WAMENA, ODIYAIWUU.com — Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Jhon Tabo mengatakan, selama 100 hari masa jabatannya bersama Wakil Gubernur Ones Pahabol berbagai langkah penting telah terlaksana demi membangun fondasi pemerintahan yang kuat dan berkualitas. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa hasil kerja mereka biarlah dinilai masyarakat.
“Kami tidak ingin hanya berbicara yang indah-indah, tetapi yang terpenting adalah realita di lapangan. Saat ini, fokus utama kami adalah membentuk pemerintahan yang berkualitas, karena itu dilakukan perombakan struktur melalui nota dinas,” ujar Gubernur Jhon Tabo melalui keterangan tertulis yang diperoleh dari Wamena, kota Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu (16/8).
Jhon juga menambahkan, sejumlah Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang diusulkan pemerintah telah disahkan oleh DPR Papua Pegunungan.
Dengan demikian, pada Oktober mendatang kepala dinas definitif akan mulai dilantik. Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) juga akan dimekarkan demi pemerataan dan keadilan jabatan.
“Saat ini OPD masih tergabung. Jika sudah dimekarkan, mereka yang memenuhi syarat bisa mengikuti lelang jabatan. Ini penting agar ada keadilan dalam penempatan,” kata Jhon lebih lanjut.
Menurutnya, dalam nota dinas saat ini 99 persen pejabat berasal dari anak daerah Papua. Hanya satu persen yang non Papua, namun mereka merupakan anak dari orang tua yang telah lama mengabdi di wilayah tersebut dan termasuk dalam kategori orang asli Papua berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
“Ada beberapa saudara saya yang saat ini kinerjanya kurang baik, dan untuk sementara waktu diparkir. Tapi mereka tidak ditinggalkan. Kalau sudah perbaiki diri, mereka akan dipakai lagi, apalagi akan ada 36 OPD baru yang siap dimekarkan,” kata Jhon.
Dalam 100 hari kerja, keduanya juga telah menunjukkan komitmen terhadap pembangunan di bidang keagamaan. Salah satu contohnya adalah bantuan dana sebesar Rp 15 miliar untuk pembangunan Gereja Baptis.
Bantuan serupa juga akan segera disalurkan ke gereja-gereja lain seperti gereja Katolik, Gereja Kristen Indonesia (GKI), Gereja Injili di Tanah Papua (GIDI), Gereja Kemah Injil di Tanah Papua (Kingmi), GKII serta organisasi gereja lainnya melalui pos dana pengelolaan alokasi (DPA) kepala daerah.
“Gereja tetap menjadi perhatian kami karena sudah masuk dalam visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Semua akan dilakukan bertahap karena keuangan kita bergantung sepenuhnya pada transfer dana dari pusat,” ujar Jhon lebih lanjut.
Pihaknya menegaskan, kondisi keuangan provinsi masih dalam tahap pembenahan akibat lemahnya pertanggungjawaban pada masa transisi lalu. Namun dirinya optimis tahun depan akan lebih stabil dan berdampak positif bagi perputaran ekonomi.
“Sekarang saja, setelah pencairan uang muka program dan dimulainya kegiatan fisik seperti pariwisata saya lihat uang sudah mulai beredar di masyarakat. Ini tanda ekonomi mulai bergerak,” kata Jhon.
Gubernur Jhon menyerukan pentingnya menjaga keamanan daerah. Tanpa stabilitas, ujarnya, pembangunan dan ekonomi tidak akan berjalan. Ia mengajak masyarakat, anak-anak muda, dan seluruh elemen tidak lagi terlibat pertikaian.
“Mari membangun Papua Pegunungan dengan jati diri dan kebudayaan setempat. Kita tidak bisa berubah kalau hanya menunggu orang lain yang mengubah,” ujar Jhon. (*)
