Oleh Yosua Noak Douw
Doktor lulusan Universitas Cenderawasih, Jayapura
SETIAP kali harga kebutuhan pokok naik, selalu ada pertanyaan sederhana yang muncul di warung kopi, di grup percakapan keluarga bahkan di ruang kelas. Pertanyaannya, mengapa pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja, lalu membagikannya kepada seluruh rakyat? Bukankah dengan begitu semua orang bisa menjadi miliarder dalam semalam?
Pertanyaan ini terdengar polos, tetapi justru di situlah letak pentingnya. Ia menyentuh salah satu salah paham paling mendasar dalam kehidupan ekonomi kita, yaitu anggapan bahwa uang sama dengan kekayaan.
Jawabannya mungkin mengejutkan banyak orang. Mencetak uang tanpa batas bukan jalan pintas menuju kemakmuran, melainkan jalan tol menuju kemiskinan massal. Sejarah sudah membuktikannya berkali-kali, dan salah satu pelajaran paling pahit datang dari Zimbabwe.
Sejenak kita bayangkan sebuah pulau kecil. Di pulau itu hanya ada sepuluh ekor ayam goreng yang bisa dibeli, sementara uang yang beredar di tangan seluruh penduduk totalnya 100 ribu rupiah. Dengan keadaan seperti itu, harga wajar satu ekor ayam adalah 10 ribu rupiah. Semuanya seimbang dan masuk akal.
Suatu pagi, pemerintah pulau itu memutuskan mencetak uang baru hingga jumlah uang beredar menjadi satu juta rupiah, lalu membagikannya secara merata. Penduduk bersorak. Dompet mereka tiba-tiba tebal, dan semua orang merasa kaya mendadak. Namun, penjual ayam juga punya mata dan telinga. Ia melihat semua orang kini memegang lebih banyak uang, sedangkan ayam yang ia jual tetap sepuluh ekor. Ia pun menaikkan harga menjadi 100 ribu rupiah per ekor.
Hasil akhirnya sungguh ironis. Uang setiap penduduk memang bertambah sepuluh kali lipat, tetapi jumlah ayam yang bisa mereka beli tidak bertambah satu ekor pun. Yang berubah hanyalah angka di label harga. Inilah inti persoalan yang sering luput dari perhatian: uang hanyalah karcis, semacam kuitansi untuk menukar kekayaan yang sesungguhnya.
Rumusan Logika Ekonom
Para ekonom sejak lama merumuskan logika ini dalam teori kuantitas uang. Irving Fisher menuliskannya dalam persamaan MV = PT, yang secara sederhana menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar, dikalikan dengan kecepatan perputarannya, akan sebanding dengan tingkat harga dikalikan jumlah barang yang diperdagangkan. Bila uang bertambah pesat sementara barang dan jasa tidak ikut bertambah, harga pasti naik.
Milton Friedman (31 Juli 1912–16 November 2006), ekonom Amerika Serikat peraih Nobel Ekonomi tahun 1976 menegaskan, inflasi pada dasarnya selalu merupakan fenomena moneter. Pulau kecil dengan sepuluh ayam tadi hanyalah versi sederhana dari hukum ekonomi yang berlaku di mana pun.
Perlu diluruskan pula bahwa bank sentral di mana pun memang menambah jumlah uang dari waktu ke waktu. Itu wajar, sebab perekonomian yang tumbuh membutuhkan lebih banyak alat tukar untuk melayani transaksi yang kian ramai. Persoalannya bukan pada mencetak uang itu sendiri, melainkan pada takarannya.
Selama tambahan uang berjalan seiring dengan pertumbuhan barang dan jasa, harga relatif stabil. Bahaya muncul ketika uang dicetak bukan untuk melayani produksi, tetapi untuk menambal defisit anggaran atau memenuhi janji politik jangka pendek. Di titik itulah mesin cetak berubah dari alat bantu menjadi sumber petaka.
Godaan ini nyata, karena mencetak uang terasa jauh lebih mudah daripada menaikkan pajak, memangkas belanja atau membenahi produksi yang lesu. Namun, kemudahan hari ini selalu dibayar mahal esok hari, dan yang menanggung tagihannya adalah rakyat banyak.
