjata. Tidak! Sikap saya memiliki makna yang lebih luas, yaitu mengoreksi kesalahan yang dapat mencederai prinsip-prinsip perjuangan rakyat Papua yang akan berakibat pada menurunnya solidaritas nasional dan internasional bagi perjuangan rakyat Papua. Sekali lagi, perjuangan kita adalah mengakhiri penindasan, bukan melahirkan penindasan baru.
Perjuangan kita bukanlah Papua vs amber, tapi Papua vs sistem yang menindas; sistem yang menjajah dan menghisap manusia satu dengan manusia lainnya; sistem telah menghilangkan jutaan nyawa manusia Papua sejak 1961 hingga hari ini; dan sistem yang menjajah dan mencuri kekayaan alam Papua.
Perjuangan kita adalah melawan sistem yang korup dan kurang ajar, yaitu sistem kolonial Indonesia. Kita tidak memusuhi rakyat Indonesia, tapi kita memusuhi sistem yang menindas. Oleh karena itu, rakyat sipil harus dilindungi dan kombatan —sesuai garis perjuangan TPNPB OPM— harus berhadapan dengan militer (TNI-Polri) dan seluruh aparatus pendukungnya, yaitu mereka yang bertindak sebagai mata-mata, penunjuk jalan, gubernur, bupati, walikota, dan sebagainya.
Bagi saya, sudah sangat tepat pilihan perjuangan dengan senjata oleh TPNPB OPM. Seperti apa yang dijelaskan oleh Che Geuvara dalam “Esensi Perang Gerilya” bahwa “kita yakin bahwa revolusi memberikan tiga kontribusi fundamental bagi perilaku gerakan revolusioner, yaitu pertama, kekuatan rakyat dapat memenangkan sebuah peperangan melawan tantara musuh, kedua, adalah tidak perlu menunggu hingga semua syarat kondisi revolusi ada, pemberontakan dapat menciptakannya, dan ketiga, arena perjuangan bersenjata pada dasarnya haruslah di daerah pedesaan ke kota”.
Dan TPNPB OPM telah melakukannya untuk hancurkan kekuasaan politik kolonial dengan cara paksa karena musuh kita adalah sistem, bukan rakyat vs rakyat. Rakyat Indonesia bukanlah satu blok tunggal yang menjadi bagian dari kelompok penjajah, tapi juga ada yang merupakan bagian dari kelompok tertindas, yaitu kelas pekerja dan pegawai rendahan.
Silahkan eksekusi mati di tempat bila terbukti menjadi kaki tangan kolonial, tapi apabila mereka sekedar untuk mencari hidup, maka wajib hukumnya untuk dilindungi. Sebab mereka, sama seperti kita —adalah bagian dari kelas yang ditindas, dibantai, dan lebih-lebih disingkirkan dari sistem yang hari ini berkuasa.
Maka, eksekusi tanpa pandang bulu hanya akan melahirkan perpecahan kita sebagai kelas tertindas yang harusnya saling mendukung dan dibangun solidaritas bersamanya untuk mencapai tujuan pembebasan masing-masing, yaitu penghancuran sistem kapitalisme di Indonesia dan kolonialisme di Papua.
Oleh karena itu, untuk menghancurkan mata rantai penjajahan di Papua, TPNPB sebagai tentara rakyat yang berdiri di garis depan perjuangan harus memiliki garis perjuangan yang tepat (terutama mengenai siapa musuhnya): garis perjuangan yang anti imperialisme, anti kolonialisme, anti kapitalisme, dan anti birokrat Papua yang memperpanjang penjajahan di Papua.
Mengapa garis ini menjadi penting? Karena garis ideologi politik inilah yang akan menentukan setiap serangan TPNPB dan tentunya setiap serangan yang terukur. Dengan garis perjuangan yang jelas akan mengarahkan kita pada tujuan perjuangan pembebasan nasional.
Pertanyaannya, apakah tujuan perjuangan Papua merdeka hanya semata-mata untuk menggantikan bendera merah putih dengan Bintang Kejora? Atau mengganti orang kulit hitam dengan orang kulit putih? Tidak! Perjuangan Papua Merdeka jauh melampaui perbedaan-perbedaan itu —tujuan perjuangan kita adalah menghancurkan sistem yang telah lama menggerogoti rakyat Papua, yakni imperialism, militerisme, dan kolonialisme di Papua demi melindungi rakyat Papua dan segenap umat manusia.
Untuk itu, dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan, entah siapa pun dia masyarakat sipil, baik orang asli Papua, maupun non OAP (migran) yang berada di wilayah konflik harus dilindungi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan bentuk pemenuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional (HI) dalam konflik bersenjata di Papua.
Benar, di lain sisi prajurit musuh —tentara penjajah (TNI dan Polri)— sangat sering melakukan pembunuhan terhadap masyarakat sipil Papua: ibu hamil, anak-anak, dan lansia di berbagai wilayah konflik yang berujung pada pengungsian ribuan orang dan menelan korban sampai jutaan manusia sejak 1961 hingga hari ini.
Tapi apakah itu berarti kita melakukan tindakan yang serupa terhadap warga migran? Tidak. Perjuangan kita tidak dipandu oleh balas dendam, tapi perjuangan kita dipandu oleh tujuan yang mulia, yaitu kemerdekaan politik sebagai jaminan bagi kemerdekaan manusia.
Oleh karena itu, sekali lagi, musuh kita sangat jelas, bukan sipil kota yang tidak bersenjata dan merupakan pegawai rendahan, tapi musuh kita —dalam hal ini TPNPB OPM— adalah TNI dan Polri, dan seluruh aparatus pendukungnya.
