Presiden Prabowo Subianto Diminta Tarik Pasukan TNI Non Organik di Seluruh Wilayah Tanah Papua

Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Sumber foto: gerindra.id 

Loading

BANDUNG, ODIYAIWUU.com — Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto selalu Panglima Tertinggi TNI diminta menarik seluruh pasukan TNI non organik di seluruh wilayah tanah Papua. Langkah itu penting karena selama ini pasukan TNI non organik di bumi Cenderawasih dinilai membuat warga takut dan banyak jatuh nyawa penduduk orang asli Papua.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Jayawijaya Ignasius R Pekey menyampaikan hal tersebut saat berlangsung Kongres XXII Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Bandung, kota Provinsi Jawa Barat Selasa-Rabu (15-30/7).

“Ada enam isu yang kami angkat di momen Kongres XXII GMNI di Bandung agar menjadi sikap politik Dewan Pimpinan Pusat GMNI ke depan. Salah satunya, kami meminta Presiden Prabowo Subianto selaku Panglima Tertinggi TNI menarik seluruh pasukan non organik di tanah Papua, termasuk Papua Pegunungan,” ujar Ignas Pekey dari Bandung, Jawa Barat, Selasa (5//8).

Menurut Ignas, sikap tegas Presiden menarik seluruh pasukan TNI non organik di tanah Menurutnya, hal tersebut sangatlah mendesak karena kehadiran TNI non organik di tanah Papua tidak memberikan rasa nyaman bagi penduduk asli orang Papua. Kehadiran pasukan TNI non organik di tanah Papua malah menambah ketakutan warga setempat karena kerap tindakannya berada di luar hukum.

Dalam Kongres bertema Bersatu, Melawan Penjajahan Gaya Baru, DPC GMNI Jayawijaya masuk dalam Sidang Pleno Komisi Politik. Dalam kesempatan tersebut, Ignas Pekey menyampaikan sejumlah pokok pikiran agar menjadi agenda DPP GMNI ke depan.

Pertama, Pemerintah Pusat diminta segera menambahkan anggaran belanja pegawai di Provinsi Papua Pegunungan. Kedua, Pemerintah Pusat segera membuka perguruan tinggi (PT) di daerah otonomi baru (DOB), khususnya di Provinsi Papua Pegunungan.

Ketiga, DPC GMNI Kabupaten Jayawijaya menolak tegas Program Transmigrasi di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Keempat, Pemerintah Pusat segera mencopot pelaku penembakan Tobias Silak di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan tahun 2024.

Kelima, DPC GMNI Kabupaten Jayawijaya menolak tegas operasi tambang yang dilakukan oleh pemerintah dan investor asing tanpa persetujuan masyarakat adat. Keenam, menolak dengan tegas rencana investasi pertambangan emas Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

“Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto selaku Panglima Tertinggi TNI segera menarik pasukan militer non organik di seluruh wilayah tanah Papua, khususnya Provinsi Papua Pegunungan. Aspirasi ini sudah kami sampaikan dalam Sidang Pleno Komisi Politik Kongres XXII GMNI di Bandung,” ujar Ignas Pekey. (*)