Oleh Kasdin Sihotang
Dosen Filsafat Moral di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta
AKHIR Mei 2026 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang sering disapa dengan akronim KDM (Kang Dedi Mulyadi) dan nama panggilan Bapak Aing, diundang sebagai pembicara tunggal dalam forum Analisis Papua Strategis (APS) di Papua Youth Creative.
Bagi penulis, menarik untuk mencermati kunjungan tersebut dalam dua hal, yakni tingkat antusiasme warga masyarakat Papua dan isi pidato yang disampaikan.
Terkait dengan yang pertama, sesampai di Papua, KDM disambut oleh tokoh adat dan masyarakat Papua dengan antusiasme yang tinggi dan penuh kehangatan, bersama dengan jajaran pemerintah daerah setempat.
Termasuk Wakil Menteri Ribka Haluk, wanita Papua yang pertama menduduki posisi Gubernur, yang kemudian diangkat Presiden Prabowo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, pada 24 Oktober 2024 lalu.
Sambutan yang begitu meriah itu menggambarkan situasi psikologis masyarakat setempat tentang kerinduan yang begitu besar terhadap seorang pemimpin yang berjiwa kerakyatan dan empatik.
Rakyat Papua begitu gembira dan senang, karena tokoh viral yang mereka lihat di medsos melalui layar ponsel mereka selama ini, hadir di depan mereka secara langsung. Karena itu begitu banyak masyarakat di sana meminta berpose dengan KDM.
KDM pun melayani permintaan itu dengan senang hati tanpa merasa sungkan dan menjaga jarak. Ia bahkan menyapa warga masyarakat yang dijumpainya secara langsung dengan gaya bahasa kerakyatan, bahkan memborong barang dagangan masyarakat yang dijumpainya. Antusiasme yang besar demikian bukan sebuah hasil rekayasa alias produk AI, tetapi merupakan sebuah kenyataan sesungguhnya.
Tidak bisa dimungkiri bahwa kehadiran KDM ke Papua memilik echopositive effect (dampak postif yang menggema) dan meninggalkan jejak yang memancarkan harapan masa depan yang baik bagi masyarakat Papua.
Penulis percaya bahwa bagi masyarakat Papua, kehadiran KDM telah membangkitkan kembali semangat, yang hilang akibat pengalaman pahit selama bertahun-tahun, di mana mereka hanyalah objek dan korban kebijakan kekuasaan.
Di tengah situasi kegetiran hati demikian, kehadiran dekat aura kepemimpinan transformatif, humanistik dan empatik yang tercermin dalam diri KDM menjadi “obat” atas “luka mendalam” yang dialami oleh orang Papua, terlebih generasi mudanya.
Gaya Orator Ulung
Hal lain adalah gaya berpidato dan isi pidato dari KDM pada Forum Analisis Papua Strategi (APS) tersebut. Bagi penulis, gaya berpidato dan isi pidato Bapak Aing sangat luar biasa. Tentang cara penyampaian pidato, KDM menunjukkan karakter seorang orator yang ulung. KDM bahkan bisa disebut “Cicero” Indonesia.
Cicero, dengan nama lengkapnya Marcus Tullius Cicero (106 SM–43 SM) adalah orator terbesar dari era Republik Romawi, sekaligus negarawan. Ia dikenal sebagai pelopor gaya retorika Latin klasik dan sangat gigih membela sistem Republik.
Karya dan pidatonya menjadi rujukan penting dalam seni berpidato, tata bahasa, dan filsafat Barat. Cicero juga begitu peduli membela keadilan dalam kasus korupsi dan menggagalkan konspirasi politik Catiline, di bangsa Romawi di masa hidupnya.
Bapak Aing sedikit banyak menghidupkan gaya berpidato Cicero dengan merangkai orasi yang begitu terstruktur, sistematis dengan pilihan kata yang bernas dan dengan susunan kalimat yang runtut dan logis.
Orasi itu yang membuat peserta yang hadir begitu antusias mendengarkan kata demi kata, kalimat demi kalimat yang diucapkan oleh KDM. Penempatan terminologi asing yang digunakanpunpun tepat, karena pas dengan bingkai bangunan pidatonya.
Selain struktur pidato yang sistematis, logis dan diksi yang bernas, menarik pula bahwa KDM tidak membacakan teks pidato, yang disusun oleh orang lain, sebagaimana pejabat pada umumnya, melainkan pidato itu langsung keluar dari pikiran spontannya dan mengalir begitu lancar.
Jadi, pidato KDM benar-benar merupakan sesuatu yang original dari pemikirannya sendiri. Meminjam terminologi dari filsuf Jerman bernama Martin Heidegger, KDM tampil dalam keotentikan sejati baik keautentikan pikiran maupun keautentikan dirinya. Dan dua keautentikan itu terjadi, karena di sana hati dan rasa KDM hadir secara total.