Ketika Sebutir Telur Seharga Miliaran
Zimbabwe adalah contoh nyata betapa berbahayanya ilusi tersebut. Pada awal 2000-an, negara itu menghadapi kemerosotan produksi pertanian, krisis fiskal, dan beban belanja negara yang membengkak.
Alih-alih membenahi sektor produksi, pemerintah memilih jalan yang tampak mudah: mencetak uang untuk menutup kebutuhan anggaran. Hasilnya adalah salah satu hiperinflasi terparah dalam sejarah modern.
Pada puncak krisis sekitar 2008, inflasi bulanan Zimbabwe diperkirakan mencapai angka miliaran persen. Harga barang bisa berubah beberapa kali dalam sehari. Sebutir telur dilaporkan dihargai sekitar 35 miliar dolar Zimbabwe.
Bank sentral bahkan sempat menerbitkan uang kertas pecahan 100 triliun dolar, yang ironisnya tidak cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Uang yang semestinya menjadi alat tukar berubah menjadi tumpukan kertas tanpa makna. Pada akhirnya, Zimbabwe terpaksa meninggalkan mata uangnya sendiri dan beralih menggunakan mata uang asing seperti dolar Amerika.
Zimbabwe tidak sendirian. Pada 1923 Jerman mengalami nasib serupa. Untuk membiayai kewajiban pascaperang, pemerintah Republik Weimar mencetak uang secara masif. Nilai mark Jerman runtuh sedemikian rupa hingga pada akhir 1923 satu dolar Amerika setara dengan triliunan mark.
Foto-foto zaman itu memperlihatkan anak-anak bermain balok susun dari gepokan uang kertas, dan warga menempelkan uang di dinding karena lebih murah daripada kertas dinding. Uang benar-benar kehilangan martabatnya.
Dalam ingatan yang lebih dekat, Venezuela memberi pelajaran yang sama. Negara yang kaya minyak itu terjebak dalam hiperinflasi ketika pendapatan minyak anjlok dan pemerintah terus menutup defisit dengan pencetakan uang.
Inflasinya pada 2018 tercatat mencapai puluhan ribu persen. Banyak warga mendapati gaji sebulan hanya cukup untuk makan dua atau tiga hari. Jutaan orang akhirnya memilih meninggalkan negerinya untuk mencari kehidupan yang lebih layak.
Indonesia pun pernah mencicipi pahitnya pengalaman ini. Pada pertengahan 1960-an, defisit anggaran yang dibiayai dengan pencetakan uang mendorong inflasi melonjak hingga ratusan persen. Pemerintah bahkan harus melakukan pemotongan nilai rupiah.
Pengalaman itulah yang kelak ikut melatarbelakangi lahirnya Bank Indonesia yang independen, yang dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Kemandirian bank sentral bukan sekadar urusan teknis kelembagaan, melainkan pagar pengaman agar godaan mencetak uang demi kepentingan jangka pendek tidak kembali menghancurkan perekonomian.
Tiga Luka Akibat Mesin Cetak yang Tak Terkendali
Dari rangkaian peristiwa tersebut, setidaknya ada tiga luka besar yang selalu muncul ketika sebuah negara mencetak uang tanpa batas. Pertama, hiperinflasi yang menggerus nilai kerja keras. Bayangkan hari ini semangkuk bakso seharga 15 ribu rupiah, lalu minggu depan menjadi 150 ribu rupiah.
Tabungan 10 juta rupiah yang dikumpulkan susah payah selama dua tahun mungkin hanya cukup untuk membeli sekarung beras pada tahun berikutnya. Yang paling menderita bukanlah orang kaya yang menyimpan kekayaannya dalam tanah, emas atau aset luar negeri, melainkan buruh, petani, guru honorer, dan pensiunan yang hidup dari penghasilan tetap. Hiperinflasi adalah pajak paling kejam karena ia memungut tanpa pernah disahkan dan paling keras menghantam mereka yang paling lemah.
