GAGASAN membangun Papua tanpa melibatkan Orang Asli Papua (OAP) bukan sekadar kesalahan, melainkan sebuah strategi sistematis untuk menipu, menindas, dan menguasai Papua demi kepentingan pihak luar. Ini bukan proyek pembangunan yang tulus untuk kesejahteraan rakyat Papua, tetapi agenda terselubung untuk mengeksploitasi tanah dan sumber daya alam Papua, sekaligus menyingkirkan OAP dari hak mereka sendiri.
Selama ini, berbagai kebijakan dan proyek pembangunan yang digembar-gemborkan sebagai langkah kemajuan justru lebih banyak menguntungkan orang-orang non-Papua. Dengan dalih investasi dan modernisasi, tanah-tanah adat direbut, sumber daya alam dieksploitasi, dan peluang ekonomi dikuasai oleh pendatang. Sementara itu, OAP semakin terpinggirkan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Pembangunan seperti ini bukanlah pembangunan yang mensejahterakan, melainkan bentuk kolonialisme gaya baru yang hanya melanggengkan ketidakadilan dan memperdalam kesenjangan.
Lebih ironisnya, ketika OAP mempertanyakan atau menentang ketidakadilan ini, mereka justru dicap sebagai penghambat pembangunan, anti-kemajuan, atau bahkan separatis. Stigma ini sengaja diciptakan untuk membungkam suara-suara kritis yang menuntut keadilan. Padahal, apa yang diperjuangkan OAP bukanlah penolakan terhadap pembangunan, melainkan pembangunan yang benar-benar inklusif, adil, dan berpihak kepada rakyat Papua sebagai pemilik sah tanah ini.
Jika pembangunan di Papua benar-benar untuk kesejahteraan rakyatnya, seharusnya OAP menjadi pelaku utama dalam setiap kebijakan dan proyek yang berjalan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya—mereka disingkirkan, suara mereka diabaikan, dan hak-hak mereka terus direbut sedikit demi sedikit. Yang disebut pembangunan itu nyatanya lebih sering menjadi alat eksploitasi, di mana OAP hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Selain itu, pembangunan yang mengabaikan OAP juga merusak tatanan sosial dan budaya Papua. Kebijakan yang diambil tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal justru mengancam identitas dan jati diri OAP. Ketika tanah mereka diambil, ekonomi mereka dikendalikan oleh pihak luar, pendidikan dan sistem sosial tidak berakar pada budaya mereka sendiri, maka yang terjadi adalah pemiskinan struktural yang dirancang untuk melemahkan mereka. Ini adalah bentuk penindasan yang terselubung, tetapi dampaknya sangat nyata dan menghancurkan.
Pembangunan Papua tidak bisa hanya diukur dari banyaknya jalan, gedung, atau proyek besar yang berdiri. Pembangunan sejati harus menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, memberdayakan masyarakat lokal, dan menghormati hak-hak adat serta budaya OAP. Papua tidak membutuhkan pembangunan yang hanya menjadi alat eksploitasi dan penindasan. Papua membutuhkan pembangunan yang menghormati hak-hak rakyatnya, memastikan mereka menjadi bagian utama dalam pengambilan keputusan, dan menjadikan mereka pemimpin di tanahnya sendiri.
Maka, pertanyaan mendasar yang harus diajukan bukanlah apakah Papua bisa dibangun tanpa OAP, tetapi mengapa ada pihak yang terus berusaha membangun Papua sambil menyingkirkan mereka? Jawabannya jelas: karena ada kepentingan besar yang ingin terus mengeruk keuntungan dari Papua tanpa harus berbagi dengan rakyat aslinya. Jika pembangunan di Papua terus dijalankan dengan cara seperti ini, maka yang terjadi bukanlah kemajuan, melainkan penjajahan dalam bentuk baru.
Papua harus dibangun oleh dan untuk OAP. Tanpa keterlibatan mereka secara penuh dan setara, pembangunan hanyalah kedok untuk perampasan dan penindasan. OAP bukanlah objek pembangunan, melainkan subjek utama yang harus menentukan masa depan tanahnya sendiri. Jika pembangunan di Papua tidak dijalankan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak OAP, maka pembangunan itu hanya akan menjadi sejarah panjang eksploitasi yang terus berulang. (Editor)