Bagi KDM, totalitas diri melayani masyarakat merupakan komitmennya, tidak hanya omon-omon, melainkan dipraktikan secara langsung dalam kehidupan nyata, terutama dalam menjalankan posisi abdi rakyat sejak menjabat sebagai Bupati, lebih-lebih lagi sekarang sebagai Gubernur Jawa Barat.
KDM sungguh-sungguh tampil sebagai seorang pemimpin yang kongruen, sebuah kata yang menunjukkan pribadi yang berintegritas, seperti diistilahkan oleh Stephen R Covey dan Rebecca Merril dalam buku The SPEED of Trust: The One Thing that Changes Everything (2006).
Kongruen bermaknakan “tidak ada jarak antara perkataan dengan perbuan, sebaliknya apa yang dikatakan/diucapkan dijalankan”. Singkatnya, bersikap konsisten dan tulus melayani. Itulah ciri personal dominan diri KDM.
Gagasan Substansial
Selain gaya orasi ala Cicero yang menawan, yang tidak kalah penting adalah esensi pidato yang disampaikan oleh Kang Dedi Mulyadi. Bagi penulis, isi dari pidato KDM substansial, eksistensial, dan aktual.
Disebut substansial, karena pokok-pokok pikiran yang disampaikan sangat mendasar; disebut eksistensial, karena topik yang diangkat bersangkut paut dengan jati diri orang Papua yang sesungguhnya; disebut bersifat aktual, karena isinya mencerminkan kenyataan hidup yang sedang dialami oleh masyarakat Papua.
Terkait dengan substansi pidato KDM, penulis melihat dua hal penting. Pertama, pentingnya menomorsatukan humanitas dalam pembangunan. Bapak Aing mengatakan, “aspek yang mendasar dalam bumi nusantara adalah budi pekerti.
Maka pendekatan pembangunan harus menggunakan rasa. Dalam pendekatan birokrasi yang menonjol adalah bahwa menganggap orang-orang yang tradisional kaum tertinggal. Menganggap kaum adat adalah orang-orang bodoh. Mereka tidak dipahami sebagai sumber pengetahuan. Dan ini merupakan sebuah konsep yang keliru dari pemimpin”.
Penegasan KDM di atas sesungguhnya mengisyaratkan betapa pentingnya menghargai hakikat kemanusiaan kelompok masyarakat lokal. Bahkan bagi KDM, mengakui pengetahuan leluhur, kaum adat dan kebiasaan hidup mereka yang baik merupakan sebuah keharusan dalam menjalankan pembangunan.
Pengakuan identitas masyarakat sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentmen (2018) bahwa identitas merupakan bagian dari hakikat kemanusiaan sebuah komunitas. Karena itu menghargai identitas adalah bagian dari menghargai humanitas masyarakat.
Bagi KDM, pengetahuan leluhur masyarakat tidak kalah penting dari pengetahuan yang diadopsi dari luar. Humanisme leluhur begitu tinggi dan itu diturunkan secara turun temurun, sebagaimana disarikan dalam Pancasila. Humanisme leluhur perlu dipertahankan agar tidak merasa terasing di tanah sendiri.
Kedua, terkait dengan yang pertama, kepedulian pada ekologi dengan pendekatan etnoscience. KDM merasa prihatin bahwa dalam pembangunan di usia 80 tahun, pendekatan yang digunakan cenderung pendekatan teknokratis, hasil adopsi dari luar, padahal metode itu sesungguhnya salah satu dasar penghancuran alam, dan tidak sesuai dengan kondisi sosio kultural masyarakat.
Bagi KDM, pendekatan ilmiah berbasis Barat, yang mengedepankan metode empirisme justru menempatkan alam sebagai objek, dan satu-satunya subjek adalah manusia pemilik pengetahuan itu.
Manusia berpengetahuan luar itu menjadi penguasa terhadap alam, sementara pengetahuan leluhur yang menghidupi alam dianggap rendah dan pengisinya dianggap bodoh.
“Apa yang ada dalam pikiran kita yang merasa pintar dalam birokrasi adalah menganggap kaum tradisional itu orang-orang tertinggal, menganggap kaum adat itu orang bodoh. Mereka tidak dipahami sebagai sumber pengetahuan” ujar KDM yang disambut dengan tepuk tangan riuh. Dengan alasan itu, pendekatan yang dianggap unggul adalah pendekatan teknokratis.
Dengan nada retoris, KDM mengingatkan bahwa konsep hegemoni dan dominasi pendekatan teknokratis demikian selama 80 tahun masa kemerdekaan merupakan kekeliruan. Yang merasakan dampak negatifnya adalah generasi berikutnya.
Manusia sekarang hanya meninggalkan penderitaan bagi generasi berikut. “Kita dalam 80 tahun telah menurunkan daya dukung lingkungan dan kita hampir tidak bisa menitipkan negeri ini secara baik pada anak cucu kita,” kata KDM lebih lanjut.
