JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih (Uncen) menyatakan solidaritas terhadap Aksi Nasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bertajuk Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan yang digelar pada Senin (3/8)
Aksi solidaritas berlangsung di Kampus Uncen Atas Waena, Kampus Bawah FKIP serta pintu masuk Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM). BEM Uncen mengajak seluruh mahasiswa ikut berpartisipasi dalam aksi yang, menurut mereka, bertujuan menyuarakan persoalan keamanan dan kemanusiaan di Papua.
Ketua BEM Universitas Cenderawasih Yuluku Wasiange mengatakan, keterlibatan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi Papua yang dinilai memerlukan perhatian bersama.
“Mari kita bersolidaritas bersama mendukung Aksi Nasional KNPB yang menyerukan Papua sebagai zona darurat militer dan kemanusiaan,” ujar Yuluku sesaat menjelang aksi di kawasan Kampus Uncen Waena, Jayapura, Papua, Senin (3/8).
Yuluku menegaskan, seruan tersebut didasarkan pada pandangan BEM mengenai tingginya keberadaan aparat keamanan di sejumlah wilayah konflik seperti di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah; Kabupaten Nduga dan Yahukimo di Papua Pegunungan, dan Maybrat di Papua Barat Daya.
“Benar adanya darurat militer dengan jumlah personel yang begitu besar di Papua, terutama di daerah konflik seperti Intan Jaya, Nduga, Yahukimo dan Maybrat,” kata Yuluku lebih lanjut.
Yuluka menambahkan, kehadiran mahasiswa dalam aksi tersebut tidak sekadar solidaritas biasa tetapi bagaimana melihat Papua sebagai daerah yang begitu banyak jumlah personel militer dibandingkan daerah lain di luar Papua.
Sementara itu Menteri Hukum dan HAM BEM Uncen Darki Urobmapin menilai, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk merespons berbagai persoalan yang terjadi di Papua. Karena itu, ia mengajak seluruh mahasiswa Uncen mengambil bagian dalam aksi solidaritas.
“Mahasiswa Uncen harus bersolidaritas bersama peserta Aksi Nasional KNPB karena Papua adalah zona darurat militer dan kemanusiaan. Hal ini menjadi atensi bagi mahasiswa sebagai pelopor,” ujar Urobmapin.
Urobmapin juga menyinggung sejarah Uncen yang menurutnya berkaitan dengan dinamika politik Papua. Menurutnya, momentum aksi nasional memiliki nilai historis yang patut dihormati oleh seluruh sivitas akademika.
“Kampus Uncen memiliki sejarah dalam pergolakan politik Papua Merdeka. Karena itu, momentum seperti aksi nasional dan hari-hari bersejarah bagi bangsa Papua wajib dihormati oleh mahasiswa Uncen tanpa kompromi oleh siapa pun, baik pimpinan Uncen maupun lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan Uncen,” katanya.
Urobmapin juga menyerukan agar mahasiswa memprioritaskan keikutsertaan dalam aksi solidaritas dan menyatakan tidak seharusnya ada aktivitas perkuliahan selama aksi berlangsung.
“Mahasiswa Uncen wajib bersolidaritas bersama Aksi Nasional KNPB karena tidak ada aktivitas kampus di lingkungan kampus,” kata tegas.
Uropmapin menambahkan, BEM Uncen akan meminta penjelasan apabila terdapat aktivitas akademik yang tetap berlangsung saat aksi dilaksanakan.
“Jika ada aktivitas di lingkungan kampus, sampaikan kepada kami. Kami akan menemui dosen dan mahasiswa Universitas Cenderawasih untuk mempertanyakan alasan adanya aktivitas perkuliahan di lingkungan kampus,” katanya.
Ketua KNPB Agus Kossay sebelumnya menegaskan, pihaknya tetap menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (3/8) sekalipun Polres Jayapura tak memberi izin dengan alas an organisasi ini dinilai tak terdaftar.
Aksi tersebut merupakan aksi damai untuk menyuarakan isu kemanusiaan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. “Aksi yang kami lakukan adalah untuk kemanusiaan sehingga tidak bisa dihentikan dengan alasan apa pun,” kata Agus di Jayapura, Minggu (2/8).
Agus mengatakan, aksi mengusung tema Papua Darurat Militer dilaksanakan secara serentak di sejumlah wilayah di Papua dan dikoordinir oleh Badan Pengurus Pusat KNPB.
“Kami KNPB tetap akan melaksanakan aksi demo damai pada 3 Agustus besok. Badan pengurus pusat bertanggung jawab dalam aksi damai yang akan berlangsung besok di seluruh Tanah Papua,” ujar Agus.
Agus menyebut aksi itu digelar untuk mendorong pemerintah memberikan perhatian terhadap situasi kemanusiaan di Papua. Ia mengeklaim sekitar 125.931 orang mengungsi akibat konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok TPNPB-OPM.
“Aksi ini kami lakukan karena hingga saat ini ada sekitar 125.931 orang mengungsi karena konflik bersenjata antara aparat keamanan TNI-Polri dan kelompok TPNPB OPM di Papua. Untuk itu aksi ini dilakukan agar pemerintah Indonesia memperhatikan persoalan yang terjadi dan mencari solusi untuk menghentikan konflik di Papua,” ujarnya.
Agus juga mengimbau seluruh peserta aksi agar tidak takut maupun terprovokasi oleh berbagai informasi yang beredar terkait rencana demonstrasi tersebut. Ia menilai isu yang menyebut aksi KNPB akan berujung ricuh merupakan upaya menggiring opini publik.
KNPB, sebut Agus, berkomitmen agar seluruh rangkaian aksi berlangsung tertib dan damai. “Jika hari ini ada isu bahwa aksi ini akan ricuh, itu adalah penggiringan opini karena kami bertekad menggelar aksi dengan tertib dan damai. Kami sampaikan bahwa dalam aksi itu tidak akan ada kekerasan, tidak akan membawa alat tajam, senjata tajam dan kami pastikan tidak ada peserta aksi yang mabuk,” katanya. (*)
