JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Kabupaten Waropen, Provinsi Papua meraih status opini Wajar Dengan Pengecualian alias WDP usai acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Tahun 2025 Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua di Jayapura, Papua, Jumat (29/5).
“Hari ini Jumat, 29 Mei Kabupaten Waropen menerima status opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua,” ujar Bupati Kabupaten Waropen Drs Fransiscus Xaverius Mote, M.Si di Jayapura, Papua, Jumat (29/5).
Pasca menerima status opini WDP, Mote menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan atas karya-Nya sekaligus apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak, stakeholder serta masyarakat atas doa, dukungan, dan kerja sama sehingga Waropen meraih status WDP.
“Pertama, sebagai umat beriman saya memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas karya Agung-Nya sehingga Waropen meraih status opini WDP. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para bupati dan wakil bupati, para pimpinan dan anggota DPRK Waropen terdahulu yang sudah mendedikasikan tenaga dan pikirannya bersama masyarakat membangun daerah,” kata Bupati Mote.
Selain itu, Mote juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para para tokoh adat, tokoh masyarakat, agama, perempuan, pemuda, mahasiswa, dan kaum intelektual atas dedikasi dan kerja samanya sehingga jajaran pemerintahan yang dipimpin mulai menampakkan hasil menggembirkan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Selama setahun kepemimpinan kami, saya sungguh menyadari bahwa doa, dukungan, dan kerja sama terjalin dengan baik antara semua pemangku kepentingan, stakeholder di daerah. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan dan anggota DPRK Waropen atas kerja samanya sehingga Kabupaten Waropen meraih status opini WDP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua,” kata Mote.
Menurut Mote, prestasi membanggakan dari LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Papua dengan meraih status opini WDP bukan pekerjaan mudah tetapi melalui kerja sama yang harmonis jalan meraih prestasi ini terasa mudah.
“Sejak tahun 2007 Kabupaten Waropen hanya bertahan dengan status opini Disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua yang sudah berlangsung selama 18 tahun berturut-turut. Namun, kali ini atas doa dan kerja sama yang baik antara semua stakeholder di daerah, Waropen meraih status WDP. Ini capaian membanggakan kita semua,” katanya.
Bupati Mote sebelumnya mengatakan, prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua akan menjadi momentum paling mendebarkan sekaligus bersejarah bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati FX Mote dan Wakil Bupati Yowel Boari serta masyarakat kabupaten bertajuk Negeri Seribu Bakau.
Sentra perhatian publik segera mengerucut pada pertanyaan penting yakni apakah selama setahun kepemimpinan Bupati Mote dan Wakil Bupati Boari mampu memangkas status opini Disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua yang sudah lengket selama 18 tahun berturut-turut.
“Pada Jumat (29/5) hari ini kami akan menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua,” ujar Bupati Mote melalui layanan pesan singkat (SMS) dari Jayapura, Papua, Jumat (29/5) pagi.
Menurut Bupati Mote, kepastian tersebut akan terjawab secara resmi saat penyerahan LHP atas LKPD oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua. Momentum tersebut diakui Mote menjadi ujian krusial, sekaligus pembuktian atas reformasi birokrasi yang digaungkan di masa tahun pertama kepemimpinannya.
Menurut Mote, selama setahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Boari salah satu fokus utamanya adalah membenahi penataan birokrasi dan penatausahaan keuangan, dengan harapan Waropen bebas dari opini Disclaimer.
Mote menambahkan, sejak resmi menahkodai Waropen mantan birokrat senior Provinsi Papua ini langsung tancap gas dengan mengambil langkah taktis membongkar dan mengubah seluruh alur tata kelola keuangan daerah yang selama belasan tahun dinilai usang dan tidak akuntabel.
“Sejak awal memimpin, saya memberi arahan kepada jajaran melakukan perubahan mendasar dengan mengaktifkan serta memaksimalkan sistem digital yang terintegrasi secara penuh,” kata Mote lebih lanjut.
Mote mengaku tak tanggung-tanggung agar tiga aplikasi vital instansi pemerintah, yakni Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) langsung dipaksakan beroperasi. Tujuannya, mengunci transparansi dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan pembangunan hingga pertanggungjawaban anggaran.
“Langkah pengaktifan sistem digital ini berhasil mengubah cara pandang seluruh Organisasi Perangkat Daerah, OPD dalam mengelola anggaran. Kebocoran ditutup dan sinkronisasi program kerja disesuaikan secara linier dengan satu Peraturan Daerah, Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD,” ujar Mote.
Menurut Mote, hasil dari reformasi digital ini langsung terasa nyata. Pada pelaporan akhir, serapan anggaran periode 2024-2025 tercatat berjalan sangat baik. Tata kelola keuangan ini berujung Waropen diakui di tingkat nasional oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai salah satu daerah dengan penyerapan anggaran terbaik di Indonesia.
“Kunci utama perubahan di tahun pertama ini tidak sekadar bertumpu pada aplikasi, melainkan pada komitmen kepemimpinan tatap muka. Saya menerapkan kebijakan ketat dengan selalu berada di tempat, standby di wilayah kabupaten,” ujar Mote lebih lanjut.
Mote mengaku, langkah tersebut terbukti efektif memotong mata rantai sumbatan komunikasi birokrasi. Personel kunci dari instansi keuangan, para kepala OPD selaku pengguna anggaran hingga pihak ketiga selaku mitra kerja, kini sangat mudah untuk ditemui guna menyelesaikan kendala administratif secara kilat.
Kerja keras dan kerja bersama dari seluruh elemen internal keuangan, kedisiplinan OPD, serta kerja sama profesional pihak ketiga diakui Mote merefleksikan hasil evaluasi pemeriksaan yang berjalan mulus tanpa kendala signifikan.
Menurutnya, pada Jumat (29/5) jajaran pemerintah dan masyarakat daerah itu tengah menunggu, apakah Kabupaten Waropen berpeluang besar mencetak sejarah baru dengan meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Jika asa tersebut terwujud, maka tahun pertama kepemimpinan Bupati FX Mote akan tercatat sebagai era pembebasan Waropen dari belenggu disclaimer belasan tahun menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (*)
