Oleh Raja Oloan Tumanggor
Pemerhati Psikologi Filosofis dan Dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Jakarta
KETIKA Komite Nobel di Oslo mengumumkan penganugerahan Nobel Perdamaian 2026 kepada mantan hakim di International Criminal Court (ICC) dan Kepala HAM PBB Navi Pillay dari Afrika Selatan, dunia kembali bersorak. Namun sorak itu diselingi protes keras dari Gedung Putih. (Norwegian Nobel Committee, 2026; Reuters, 2026a).
Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mengklaim bahwa dirinyalah yang paling berjasa memelihara perdamaian dunia. Mulai dari meredam konflik di Timur Tengah, menengahi ketegangan di Semenanjung Korea hingga menahan eskalasi perang dagang menjadi perang fisik.
Fenomena ini bukan sekadar perebutan piala. Ini adalah pertarungan makna tentang apa itu perdamaian. (Associated Press, 2026; Reuters, 2026b). Psikolog filosofis Erich Fromm (1976) membedakan antara “memiliki perdamaian” dan “menjadi damai”.
Johan Galtung (1969), bapak studi perdamaian, lebih operasional: ia membedakan negative peace dan positive peace. Negative peace adalah perdamaian yang didefinisikan sebagai ketiadaan perang, ketiadaan tembakan. Ini adalah perdamaian transaksional. “Saya hentikan perang, maka saya pembawa damai.”
Inilah yang dalam psikologi politik disebut sebagai peace by power atau peace by deal. Ciri utamanya: bersifat jangka pendek, bergantung pada satu aktor kuat, dan diukur dari berapa konflik yang berhasil dibekukan.
Positive peace adalah perdamaian yang didefinisikan sebagai hadirnya keadilan, hadirnya struktur yang membuat manusia tidak perlu berperang. Ini adalah perdamaian transformasional. Penganugerahan Nobel Perdamaian dalam tradisi Alfred Nobel hampir selalu jatuh pada kategori kedua.
Mari kita lihat mengapa warga Afrika Selatan relevan. Afrika Selatan adalah laboratorium paling jujur tentang perdamaian. Tokoh-tokohnya seperti Desmond Tutu dan Nelson Mandela tidak menghentikan perang antar negara, mereka menyembuhkan luka dalam satu bangsa yang terbelah ras, trauma kolektif, dan dendam sejarah.
Mereka tidak menawarkan gencatan senjata, mereka menawarkan truth and reconciliation commission. Ini adalah kerja psikologis yang sangat dalam: mengakui luka, memulihkan martabat korban, dan membangun memori kolektif baru.
Jika Trump merepresentasikan negative peace – menghentikan ledakan, maka tradisi Afrika Selatan merepresentasikan positive peace – menyembuhkan akar ledakan itu. Dari perspektif psikologi filosofis klaim “Akulah pembawa damai dunia” dapat dianalisis melalui tiga konsep.
Pertama, dalam psikologi kepribadian, ada kebutuhan manusia untuk diakui sebagai agen moral. Abraham Maslow (1943) menyebutnya esteem needs. Namun ketika kebutuhan ini tidak terregulasi, ia menjadi grandiosity: pembesaran peran diri terhadap sejarah.
Perdamaian dipandang bukan sebagai kerja kolektif kemanusiaan, tetapi sebagai properti pribadi. Filsuf eksistensial Viktor Frankl (2006) mengingatkan: makna tidak bisa diklaim, makna harus ditemukan lewat pengabdian di luar diri.
Perdamaian yang diklaim sebagai “hasil kerja saya” secara filosofis justru kehilangan maknanya, karena ia berubah dari vocation (panggilan) menjadi ambition (ambisi).
Kedua, ini adalah sesat pikir filosofis yang sangat manusiawi. Kita cenderung menyederhanakan perdamaian dunia yang kompleks menjadi hasil satu orang.
Padahal, perdamaian adalah emergent property – sifat yang muncul dari interaksi ribuan aktor: aktivis lokal, ibu-ibu yang menolak anaknya direkrut milisi, guru yang mengajarkan toleransi, dan diplomat senyap yang bekerja 20 tahun tanpa kamera (Lederach, 1997).
Psikologi Gestalt mengajarkan: keseluruhan lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Nobel Perdamaian untuk warga Afrika Selatan justru merayakan prinsip Gestalt ini: perdamaian adalah kerja sistem, bukan kerja pahlawan tunggal.
Ketiga, filsuf Axel Honneth (1995) menjelaskan bahwa konflik modern sering bukan konflik ekonomi, tapi konflik pengakuan. Ketika seorang pemimpin merasa jasanya tidak diakui oleh institusi global seperti Komite Nobel, yang terluka adalah identitas moralnya. Protes itu adalah jeritan: “Akui saya sebagai orang baik.”
Ironisnya, dalam psikologi filosofis, semakin seseorang menuntut diakui sebagai pembawa damai, semakin ia menjauh dari definisi damai itu sendiri, karena damai mensyaratkan kerendahan hati.
Maka dari perspektif etika psikologi: siapa berhak atas label “damai”? Di sinilah etika psikologi dari American Psychological Association (APA 2017) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI 2010) menjadi relevan.
Ada lima prinsip etika yang bisa menjadi cermin. Pertama, berbuat baik dan tidak merugikan. Etika psikologi bertanya: apakah tindakan yang diklaim damai itu benar-benar tidak merugikan?
