Oleh Agus Sumule
Akademisi Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat
KEBANYAKAN kepala daerah dan wakilnya di tanah Papua sudah dilantik. Pengucapan syukur, pesta kemenangan, dan bentuk-bentuk selebrasi lain sudah dilakukan. Sekarang waktunya kerja untuk mewujudkan janji-janji kampanye.
Tetapi sebagaimana halnya penulis pemula yang bingung mencari lead pembuka, bukan tidak mungkin para kepala daerah juga bingung harus mulai dari mana sehingga benar-benar memberikan dampak bagi sebanyak-banyaknya rakyat di wilayahnya.
Kita ambil contoh soal pendidikan gratis. Hampir semua kepala daerah berbicara pendidikan gratis. Tetapi masih belum jelas aspek apa dari pendidikan yang mau digratiskan?
Apakah pemda akan menanggung buku tulis, buku gambar, pensil, pensil warna, bolpoin, kalkulator, penggaris lurus, penggaris segitiga, penggaris busur, jangka, buku referensi, buku teks, seragam sekolah dua pasang, seragam pramuka satu pasang, seragam olahraga satu pasang, sepatu, kaos kaki, uang ojek, uang jajan, dan macam-macam pengeluaran yang lain?
Atau yang dimaksud dengan pendidikan gratis itu sekadar berarti bahwa uang komite sekolah tidak boleh lagi ada, dan itu berarti kepala daerah akan menanggung pembayaran honorarium guru agar anak-anak bisa memperoleh pembelajaran ekstra di sekolah?
Kalau serba tidak jelas, tekad kepala daerah untuk memajukan pendidikan di wilayahnya saya jamin akan sangat sulit berwujud. Sama juga untuk sektor-sektor lain, khususnya kesehatan dan ekonomi rakyat.
Pak Gubernur, Ibu Walikota, Pak Bupati akan disibukkan dengan segala macam urusan, yang sesudah ditimbang baik-baik, bisa saja akan sangat kecil kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakatnya. Kalau itu yang terjadi, maka kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sesudah 5 tahun tidak akan signifikan.
Angka kemiskinan tetap tinggi. Pendapatan asli daerah (PAD) tetap rendah. Bahkan, kaget-kaget, bapak dan ibu sudah sampai tahun keempat, yang berarti harus mulai sibuk tebar pesona supaya bisa terpilih lagi pada Pilkada 2030.
Dokumen dasar
Menurut saya, ada dua dokumen yang seharusnya menjadi dasar dan pedoman para kepala daerah untuk mulai bekerja. Pertama, visi dan misi yang harus diterjemahkan ke RPJMD dalam satu-dua bulan ke depan ini. Kalau visi dan misinya bagus, pasti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)-nya bisa menjadi alat kontrol pembangunan yang baik.
Kedua, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Pastikan Perpres ini dimengerti dengan baik oleh staf bapak atau ibu yang mengurusi perencanaan pembangunan.
Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil atau sangat kecil di semua tingkatan pemerintahan di Papua, maka bapak atau ibu tidak punya pilihan lain kecuali melaksanakan amanat dalam Perpres ini, karena kemungkinan pembiayaannya bisa tersedia melalui tambahan dana dari pusat.
Ketika bapak dan ibu mencanangkan pendidikan gratis, jangan lupa bahwa di kampung-kampung ada banyak sekolah yang tidak memiliki guru. Kalau tidak percaya, silakan bapak dan ibu menyuruh staf untuk membuka website Sekolah Kita yang dikelola oleh Kemendikbud (https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/).
Dengan menyimak data itu, pasti perspektif bapak dan ibu akan berubah ketika berbicara tentang Program Pendidikan Gratis. Maaf, mau bikin pendidikan gratis bagaimana, kalau pendidikannya saja tidak ada atau tidak berjalan di kampung-kampung?
Sama saja dengan retorika kesehatan gratis. Kita harus berani bertanya, bagaimana caranya orang asli Papua (OAP) di kampung-kampung bisa memperoleh manfaat dari asuransi kesehatan (BPJS) kalau klinik kesehatan di kampung tidak ada?
Atau, bagaimana masyarakat kampung bisa menikmati ketersediaan BPJS kalau Puskesmas di tingkat distrik jarang buka (padahal perjalanan dari kampung ke distrik bisa sangat sulit dilakukan), bidan tidak ada.
Intinya, kita harus berani bertanya: pencanangan Program Kesehatan Gratis itu untuk semua orang, termasuk yang tinggal di kampung-kampung atau hanya mereka yang ada di kota (yang di banyak kabupaten atau kota didominasi oleh orang-orang non Papua)?
Jadi, Bapak Gubernur, Ibu Walikota, dan Bapak Bupati beserta wakil-wakilnya perlu kerja fokus, kerja keras, dan kerja cerdas. Waktu 5 tahun sama sekali tidaklah lama. Pastikan hal-hal yang bapak atau ibu kerjakan itu memberikan dampak seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya OAP yang bermukim di kampung-kampung.