Kedua, matinya semangat berproduksi. Jika uang bisa dicetak sesuka hati, untuk apa orang bekerja keras, membuka toko, atau turun ke sawah? Ketika insentif untuk berproduksi hilang, pasokan barang menyusut. Barang makin langka, harga makin melambung, dan lingkaran setan pun terbentuk.
Uang yang terus bertambah mengejar barang yang terus berkurang. Inilah yang terjadi di Zimbabwe ketika produksi pangan merosot tajam sementara mesin cetak uang bekerja tanpa henti.
Ketiga, runtuhnya kepercayaan. Mata uang hidup dari kepercayaan, baik dari warganya sendiri maupun dari dunia internasional. Begitu kepercayaan itu hilang, pedagang menolak menerima mata uang lokal dan hanya mau dibayar dengan dolar.
Nilai tukar anjlok, harga barang impor melonjak, dan negara kesulitan membeli obat-obatan, bahan bakar, maupun bahan baku industri dari luar negeri. Membangun kembali kepercayaan yang telah hancur jauh lebih sulit dan lebih lama daripada merusaknya.
Kekayaan Sejati Lahir dari Produksi
Lalu, bagaimana caranya agar sebuah bangsa benar-benar makmur? Jawabannya bukan mencetak uang, melainkan mencetak barang dan jasa. Kekayaan sejati sebuah bangsa adalah sawah yang panen padi, kebun yang menghasilkan sagu dan kopi, nelayan yang pulang membawa ikan, pabrik yang menghasilkan pakaian, serta guru yang mencerdaskan anak-anak. Semua itu tidak bisa dicetak oleh mesin mana pun di bank sentral.
Dari tanah Papua, kita bisa melihat logika ini dengan sangat jelas. Harga barang di banyak daerah pedalaman tetap tinggi bukan karena orang di sana memegang terlalu banyak uang, melainkan karena pasokan barang terbatas dan ongkos distribusi mahal.
Ketika jalan dibuka, pelabuhan dan bandara diperbaiki, dan produksi lokal tumbuh, harga perlahan menjadi lebih terjangkau. Pengalaman ini menegaskan bahwa kesejahteraan ditentukan oleh ketersediaan barang dan kemampuan masyarakat untuk menghasilkannya, bukan oleh banyaknya lembaran uang yang beredar.
Karena itu, arah kebijakan ekonomi seharusnya bertumpu pada peningkatan produktivitas. Perbanyak lapangan kerja, dorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah, perkuat pertanian dan perikanan rakyat serta bangun infrastruktur yang menghubungkan pusat produksi dengan pasar.
Pada saat yang sama, disiplin fiskal dan kemandirian bank sentral harus terus dijaga agar uang tetap menjadi alat tukar yang dipercaya. Namun, yang paling penting dari semuanya adalah mencetak manusia unggul. Investasi pada pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesehatan adalah investasi yang hasilnya berlipat ganda.
Satu orang yang terampil dan berpengetahuan nilainya jauh melampaui satu mesin pencetak uang, sebab dialah yang menciptakan nilai baru, membuka lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Negara-negara yang kini makmur tidak menjadi kaya karena rajin mencetak uang, tetapi karena tekun membangun kualitas sumber daya manusianya.
Pertanyaan tentang mengapa pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya sesungguhnya membuka pelajaran berharga bagi kita semua. Uang hanyalah cermin dari nilai yang dihasilkan sebuah masyarakat. Jika cerminnya diperbanyak tanpa menambah benda yang dipantulkannya, yang kita dapatkan hanyalah bayangan yang semakin kabur.
Zimbabwe, Jerman, Venezuela, dan pengalaman Indonesia sendiri telah memberi peringatan yang terang benderang. Bayangkan jika semua orang diberi satu miliar rupiah, tetapi tidak ada lagi yang mau berjualan bakso, bertani atau mengajar.
Uang satu miliar itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Kemakmuran tidak pernah lahir dari mesin cetak. Kemakmuran lahir dari keringat, ilmu, dan karya nyata manusia yang mau bekerja dan terus belajar. Mari kita tanamkan keyakinan ini kepada generasi muda kita: kaya itu dari karya, bukan dari mesin cetak.