Ingat bahwa hari ini, dunia internasional, dan solidaritas rakyat dan gerakan rakyat di Indonesia telah memahami, juga mengakui, bahwa status konflik bersenjata di Papua berada pada puncak yang lebih tinggi. Mereka mengakui bahwa TPNPB-OPM merupakan satu-satunya organisasi bersenjata yang memiliki struktur komando secara nasional —yang diklasifikasi sebagai Konflik Bersenjata Non Internasional (KBNI).
Walaupun di sisi lain, negara penjajah menolak untuk mengakui wilayah Papua sebagai KBNI sehingga penjajah selalu mengklasifikasikan TPNPB sebagai KKB, KSB, KSTB, GPK bahkan yang lebih parah lebel teroris masih disematkan terhadap TPNPB hingga hari ini.
Sekali pun negara menolak mengakui KBNI namun pada faktanya di lapangan hari ini TPNPB telah meletakkan perjuangan dengan intensitas perlawanan yang tinggi di seluruh wilayah Papua dengan klasifikasi KBNI serta dukungan solidaritas rakyat, gerakan di Indonesia, dan dunia internasional. Tentunya, sebuah pengakuan serta dukungan ini merupakan kemajuan yang patut kita rawat secara bersama.
Ingat bahwa untuk mencapai kemerdekaan politik kita membutuhkan tiga hal utama, yaitu (1) kesiapan rakyat Papua untuk berjuang, (2) dukungan dari solidaritas Indonesia, dan (3) solidaritas internasional.
Belajar dari Timor Leste, kekuatan mereka bukan hanya senjata dan rakyat Timor Leste saja, tapi dukungan luas dari rakyat Indonesia dan Internasional. Akhirnya, melalui Revolusi Anyelir 1974 di Portugal berhasil mendobrak tatanan lama dan mendorong pengakuan kemerdekaan bagi Timor Leste.
Indonesia akhirnya mencaplok kemerdekaan itu, dan pada tahun 1998, melalui Reformasi 98 buah perjuangan rakyat Indonesia, Timor Leste diberikan hak untuk referendum dan akhirnya merdeka. Perjuangan kita bukan hanya ditentukan dari faktor dalam negeri, tapi juga nasional Indonesia dan faktor internasional.
Perjuangan rakyat Timor Leste mendapat dukungan bukan hanya dari rakyat Timor Leste, tapi juga rakyat Indonesia. Tahun 1998, melalui perjuangan yang panjang dan merawat solidaritas antara rakyat tertindas Timor Leste dan rakyat tertindas di Indonesia dibentuklah Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Rakyat Maubere (SPRIM) dan pada akhirnya Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai pusat perjuangan rakyat Indonesia mengeluarkan resolusi penting yang mengakui perjuangan rakyat Timor Leste sebagai mandat Reformasi dan mendesak referendum bagi kemerdekaan Timor Leste. Hasilnya Timor Leste merdeka dan berdaulat sampai hari ini.
Perjuangan rakyat Papua pun juga harus demikian. Solidaritas rakyat Indonesia sangat perlu untuk mendesak kolonial Indonesia keluar dari tanah Papua. Tapi solidaritas ini mustahil lahir dari cara-cara mengeksekusi masyarakat sipil migran, tapi harus lahir dari pengakuan yang jujur atas dasar perjuangan suci rakyat Papua. Menembak rakyat sipil tak berdosa (kecuali mata-mata, Banpol, BIN, Bais) akan merusak solidaritas ini. Dan ini adalah syarat penting kemerdekaan kita. Maka akan semakin memperumit jalan mencapai kemerdekaan.
Oleh karena itu, penegasan saya adalah lindungi kawan-kawan kita yang merupakan bagian dari rakyat tertindas. Rakyat Indonesia adalah kawan kita. Musuh kita adalah TNI/Polri dan seluruh aparatus penduduknya. Musuh kita adalah para oligarki, kelas borjuis Indonesia yang menghisap, termasuk para birokrat Papua yang menjilat kekuasan kolonial. Ingat bahwa bukan seluruhnya, tapi hanya para petinggi, yaitu gubernur, bupati, walikota.
Kita berjuang atas dasar kebenaran sejarah bangsa Papua. Kita berjuang demi kemerdekaan, bukan demi pertumpahan darah antara masyarakat sipil. Perjuangan kita harus dilapisi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang suci, dan mulia. Bukan motif balas dendam, tapi motif kebebasan. Oleh karena itu, panduan kita sangat jelas, menumbangkan kolonialisme Indonesia, bukan rakyat tertindas Indonesia.
Akhirnya, hormat saya setinggi-tingginya untuk pejuang gerilya di bawah pimpinan Panglima Tinggi TPNPB OPM Jenderal Goliath Tabuni; Wakil Panglima TPNPB OPM Letnan Jenderal Melkisedek Awom; Kepala Staf Umum TPNPB OPM Mayor Jenderal Terianus Satto; Komandan Operasi Umum TPNPB OPM Mayor Jenderal Lekagak Telenggen; dan Jubir TPNPB OPM Sebby Sambom serta 36 Kodap yang setiap saat bertempur di medan juang. Salut yang tak terhingga buat semua gerilyawan atas dedikasi serta pengabdiannya yang tulus untuk perjuangan merebut kembali kemerdekaan Papua. Kinaonak Ooo… wa wa wa. Merdeka!
Jefry Wenda
West Papua, 12 September 2026
