TIMIKA, ODIYAIWUU.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika meminta masyarakat bersabar menyusul desakan pihak Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA) Suku Kamoro pasca pelaksanaan Musyawarah Adat (Musdat) LMHA agar Pemkab Mimika segera mengaku eksistensi dan aspek legal formal lembaga tersebut.
Ketua Tim Verifikasi dan Validasi LMHA yang juga Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika Dr Abraham Kateyau, SE, MH menjelaskan, sejauh ini Bupati Mimika John Rettob sudah memfasilitasi seluruh tahapan yang dibutuhkan oleh masyarakat adat, termasuk dukungan anggaran.
Menurut Kateyau, Pemkab Mimika sudah mendukung pelaksanaan Musdat LMHA Suku Kamoro dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 3 miliar. Namun dalam proses pertanggungjawaban, ditemukan adanya penggunaan anggaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 1 miliar.
“Dari total Rp 3 miliar yang diberikan hampir Rp 1 miliar lebih tidak ada bukti pertanggungjawaban. Ini yang harus mereka usahakan. Karena itu uang negara, harus dipertanggungjawabkan,” ujar Kateyau di Timika, Mimika, Papua Tengah, Kamis (23/4).
Menurut Kateyau, pengakuan resmi terhadap keberadaan LHMA melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika tidak bisa dilakukan serta-merta tanpa melalui tahapan administrasi dan verifikasi yang lengkap. “Bupati tidak bisa langsung keluarkan SK. Semua harus melalui proses, apalagi ini menyangkut legalitas lembaga adat,” katanya.
Selain persoalan administrasi keuangan, Kateyau juga mengungkapkan adanya dinamika internal dalam struktur lembaga adat di Mimika, khususnya di kalangan suku Kamoro dan Amungme.
Kateyau menyebutkan, terdapat beberapa versi lembaga adat yang masing-masing mengklaim keabsahan, di antaranya Lemasko yang memiliki beberapa versi kepemimpinan seperti Philipus Munaweyau, Yance Boyau, dan Gerry Okoare. Hal serupa juga terjadi pada Lemasa dengan versi John Magal, Karel Kum, dan Sem Bugaleng.
“Karena banyak versi lembaga adat, maka kami harus verifikasi dokumen masing-masing untuk memastikan keabsahannya sebelum pemerintah mengambil keputusan,” ujar Kateyau lebih lanjut.
Kateyau menjelaskan, proses verifikasi dan validasi saat ini masih berjalan dan melibatkan berbagai unsur, di antaranya pemerintah, akademisi, serta tokoh masyarakat.
Dalam proses penyusunan regulasi dan penguatan kelembagaan adat, pemerintah juga telah melibatkan tim akademisi dari Universitas Cenderawasih (Uncen) dan Universitas Papua (Unipa).
Adapun tim akademisi tersebut terdiri dari Prof Dr Fredrik Sokoy (antropologi budaya, Fisip Uncen) Prof Dr Drs Akhmad M.Hum (antropologi budaya, Fisip Uncen), Prof Dr Frans Reumi, SH, MH, M.Hum (hukum adat, Fakultas Hukum Uncen) serta Dr Ir Agus Sumule (sosiologi pedesaan dan pengembangan masyarakat, Faperta Unipa).
“Tim akademisi ini sudah dilibatkan dan masuk dalam kepanitiaan. Mereka membantu dalam penyusunan rancangan aturan terkait pembentukan lembaga masyarakat hukum adat,” ujar Kateyau.
Tim identifikasi sendiri telah dibentuk melalui SK Bupati, sementara tim verifikasi dan validasi saat ini sedang dalam proses administrasi di bagian hukum.
“Kami sudah minta semua dokumen keberadaan lembaga adat. Itu yang akan jadi dasar penilaian. Proses ini melibatkan banyak pihak dan sedang berjalan,” ujar Kateyau.
Kateyau juga mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar dan tidak terburu-buru mendesak pemerintah.
Ditegaskan, seluruh tahapan harus dilalui secara transparan dan sesuai aturan agar keputusan yang diambil benar-benar sah dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
“Saya harap masyarakat sabar sedikit. Jangan main ancam kalau belum tahu prosesnya. Semua ini sedang berjalan,” katanya.
Ia menambahkan, Bupati Mimika tetap berkomitmen menangani persoalan sosial masyarakat, ditengah berbagai agenda pemerintahan dan kunjungan kerja yang juga harus dijalankan.
“Perhatian bupati terlalu banyak, belum selesai konflik satu muncul lagi yang lain. Mana harus terima kunjungan sana sini, kasihan beliau,” ujarnya.
Lebih jauh dikatakan, Pemkab Mimika juga tengah menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar hukum dalam proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
Perbup tersebut mengatur secara rinci tahapan identifikasi, verifikasi, validasi, pembinaan hingga pengawasan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Mimika.
Dalam regulasi itu disebutkan, proses pengakuan tidak hanya melihat keberadaan lembaga adat, tetapi juga mencakup sejarah, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan adat, serta sistem pemerintahan adat.
Selain itu, dalam Perbup juga ditegaskan peran panitia masyarakat hukum adat yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, kepala distrik, perangkat daerah terkait, serta akademisi, untuk melakukan verifikasi dan validasi sebelum memberikan rekomendasi kepada Bupati.
Hasil verifikasi dan validasi tersebut nantinya menjadi dasar bagi Bupati dalam menetapkan pengakuan resmi melalui keputusan kepala daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)
