WAMENA, ODIYAIWUU.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan memastikan memiliki Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan Rancangan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Larangan Perang Suku untuk menciptakan kedamaian dan ketenteraman antar suku-suku di delapan kabupaten.
Gubernur Papua Pegunungan Dr John Tabo, SE, MBA mengatakan, perdamaian harus diwujudnyatakan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat di wilayah Papua Pegunungan secara keseluruhan.
“Kami sedang merancang Raperdasi dan Raperdasus yang mengatur secara hukum positif tentang larangan perang suku di wilayah Papua Pegunungan. Kami lakukan ini supaya tidak lagi ada perang suku di wilayah Papua Pegunungan dan semua bisa hidup dengan damai,” ujar John Tabo mengutip papua.antaranews.com di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu (18/7).
Menurut Gubernur John Tabo, Raperdasi dan Raperdasus akan dibahas bersama-sama antara pemerintah, legislatif, tokoh agama, tokoh masyarakat dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Pegunungan.
“Kami berharap perang suku atau perang saudara sesama masyarakat gunung supaya dihentikan. Semua suku di daerah ini adalah saudara dan hidup harus bergandeng tangan antara satu dengan lainnya,” kata John lebih lanjut.
John menjelaskan, dalam Raperdasi dan Raperdasus sebelum suatu permasalahan dilanjutkan ke penanganan hukum positif oleh pihak kepolisian, terlebih dahulu ditangani di peradilan adat.
“Kami menginginkan budaya dan tradisi tetap terjaga dengan nilai-nilai yang telah diwariskan sejak dulu, ketika suatu masalah tidak dapat diselesaikan di peradilan adat maka akan diserahkan ke aparat kepolisian untuk ditangani melalui hukum positif sehingga memutus pertikaian apapun yang berujung kepada perang suku,” katanya.
John menambahkan, Raperdasi dan Raperdasus tentang larangan perang suku dibuat dengan didampingi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk membantu proses percepatan regulasi hukum tersebut.
“Raperdasi dan Raperdasus ini sebenarnya dimiliki tiga daerah yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan, tetapi kami yang memilih lebih dulu untuk membuatnya supaya perang antarsuku di daerah ini tidak lagi terjadi,” ujar John. (*)