Sesungguhnya nenek moyang bangsa ini sudah berabad-abad mengajarkan kedekatan dengan alam itu secara turun temurun, namun mereka tidak merasa penguasa terhadap alam, melainkan merasa bagian alam dengan hidup harmoni dengan alam.
Karena itulah gagasan KDM untuk membangkitkan etnoscience, yakni pendekatan terhadap alam dan lingkungan berbasis pada local wisdom sangat tepat.
Deep Ecology
Apa yang dikatakan oleh KDM persis mengafirmasi kembali gagasan yang sudah digulirkan oleh Arne Naess tentang pentingnya menghidupkan deep ecology (ekologi dalam) dan menghentikan cara pandang swallow ecology (ekologi dangkal) terhadap alam.
Dalam Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy (1985), Arne Naess menuliskan bahwa pendekatan deep ecology memuat penghargaan pada alam. Tugas manusia adalah merawat alam sebagai bagian tanggung jawabnya.
KDM melihat gagasan deep ecology Naess hadir dalam cara pandang leluhur Nusantara, termasuk leluhur orang Papua. Pengetahuan leluhur merupakan identitas local wisdom.
Seperti dikatakan oleh Francis Fukuyama dalam buku yang disebutkan sebelumnya, menghargai identitas sama dengan menghargai kemanusiaan masyarakat setempat, termasuk kedekatan dan relasi dengan alam.
KDM mengingatkan bahwa Pancasila tidak memberi ruang bagi cara berpikir kapitalisme, selain dialektika sintesis atau harmoni dengan alam, yakni perpaduan manusia dengan lingkungan hidup, yang diistilahkan KDM dengan “sistem pertahanan semesta”.
Sistem ini tidak memisahkan keyakinan masyarakat tentang lingkungan dengan ilmu pengetahuan, tidak pula mengobjekkan manusia pengisi alam. Pemisahan keduanya justru memandulkan makna kehidupan.
“Kalau Papua dan Indonesia terpisah dari alamnya, maka panahnya tidak beracun lagi. Manusia tidak lagi bagian dari alam, tetapi terpisah dari alamnya. Karena itu perlu mempertahankan aspek filosofis dan sosiologis, dan ideologis ekologi masyarakat.” Begitu seruan tegas KDM dalam orasinya.
Apa yang ditekankan oleh KDM mengafirmasikan gagasan Fritjop Capra dalam The Webs of Life (1986) dan The Hidden Connections (1996) bahwa alam adalah jaring-jaring kehidupan.
Satu dengan yang lain dalam elemen bumi, termasuk manusia, saling berhubungan. Di sana ada hubungan yang tersembunyi, namun saling menguatkan dan mendukung.
Sejalan dengan pemikiran Fritjop Capra di atas, usulan pemikiran KDM membangun Papua dengan fundasi etnoscience, yakni konsep-konsep berbasis pada kearifan lokal (kedekatan pada alam, termasuk arsitektur pola rumah pohon) sebagai fundasi pembangunan, sekali lagi, sangat beralasan dan masuk akal.
Dari paparan di atas, jelaslah bahwa kunjungan KDM ke Papua memiliki makna etis mendasar, dan makna etis itu bukan hanya bagi masyarakat Papua, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia secara luas.
Gagasan KDM merupakan sebuah ajakan bagi kita semua untuk berani mengubah mindset bahwa ilmu pengetahuan luar dengan pendekatan teknokratis lebih unggul daripada pengetahuan leluhur yang berbasis etnoscience.
Pendekatan pengetahuan etnoscience tidak kalah tinggi nilainya dengan pendekatan teknokratis, bahkan pendekatan etnoscience mencerminkan kearifan lokal.
Karena itu menghormati identitas masyarakat setempat dan menempatkan mereka sebagai subjek dalam pembangunan, lebih-lebih menghargai keyakinan ekologisnyan merupakan imperatif kategoris (kewajiban moral), meminjam istilah Immanuel Kant.
Bagi pengambil keputusan di republik ini, pidato KDM merupakan sebuah refleksi mendasar tentang kepemimpinan, bahwa pemimpin harus mengangkat dan menghargai local wisdom, bukan justru menyingkirkannya.
Bahwa pemimpin tidak cukup omon-omon, banyak berpidato dan puas dengan banyaknya rapat, melainkan harus menjalankan apa yang diomongkan dan dirapatkan secara nyata dan cepat demi kehidupan rakyat yang lebih baik.
Singkatnya, pemimpin perlu kongruen (menjalankan hasil omongannya), humanistik (menomorsatukan pendekatan kemanusiaan masyarakatnya) dan empatik (mau merasakan penderitaan rakyat dan membawa masyarakat keluar dari penderitaannya). Inilah makna etis kunjungan KDM ke Papua.
