JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Agustinus R Kambuaya, SIP, SH mengatakan, pasca terbentuknya Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diharapkan mampu mendorong akselerasi perubahan dan mempersiapkan lompatan pembangunan NKRI menuju Indonesia Emas 2045.
Para menteri akan segera menerjemahkan visi dan misi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Publik berharap agar berbagai persoalan segera teratasi demi mendorong kemajuan bangsa dan negara. Tak terkecuali Program Tol Laut yang dicanangkan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam Nawacita Pembangunan Nasional.
“Ketimpangan harga atau kemahalan dan kesulitan akses transportasi laut sebagai sarana penghubung harus bisa diatasi melalui Program Tol Laut. Perbedaan dan kemahalan harga antara daerah Jawa dan luar Jawa bisa teratasi,” ujar Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya kepada Agustinus R Kambuaya di Jakarta, Rabu (30/10).
Namun, lanjut Agustinus, tidak hanya Program Tol Laut, gagasan perdagangan antara pulau di Indonesia akan semakin mempererat integrasi ekonomi daerah ke dalam ekonomi nasional.
“Sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi program ini telah berjalan, namun akses terhadap pemanfaatan tol laut belum maksimal. Masyarakat daerah dengan hasil pertanian, perikanan dan hasil bumi belum berhasil mengakses sarana tol laut untuk melakukan perdagangan antar pulau,” kata Agustinus.
Masyarakat di timur Indonesia —belum termasuk tanah Papua— belum difasilitasi secara baik untuk menjual hasil laut bahkan hasil pertanian ke pasar di dalam negeri bahkan pasar di luar negeri.
“Konsep swasembada pangan, transmigrasi semuanya justru menjadi wacana baru yang harus mengulangi pembangunan dari nol. Seharusnya efektivitas tol laut yang ada harus bisa terbuka menjangkau masyarakat di pesisir, pelosok dan pedalaman untuk menjual hasil produksi mereka,” ujar Agustinus.
Oleh karena itu, kata Agustinus, Kabinet Merah Putih Prabowo – Gibran harus bisa melanjutkan Program Tol Laut. Tol laut itu penting guna memastikan distribusi barang dan jasa antara pulau tetap terjangkau dan harga yang kompetitif.
Program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga yang sempat booming dan dikampanyekan kini tidak lagi teratasi di daerah. Agustinus mengatakan, harga-harga barang kembali pada kondisi sebelumnya.
“Kabinet Merah Putih Prabowo – Gibran harus bisa melanjutkan Program Tol Laut, mengendalikan ketimpangan harga, swasembada pangan yang bersumber dari produktivitas ekonomi masyarakat lokal seperti masyarakat asli tanah Papua, Maluku, NTT, Sulawesi, dan lain-lain. Masyarakat perlu dilibatkan dalam agenda dan program nasional,” katanya. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)