JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Gubernur H. Dedi Mulyadi, SH; Wakil Ketua DPRD Jawa Barat; dan sejumlah kepala daerah seperti Bupati Kabupaten Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian, dan Wali Kota Depok Supian Suri, Jumat (29/5) berada di Jayapura, Papua.
Kehadiran Kang Dedy alias KDM —sapaan akrab Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi— di Jayapura dalam rangkaian menghadiri Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) III yang digelar di Papua Youth Creative Hub (PYCH), Kota Jayapura.
Konferensi tersebut dihadiri juga Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ribka Haluk, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Nerlice Wamuar Rollo, dan sejumlah tamu undangan.
Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh pelaksanaan konferensi. Forum tersebut, menjadi momentum penting untuk membahas masa depan masyarakat adat Papua, perlindungan lingkungan serta keberlanjutan alam di tanah Papua.
Abisai juga berharap agar konferensi kali ini mampu memberikan perhatian serius terhadap kehidupan masyarakat Papua, khususnya masyarakat adat, perempuan, dan generasi muda.
“Saya berharap agar melalui konferensi ini dapat memberikan perhatian terhadap kehidupan masyarakat Papua, masyarakat adat, perempuan, dan pemuda sehingga semuanya menjadi perhatian bersama dalam forum ini,” ujar Abisai di Jayapura, Papua, Jumat (29/5).
Menurutnya, kondisi Papua saat ini membutuhkan perhatian bersama, terutama terkait ancaman kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan dan eksploitasi alam. Hutan Papua merupakan aset penting yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup generasi mendatang.
“Kita harus menyelamatkan tanah Papua dari semua yang terjadi saat ini. Penebangan hutan harus kita jaga bersama supaya hutan dan tanah Papua tetap lestari untuk masa depan kita dan anak cucu kita,” kata Abisai lebih lanjut.
Selain itu, Abisai juga memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Konferensi APS III yang dinilai menghadirkan berbagai gagasan dan materi strategis yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua, khususnya masyarakat Kota Jayapura.
“Saya mengapresiasi kegiatan ini karena sangat luar biasa. Forum ini dapat menghasilkan karya-karya dan materi yang memberikan dampak baik bagi masyarakat Papua, lebih khusus masyarakat Kota Jayapura,” ujar Abisai.
Abisai yang juga ondoafi (kepala suku) di Kota Jayapura menekankan pentingnya melihat pembangunan dari perspektif adat dan budaya lokal. Ia menyebut keberadaan 10 kampung adat di Kota Jayapura harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan maupun kegiatan strategis yang dilaksanakan di Papua.
“Saya selalu mengatakan bahwa kita harus melihat dari sisi adat. Kita memiliki 10 kampung adat dan melalui kegiatan seperti ini kita dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat adat,” katanya.
Abisai menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan APS III mengingat forum tersebut dinilai semakin memperkuat pembahasan mengenai perlindungan kehidupan masyarakat adat, pelestarian hutan, serta penyelamatan sumber daya air di Papua.
“Saya sebagai ondoafi Kota Jayapura sangat mendukung kegiatan ini. Pada pelaksanaan yang ketiga kali ini lebih banyak dibahas mengenai kehidupan masyarakat adat Papua, bagaimana hutan kita dan air kita diselamatkan untuk generasi yang akan datang,” ujar Abisai.
Ketua Umum Analisis Papua Strategis (APS) Laus Rumayom menjelaskan, fokus Konferensi APS III tahun 2026 adalah membahas implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) II, Daerah Otonomi Baru (DOB), serta Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) melalui sejumlah forum diskusi strategis.
“Forum ini bertujuan merumuskan berbagai formula dan rekomendasi yang tepat guna untuk disampaikan kepada pemerintah dalam rangka menyusun strategi percepatan pembangunan Papua menuju daerah yang maju, merata, mandiri, damai, dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan visi Papua Emas 2041 menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ujar Rumayom.
Rumayom menambahkan, APS hadir sebagai jembatan emas dalam percepatan pembangunan di tanah Papua. APS diakuinya tidak sekadar membahas kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua.
“APS hadir juga memberi pertimbangan terkait perkembangan politik lokal, nasional hingga internasional dengan pendekatan diplomasi yang mengedepankan solusi saling menguntungkan demi terciptanya keamanan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Rumayom.
Rumayom yang juga akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, mengatakan, strategi percepatan pembangunan kesejahteraan Papua menggunakan paradigma dan pendekatan baru yang berorientasi pada aspek antropologi, sosiologi, teologi serta mitologi.
“Pendekatan tersebut dilakukan untuk menjawab dinamika budaya dan sosial yang khas di Papua sehingga pembangunan dapat berjalan secara komprehensif, berkelanjutan, dan tetap memperhatikan konteks lokal, nilai budaya serta aspirasi masyarakat Papua,” katanya.
Selain itu, lanjut Rumayom, APS juga mendorong peningkatan kemampuan maritim Papua, pembangunan infrastruktur serta penguatan potensi ekonomi daerah agar mampu berkontribusi terhadap kegiatan maritim nasional maupun internasional.
Konferensi APS III Tahun 2026 mengusung tema Inovasi Pembangunan Papua Berbasis Etnosains dengan subtema Mewujudkan Percepatan Pembangunan Papua Menuju Indonesia Emas 2045.
APS merupakan komunitas profesional global putra-putri Papua yang berdiri sejak tahun 2019. Komunitas ini awalnya terhimpun melalui grup WhatsApp APS yang beranggotakan berbagai profesional Papua dengan integritas dan kompetensi di beragam bidang.
APS juga berfungsi sebagai forum analisis kebijakan, mitra strategis pemerintah, serta jembatan kolaborasi multipihak dalam mendukung percepatan pembangunan di tanah Papua. (*)
