Oleh Panji Agung Mangkunegoro
Tokoh politik dan pemerhati demokrasi Papua
PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Mathius Derek Fakhiri, SIK, MH dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP.M.Eng (MDF-AR) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua di Mahkamah Konstitusi (MK) berujung Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua 2025, tepat 180 hari setelah putusan MK.
Saat Pilgub Papua MDF-AR sempat menjadi idola bagi partai politik (parpol) pengusung. Sebanyak kurang lebih 16 parpol memberikan rekomendasi kepada MDF-AR. Di saat itu pula ada beberapa paslon kepala daerah kabupaten/kota yang bekerja satu paket dukungan paslon Pilkada Bupati/Walikota dan Pilgub atas perintah partai politik.
Beberapa paslon saat itu semuanya di bawah perintah MDF dan bersama sama satu dukungan di saat pilkada serentak kabupaten/kota dan Pilgub Papua, semua satu barisan perintah terstruktur, MDF lebih mudah memerintah kandidat bupati.
Keadaan bisa berbalik di saat PSU 180 hari ke depan. Mengapa? Semua bupati dan walikota terpilih sudah dilantik dan menjabat di saat momen PSU dan sudah tidak ada keterikatan. Atau beban tugas dan tanggung jawab untuk mengintervensi masyarakatnya di setiap kabupaten/kota.
Harga mahal
MDF akan membayar harga mahal atas situasi politik yang berubah drastis karena pertarungan kepala daerah sudah selesai dan dilantik. Lobi-lobi politik yang dilakukan MDF tidaklah gratis karena beban moral bupati dan walikota terpilih akan menjaga nama baik dan jabatannya ketimbang mengambil resiko mengintervensi penyelenggara atau masyarakatnya.
Dampak PSU yang terjadi karena MDF yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi juga berdampak pada keuangan APBD Kabupaten/Kota. PSU akan memangkas beberapa kebutuhan anggaran daerah dalam pos APBD untuk kepentingan menyukseskan Pilkada. Bupati dan walikota terpilih juga akan merasa terbebani dan dikorbankan atas kepentingan MDF. Belum lagi kritikan dan teriakan masyarakat terutama ASN di semua kabupaten/kota di Provinsi Papua yang haknya terpotong akibat dampak PSU.
Sebanyak 15 partai pengusung MDF-AR walaupun dalam rekomendasi pusat tetap mendukung namun dinamika politik daerah kabupaten/kota saat PSU dan pilkada serentak akan berbeda berbalik. Masyarakat akan fokus memilih tanpa ada invensi rivalitas di masing-masing kabupaten. Dukungan itu bukan lagi sama seperti pilkada serentak.
Selain itu 15 partai, kader partai juga akan menganalisa hasil perolehan suara di Pilkada serentak di mana Dr Drs Benhur Tomi Mano, MM-Yermias Bisai, SH (BTM-YB) lebih unggul dan sebagai pemenang Pilgub Papua 2024 walaupun berujung PSU, publik sudah bisa menilai hasil perolehan tersebut adalah dasar ukuran elektabilitas paslon gubernur Papua mana yang terbaik untuk kemajuan Papua.
Para kader partai secara personal akan beralih dukungan kepada BTM-YB-CK walaupun partai politiknya mendukung MDF-AR. Bukan berarti MDF-AR mudah memenangkan PSU karena gerbong partai pengusungnya lebih banyak memenangkan pilkada daerah dan sudah dilantik menjadi bupati dan walikota.
Namun, sebaliknya bupati dan walikota terpilih akan menjaga kepentingan politik di daerahnya masing-masing. Mereka akan enggan menerima resiko bekerja maksimal memihak dan memenangkan MDF-AR. Apalagi kondisi keuangan daerah sedang defisit efisiensi dan potongan anggaran PSU.
