WAMENA, ODIYAIWUU.com — Penjabat Gubernur Nikolaus Kondomo beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Pegunungan didesak segera menggelar rekonsiliasi pasca insiden bentrok antara warga dengan aparat keamanan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Kamis (23/2).
“Saya sudah meminta rekan-rekan di Wamena agar (Senin, 27/2) besok pagi mereka bertemu Penjabat Gubernur Papua Pegunungan dan Forkopimda Provinsi Papua Pengunungan untuk mendesak segera menggelar rekonsiliasi,” ujar Caretaker Ketua Dewan Pimpinan Daerah KNPI Provinsi Papua Pengunungan Yulianus Dwa kepada Odiyaiwuu.com di Jakarta, Minggu (26/2).
Yulianus, tokoh muda nasional asal Papua ini juga mengatakan, KNPI Papua Pegunungan juga mendesak Penjabat Gubernur dan Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, M.Si untuk segera memberikan konpensasi kepada warga korban meninggal dalam insiden tersebut.
“Kami juga meminta Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Bupati Jayawijaya, dan pihak aparat TNI maupun Polri harus bisa memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat di kota Wamena,” lanjut Yulianus.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo, SH, SIK, M.Kom menambahkan, situasi di kota Wamena berangsur kondusif. Sementara 10 warga sipil meninggal sudah dikebumikan di TPU Wamena dan 2 lainnya diberangkatkan ke kampung halamannya.
Benny menjelaskan, terkait pengungsi pasca terjadinya kerusuhan, sudah kembali ke rumah masing-masing. Namun, beberapa yang masih tinggal mungkin masih memiliki hubungan keluarga dengan warga di asrama, baik itu di Polres maupun di Kodim.
“Terkait dengan kejadian yang mengakibatkan korban meninggal dunia, total sebanyak 2 orang korban dari masyarkat sudah diterbangkan ke Jayapura menuju Medan. Sedangkan 10 warga asli Sinakma juga telah dimakamkan Sabtu, 25 Februari di TPU Sinakma,” ujar Benny.
Informasi yang diperoleh dari Kapolres Jayawijaya, ujar, menyebutkan hingga kini situasi di kota Wamena, Jayawijaya sudah aman terkendali. Sebagian masyarakat sudah kembali melakukan aktiviasnya,
“Saat ini Polres Jayawijaya sedang mendalami ke 13 orang yang saai ini sedang dalam pemeriksaan, 4 orang terindikasi terjadinya kerusuhan sementara yang 9 masih dalam pemeriksaan,” kata Benny lebih jauh.
Menurutnya, TNI-Polri didukung pemerintah daerah menjamin keamaan untuk menyelesaikan permasalahan bersama dan mengembalikan situasi di wilayah kota Wamena pulih kembali.
Pihaknya berharap agar seluruh elemen masyarakat bahu-membahu mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu dalam bentuk apapun.
Insiden Wamena bermula merebaknya isu hoaks penculikan anak di Kampung Sapalek, Jalan Trans-Irian, Wamena pada Kamis (23/2). Sejumlah warga menyetop pengendara mobil yang melintasi daerah tersebut. Pengendara tersebut dicurigai sebagai komplotan penculik anak.
Aparat kepolisian mendatangi lokasi tersebut guna menghentikan tindakan anarkis warga terhadap pengendara mobil tersebut. Namun, imbauan petugas aparat keamanan diabaikan.
Warga yang membludak menyerang polisi dengan batu dan panah. Aparat yang diserang akhirnya diback up personel Brimob dan TNI. Bentrokan pecah hingga merenggut nyawa warga sipil dan sejumlah warga serta aparat terluka dalam insiden itu.
Buntut bentrok yang memakan korban meninggal warga sipil, Presiden Joko Widodo didesak segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna mencari dan mengungkap siapa aktor intelektual dan motif di balik rusuh insiden berdarah itu.
Tim melibatkan berbagai stakeholder, baik pusat maupun daerah guna mencari dan mengungkap siapa aktor intelektual dan motif di balik insiden di Wamena. Kemudian mencari formula dan masukan bersama pemerintah ikut memajukan masyarakat dan daerah dalam semangat kebersamaan.
“Saya berharap Tim Gabungan Pencari Fakta, TGPF Kasus Wamena mengungkap apakah benar insiden berdarah yang merenggut nyawa 10 warga sipil benar karena isu penculikan atau motif lain,” ujar Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah Yosef Temorubun, SH kepada Odiyaiwuu.com di Jakarta, Sabtu (25/2).
Menurut Temorubun, sekilas insiden Wamena yang terjadi Kamis (23/2) kuat dugaan ada aktor lain yang memanfaatkan isu penculikan sebagai alasan untuk memprovokasi situasi sehingga berujung bentrok antara warga sipil dengan TNI-Polri.
“Presiden Joko Widodo perlu segera membentuk tim gabungan yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh masyarakat, adat, gereja, perempuan, LSM, pemuda, dan kalangan jurnalis guna mengungkap siapa pelaku dan motif di balik bentrok berdarah itu yang merenggut nyawa warga sipil tak berdosa,” lanjut Temorubun, praktisi hukum senior jebolan Fakultas Hukum Universitas Pattymura, Ambon.
Temorubun menyebut, isu penculikan menjadi momok menakutkan bagi masyarakat di tengah upaya dan kerja keras menyelesaikan berbagai agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di daerah otonom baru seperti Provinsi Papua Pegunungan. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
