WAMENA, ODIYAIWUU.com — Dua kelompok warga Nduga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sempat terlibat konflik selama dua minggu. Namun, kedua belah pihak sungguh menyadari bahwa konflik lebih banyak mudarat dibanding manfaat sehingga mereka sepakat menempuh jalan damai.
Bupati Kabupaten Nduga Yoas Beon bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nduga, tokoh agama, tokoh intelektual, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Selasa (10/11) sukses mendamaikan kedua pihak yang terlibat konflik sehingga kembali menunaikan aktivitas mereka masing-masing dan tetap merawat perdamaian serta persaudaraan.
Proses perdamaian berlangsung di Kampung Sapalek, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya. Bupati Yoas Beon turun langsung menemui kedua kelompok untuk mendengarkan aspirasi sekaligus merumuskan jalan penyelesaian konflik bersama.
“Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan karena hari ini, tepatnya tanggal 10 November 2026, kita dapat mencapai puncak perdamaian untuk menyelesaikan pertikaian antarkelompok yang terjadi dalam 15 hari terakhir,” ujar Yoas Beon di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (10/11).
Sebelum kesepakatan dicapai, pemerintah daerah terlebih dahulu mendengarkan berbagai keluhan dan tuntutan masyarakat, terutama keluarga korban. Aspirasi tersebut kemudian dibahas bersama para tokoh dan unsur terkait hingga kedua kelompok menyepakati perdamaian.
Dalam prosesi tersebut, perwakilan kedua pihak menandatangani surat pernyataan perdamaian. Mereka sepakat mengakhiri seluruh pertikaian, permusuhan, dan perang suku yang melibatkan masyarakat suku Nduga dari Distrik Nirikuri dan masyarakat Kampung Walait di wilayah Kampung Sapalek, Distrik Napua.
Kedua pihak juga menyatakan seluruh dendam, amarah, dan persoalan masa lalu yang menjadi pemicu konflik telah diselesaikan. Mereka berjanji tidak mengulangi tindakan kekerasan, penyerangan, pembakaran rumah, perusakan fasilitas umum maupun pribadi, serta tindakan provokatif dalam bentuk apa pun.
Kesepakatan tersebut juga mengatur mekanisme penyelesaian apabila muncul kesalahpahaman atau persoalan baru di kemudian hari. Kedua kelompok sepakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri atau kembali terlibat perang suku.
Setiap persoalan harus diselesaikan melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan pemerintah daerah, Forkopimda, Polres Jayawijaya, Kodim 1702/Jayawijaya, dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA).
Selain mengakhiri pertikaian, kedua pihak menjamin keamanan masyarakat agar dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. Warga juga diharapkan dapat berkebun dan melintasi wilayah Distrik Napua tanpa rasa takut atau terancam.
Kesepakatan itu turut memuat konsekuensi bagi pihak yang melanggar. Apabila terbukti melakukan provokasi atau kekerasan, pihak tersebut bersedia diproses berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta dikenai sanksi adat sesuai ketentuan setempat.
Bupati Yoas Beon menyampaikan rasa syukur atas tercapainya perdamaian setelah konflik berlangsung selama 15 hari. Ia menyebut kesepakatan tersebut menjadi langkah penting untuk memulihkan keamanan dan kehidupan masyarakat.
Yoas menjelaskan, pemerintah daerah bergerak setelah dirinya tiba di Wamena dan langsung berdialog dengan masyarakat, termasuk keluarga korban. Aspirasi yang diterima kemudian dibahas bersama sebelum pemerintah kembali menemui kedua kelompok untuk mendorong penyelesaian konflik.
“Setelah saya tiba di Wamena kemarin, kami langsung turun tangan mengunjungi masyarakat untuk mendengar dan menerima aspirasi secara langsung, terutama dari pihak keluarga korban,” ujar Yoas.
Menurutnya, berdasarkan masukan tersebut pemerintah daerah mengemas, memperluas, dan membahas aspirasi itu bersama-sama. Hingga Selasa (10/11) siang, pihaknya kembali menemui kelompok-keluarga yang bertikai untuk memberikan pencerahan sekaligus sedikit bantuan guna mendukung proses perdamaian.
Yoas menegaskan, penghentian konflik menjadi kebutuhan mendesak karena pertikaian tersebut berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan pelayanan pemerintahan. Aktivitas di wilayah hukum Jayawijaya maupun pelayanan publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga turut terganggu.
Yoas juga meluruskan bahwa konflik tersebut bukan pertikaian antara masyarakat Nduga dan kelompok dari luar, melainkan persoalan internal sesama warga Nduga, yakni antara warga yang tinggal di Wales dan warga Nduga yang datang serta menetap di Wamena.
“Karena mereka adalah satu keluarga, perdamaian ini harus segera kita lakukan agar situasi kembali stabil seperti sedia kala,” kata Yoas.
Mengenai aspirasi masyarakat terkait pengungsian dan relokasi penduduk, Yoas mengatakan pemerintah akan menindaklanjutinya secara bertahap. Namun, pelaksanaan relokasi membutuhkan persiapan dan dukungan berbagai pihak, terutama untuk memastikan keamanan masyarakat.
“Terkait adanya harapan dan aspirasi dari masyarakat mengenai masalah pengungsian serta relokasi penduduk, pemerintah tentu menanggapi hal ini secara serius. Namun, perlu dipahami bahwa mewujudkan relokasi bukanlah hal yang mudah,” katanya.
Yoas menegaskan, pemerintah daerah juga berencana melakukan evaluasi menyeluruh dalam agenda rekonsiliasi tahun depan. Evaluasi tersebut akan mencakup perkembangan pemerintahan, kehidupan sosial budaya, hingga kehidupan gereja dan keagamaan.
Menurutnya, rencana pemulangan pengungsi maupun relokasi tempat tinggal harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk karakteristik dan kebiasaan hidup masyarakat Nduga. Karena itu, langkah tersebut tidak dapat dilakukan secara terburu-buru.
Yoas di akhir pertemuan mengimbau seluruh masyarakat Nduga yang tinggal di Wamena menjaga sikap dan menghindari tindakan yang dapat memicu perselisihan. Ia mengingatkan bahwa Jayawijaya merupakan wilayah yang dihuni masyarakat dari berbagai suku di delapan kabupaten di Papua Pegunungan.
“Kami berharap agar kesepakatan damai ini menjadi awal pemulihan hubungan antarmasyarakat sehingga warga dapat kembali beraktivitas dan hidup berdampingan tanpa ancaman konflik serupa,” ujar Yoas. (*)