Kehadiran ‘Partai Coklat’ yang secara vulgar menjadi benteng utama MDF-AR, yang mana para pimpinan institusi Polda papua terlibat politik praktis bersama MDF-AR sangat disoroti oleh publik di Papua. Dalam praktek politik praktis keterlibatan nyata terlihat di tengah masyarakat saat Pilkada serentak November 2024. Hal ini juga akan mengurangi simpati publik kepada paslon MDF-AR dan institusi Polda Papua.
Kemenangan MDF-AR berpeluang lebih berat di PSU tahun 2025 ketimbang di Pilkada serentak 2024. Mengapa? Gelombang dukungan dari ASN sebagai korban pemotongan anggaran PSU terhadap hak, jelas akan beralih dukungan ke Benhur Tomi Mano-Constant Karma (BTM-CK).
Publik sudah tahu akar masalah PSU dan dampak terhadap pemotongan anggaran daerah karena MDF-AR tidak mengakui kekalahan dan karena gugatannya yang mengakibatkan PSU di semua kabupaten di Papua. Artinya, ASN menjadi korban PSU atas permintaan MDF di Mahkamah Konstitusi.
Gelombang dukungan ke BTM saat PSU semakin meningkat karena hadirnya Constant Karma menjadi calon Wakil Gubernur Papua yang notabene adalah kader senior Partai Golkar berdampak pada internal kader partai itu akan memberi dukungan dan Yermias Bisai tetap menjadi gladiator pemenangan BTM-CK menjadi nuansa baru tiga figur akan melawan MDF-AR di PSU Pilgub Papua 2025.
Ditambah lagi beberapa figur terbaik seperti Paulus Waterpauw, Velix Vernando Wanggai, yang berkomitmen mendukung paslon MDF-YB-CK jelas akan menjadi ancaman kekalahan MDF-AR di PSU Pilgub Papua.
Dalam artian MDF-AR hanya bermodal pegang rekomendasi partai dari pusat, tetapi Constant adalah kader senior Golkar jelas akan mempengaruhi kinerja partai pengusung karena pribadi kadernya akan mendukung BTM-YB-CK.
Salah satu yang sangat menghebohkan, anak dari Mathius D Fakhiri disebut dalam kasus mega korupsi dana PON XX Papua tahun 2021, yang menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 204,3 miliar. Hal ini jelas akan mempengaruhi elektabilitas dan nama baik keluarga MDF sebagai paslon Gubernur Papua.
Yang mendukung MDF-AR adalah kelompok elit, pejabat, kadis di Pemprov Papua, dan masyarakat menengah ke atas yang punya kepentingan bisnis dengan MDF. Juga para pejabat yang sudah terindikasi korupsi yang mana MDF lakukan strategi bargaining kasus ditukar dengan rekomendasi atau dukungan.
Sedangkan BTM-YB-CK mendapat dukungan dari semua kalangan. Mulai dari pejabat yang tidak bermasalah secara hukum dan masyarakat menengah ke bawah atau akar rumput (grassroot) di kampung-kampung daerah pesisir.
Faktor lain yang terjadi di internal Partai Golkar Pusat terjadi dinamika perpecahan kelompok senior atas kehadiran Ketua Umum Bahlil Lahadalia yang secara instan menjadi ketum golkar. Padahal, Bahlil tidak pernah menjabat sebagai pengurus DPD Partai Golkar di daerah.
Bahlil juga menjadi bemper utama MDF masuk menjadi Paslon Gubernur Papua mengorbankan Paulus Waterpauw yang sudah lama merintis komunikasi dengan Partai Golkar namun dipotong MDF. Selain itu tidak lepas dari intervensi Tito Karnavian yang selama ini mensupport MDF.
Keunikan Pilgub Provinsi Papua 2024 karena dinamika politiknya begitu panjang dan nuansa kritikan serta partisipasi publik meningkat di media sosial menjadikan sinetron politik ini lebih seki dipertontonkan dengan skenario kreativitas konspirasi dari kedua timsus Paslon Pilgub Papua mengemas segala rancangan strategi berujung kemenangan yang demokratis. Salam demokrasi PSU Pilgub Papua 2025.
