WAROPEN, ODIYAIWUU.com — Bupati Kabupaten Waropen Drs Fransiscus Xaverius Mote, M.Si menurut rencana, Jumat (29/5) secara resmi akan menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua.
Prosesi penyerahan ini akan menjadi momentum paling mendebarkan sekaligus bersejarah bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati FX Mote dan Wakil Bupati Yowel Boari serta masyarakat kabupaten bertajuk Negeri Seribu Bakau.
Sentra perhatian publik segera mengerucut pada pertanyaan penting yakni apakah selama setahun kepemimpinan Bupati Mote dan Wakil Bupati Boari mampu memangkas status opini Disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua yang sudah lengket selama 18 tahun berturut-turut.
“Pada Jumat hari ini, tanggal 29 Mei kami akan menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan, LHP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua,” ujar Bupati Kabupaten Waropen FX Mote melalui layanan pesan singkat (SMS) dari Waropen, Provinsi Papua, Jumat (29/5).
Menurut Bupati Mote, kepastian tersebut akan terjawab secara resmi saat penyerahan LHP atas LKPD oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua. Momentum tersebut diakui Mote menjadi ujian krusial, sekaligus pembuktian atas reformasi birokrasi yang digaungkan di masa tahun pertama kepemimpinannya.
Menurut Mote, selama setahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Boari salah satu fokus utamanya adalah membenahi penataan birokrasi dan penatausahaan keuangan, dengan harapan Waropen bebas dari opini Disclaimer.
Mote menambahkan, sejak resmi menahkodai Waropen mantan birokrat senior Provinsi Papua ini langsung tancap gas dengan mengambil langkah taktis membongkar dan mengubah seluruh alur tata kelola keuangan daerah yang selama belasan tahun dinilai usang dan tidak akuntabel.
“Sejak awal memimpin, saya memberi arahan kepada jajaran melakukan perubahan mendasar dengan mengaktifkan serta memaksimalkan sistem digital yang terintegrasi secara penuh,” kata Mote lebih lanjut.
Mote mengaku tak tanggung-tanggung agar tiga aplikasi vital instansi pemerintah, yakni Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) langsung dipaksakan beroperasi. Tujuannya, mengunci transparansi dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan pembangunan hingga pertanggungjawaban anggaran.
“Langkah pengaktifan sistem digital ini berhasil mengubah cara pandang seluruh Organisasi Perangkat Daerah, OPD dalam mengelola anggaran. Kebocoran ditutup dan sinkronisasi program kerja disesuaikan secara linier dengan satu Peraturan Daerah, Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD,” ujar Mote.
Menurut Mote, hasil dari reformasi digital ini langsung terasa nyata. Pada pelaporan akhir, serapan anggaran periode 2024-2025 tercatat berjalan sangat baik. Tata kelola keuangan ini berujung Waropen diakui di tingkat nasional oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai salah satu daerah dengan penyerapan anggaran terbaik di Indonesia.
“Kunci utama perubahan di tahun pertama ini tidak sekadar bertumpu pada aplikasi, melainkan pada komitmen kepemimpinan tatap muka. Saya menerapkan kebijakan ketat dengan selalu berada di tempat, standby di wilayah kabupaten,” ujar Mote lebih lanjut.
Mote mengaku, langkah tersebut terbukti efektif memotong mata rantai sumbatan komunikasi birokrasi. Personel kunci dari instansi keuangan, para kepala OPD selaku pengguna anggaran hingga pihak ketiga selaku mitra kerja, kini sangat mudah untuk ditemui guna menyelesaikan kendala administratif secara kilat.
Kerja keras dan kerja bersama dari seluruh elemen internal keuangan, kedisiplinan OPD, serta kerja sama profesional pihak ketiga diakui Mote merefleksikan hasil evaluasi pemeriksaan yang berjalan mulus tanpa kendala signifikan.
Menurutnya, pada Jumat (29/5) jajaran pemerintah dan masyarakat daerah itu tengah menunggu, apakah Kabupaten Waropen berpeluang besar mencetak sejarah baru dengan meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Jika asa tersebut terwujud, maka tahun pertama kepemimpinan Bupati FX Mote akan tercatat sebagai era pembebasan Waropen dari belenggu disclaimer belasan tahun menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (*)