Sebuah kesepakatan damai yang menghentikan rudal tetapi menyisakan sanksi ekonomi yang membuat anak-anak kelaparan atau menyisakan trauma yang tidak dipulihkan, secara etis belum memenuhi prinsip beneficence. Ia baru menghentikan luka baru, tetapi tidak menyembuhkan luka lama.
Kedua, prinsip tanggung jawab. Tindakan damai sekaligus mengandung tanggung jawab bersama untuk memperbaiki situasi.
Ketiga, prinsip keadilan. Perdamaian tanpa keadilan adalah gencatan senjata yang menunda perang. Nobel untuk tradisi Afrika Selatan kuat di aspek ini: mereka menuntut keadilan restoratif, bukan hanya keadilan retributif. Korban didengar, pelaku mengakui, bukan hanya dihukum.
Keempat, prinsip integritas. Etika psikologi menuntut konsistensi antara ucapan dan tindakan, antara perdamaian di luar negeri dan perdamaian di dalam negeri.
Seorang aktor perdamaian yang di satu sisi menengahi konflik internasional tetapi di sisi lain menggunakan retorika yang memecah belah di dalam negerinya sendiri, secara etis mengalami krisis integritas.
Kelima, prinsip menghormati martabat. Perdamaian yang memaksa, perdamaian yang lahir dari ancaman “jika tidak damai saya bom”, secara psikologis adalah coerced compliance, bukan internalized peace.
Perdamaian yang menghormati martabat adalah perdamaian yang membuat pihak yang bertikai merasa tetap bermartabat saat berdamai.
Menuju Konsep Independen
Indonesia sebenarnya memiliki modal filosofis untuk menawarkan konsep independen tentang perdamaian dunia yang harus dihormati semua bangsa yang dinamaan perdamaian Pancasila atau perdamaian gotong royong.
Konsep ini berdiri di atas lima pilar, turunan langsung dari Pancasila. Pertama, perdamaian berketuhanan (peace as spiritual humility).
Sila pertama mengajarkan bahwa damai bukan milik manusia, damai adalah amanah Tuhan. Maka tidak ada manusia yang boleh mengklaim “Akulah pemilik damai”. Manusia hanya pengelola damai. Ini menyembuhkan grandiosity.
Kedua, perdamaian berkemanusiaan –peace as dignity. Perdamaian bukan statistik jumlah perang yang berhenti, tapi apakah setelah perang berhenti, manusia diperlakukan secara adil dan beradab. Indikatornya bukan jumlah perjanjian, tapi jumlah anak yang bisa kembali sekolah tanpa trauma.
Ketiga, perdamaian persatuan –peace as cllective work. Perdamaian Indonesia tidak pernah dibangun oleh satu orang. Ia dibangun oleh kesadaran bahwa kita berbeda-beda tetapi satu. Maka perdamaian dunia harus didefinisikan sebagai kerja kolektif, bukan panggung untuk satu aktor.
Keempat, perdamaian permusyawaratan –peace as dialogue. Perdamaian bukan hasil dari perintah atau deal sepihak. Perdamaian lahir dari musyawarah, mendengar semua pihak, termasuk pihak yang kalah dan tidak punya senjata. Model truth and reconciliation Afrika Selatan sangat Pancasilais dalam hal ini.
Kelima, perdamaian keadilan sosial –peace as social justice. Tidak akan ada perdamaian abadi jika jurang ekonomi masih menganga. Konflik lahir dari ketidakadilan struktural. Nobel yang sejati harus diberikan kepada mereka yang menutup jurang itu, bukan hanya mereka yang menghentikan pelurunya.
Nobel Bukan Medali, Nobel adalah Cermin
Pada akhirnya, kontroversi antara Nobel untuk Navi Pillay, warga Afrika Selatan dan klaim Donald Trump memberi kita pelajaran etis yang sangat dalam.
Bagi komite Nobel, pelajaran ini adalah: tetaplah setia pada tradisi positive peace. Jangan tergoda memberikan Nobel kepada kekuasaan hanya karena kekuasaan itu bising.
Bagi pemimpin dunia termasuk Trump, pelajaran ini adalah: dalam psikologi filosofis, perdamaian yang sejati tidak membutuhkan pengakuan, seperti ungkapan pepatah “sungai yang baik tidak perlu berteriak bahwa ia mengalir.”
Dan bagi kita di Indonesia, ini momentum untuk tidak menjadi penonton. Kita memiliki konsep perdamaian yang lebih matang, lebih spiritual, dan lebih kolektif daripada sekadar “tiada perang”.
Kita memiliki perdamaian Pancasila. Jika dunia mau jujur, perdamaian yang harus dihormati semua bangsa bukanlah perdamaian yang dipaksakan oleh negara adidaya, dan bukan pula perdamaian yang hanya dirayakan di panggung Oslo.
Perdamaian yang harus dihormati adalah perdamaian yang membuat seorang anak di Gaza, seorang ibu di Kongo, dan seorang petani di Papua bisa tidur nyenyak pada malam hari tanpa takut, dan bangun pagi dengan harapan.
Itulah perdamaian yang independen. Itulah perdamaian yang tidak bisa diklaim siapa pun, karena perdamaian itu adalah milik semua orang.
