Oleh Yosua Noak Douw
Peminat Isu Perdamaian dan Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua
SETIAP pagi, ribuan kendaraan melintas mulus dari Abepura menuju Sentani. Mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) menuju kampus. Aparatur sipil negara (ASN) menuju Kantor Gubernur Papua di bilangan Soa Siu Dok 2 Bawah, Jayapura. Pedagang Pasar Youtefa bergerak menuju Bandara Sentani bertaruh nasib ekonomi keluarga. Anak-anak sekolah menuju ruang kelas mereka. Jalan itu begitu biasa. Begitu sepele. Begitu tak bernama.
Padahal —alasan lain yang mendorong lahirnya tulisan ini— jalan itu lahir dari keringat, darah, dan tulang punggung orang-orang yang namanya nyaris tanggal isi dalam buku pelajaran sekolah, pidato pejabat bahkan papan informasi di pinggir jalan.
Sebuah foto hitam-putih yang diabadikan seorang fotografer tahun 1937 belakangan viral di jagat maya (media sosial/medsos) di Papua. Caption foto dokumen tempo doeloe tersebut menjelaskan, foto tersimpan rapi di Nationaal Museum van Wereldculturen atau Kantor Arsip Tropenmuseum, Belanda.
Foto jadul bersejarah itu memperlihatkan puluhan laki-laki Papua —bertelanjang dada, berotot keras, berkulit hitam mengilap di bawah matahari Cycloop— sedang membongkar batu, menebas hutan, dan menggali tanah dengan pacul dan linggis. Mereka membangun apa yang hari ini dikenal publik Jayapura bahkan tanah Papua sebagai Jalan Raya Abepura–Sentani.
Di kolom komentar unggahan foto viral itu, seseorang menulis kalimat sederhana namun menarik. Kata penulis itu, “Ternyata yang kerja jalan dari Jayapura Kota sampai Sentani yang sekarang kita ada nikmati itu dari suku Genyem dan suku Mee. Bangga saja orang tuanya kami dulu suku Mee dan Genyem.”
Kalimat itu bukan sekadar semacam caption Instagram atau Twitter, misalnya. Itu adalah manifesto sejarah. Itu adalah jeritan halus dari memori kolektif yang terlalu lama dibungkam.
Ketika Hollandia Menjadi Pusat Dunia Baru
Mari kita kembali sejenak ke tahun 1930-an. Saat itu, Belanda baru saja menetapkan Hollandia —nama lama Jayapura— sebagai pusat administrasi Nieuw-Guinea bagian utara. Dari Teluk Yos Sudarso, Belanda melihat ke arah selatan: ada Danau Sentani yang luas, tanahnya subur, penduduknya damai.
Untuk menjangkaunya, mereka harus menembus Pegunungan Cycloop —pegunungan terjal yang sampai hari ini masih menjadi paru-paru Jayapura. Tidak ada bulldozer. Tidak ada ekskavator. Tidak ada dinamit dalam skala besar.
Yang ada hanyalah manusia. Manusia Papua. Manusia adat. Manusia yang kakinya telanjang menapaki batu cadas. Ototnya keras, tangannya melepuh memegang pacul, punggungnya membungkuk berhari-hari di bawah hujan tropis dan panas Khatulistiwa.
Mereka inilah yang oleh kaum kolonial Belanda direkrut —tepatnya, diwajibkan— untuk membongkar jalan itu. Sistemnya bernama herendienst: kerja rodi. Tanpa upah layak. Mungkin diberi sebungkus tembakau, sekantong garam atau beberapa meter kain belacu. Itu saja.
Sejarawan Belanda Jan Breman dalam Mobilizing Labour for the Global Coffee Market (2015) menjelaskan, mobilisasi tenaga kerja kolonial di Hindia Belanda adalah eksploitasi struktural dan sistematis, bukan sekadar relasi kerja sukarela.
Mengapa suku Genyem dan Mee? Pertanyaan ini wajar muncul. Mengapa dua suku ini yang disebut dalam memori kolektif rakyat Papua? Suku Genyem atau Namblong-Nimboran, secara geografis tinggal di sebelah barat Danau Sentani. Mereka adalah tetangga terdekat dari poros jalan Hollandia–Sentani.
Alasannya sederhana. Tatkala Belanda butuh tenaga kerja besar-besaran, suku yang paling dekat dan paling mudah dimobilisasi adalah mereka yang berada di sabuk darat itu.
Antropolog Jacobus Mansoben dalam Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya (LIPI, 1995) mencatat, wilayah Nimboran termasuk dalam Onderafdeling Hollandia —zona administrasi langsung kolonial Belanda yang juga mencakup Sentani, Demta, dan Waris.
Laporan klasik WJH Kouwenhoven, Nimboran: A Study of Social Change (1956) melukiskan bagaimana masyarakat Nimboran dijadikan laboratorium sosial-ekonomi kolonial: dilatih, dimobilisasi, dan dijadikan tenaga kerja inti proyek pemerintah di seputar Hollandia.
Tetapi suku Mee? Mereka berasal dari Paniai, Dogiyai, Deiyai —jauh di Pegunungan Tengah. Bagaimana bisa orang gunung itu sampai ikut membongkar jalan di pesisir Hollandia kala itu? Inilah keindahan sekaligus kepedihan potongan jejak sejarah manusia Papua.
Antropolog Amerika Leopold Pospisil, yang meneliti suku Mee (atau Kapauku) sejak 1950-an dalam dua karya monumentalnya, mencatat bahwa orang Mee adalah perantau ulung. Mereka punya tradisi mobilitas yang tinggi, etos kerja yang luar biasa, dan jaringan perdagangan kerang (mege) yang menghubungkan pegunungan ke pesisir jauh sebelum Belanda datang.
Ketika Misi zending Belanda membuka pos di Enarotali, Paniai tahun 1938, mobilitas itu makin terbuka. Pemuda-pemuda Mee yang gagah dan kuat dibawa —atau turun sendiri— ke Hollandia. Sebagian bekerja di pelabuhan. Sebagian menjadi pelayan di rumah pejabat kolonial. Sebagian besar mengangkat batu di jalan Abepura–Sentani.
Antropolog Eben Kirksey dalam Freedom in Entangled Worlds (Duke University Press, 2012) mencatat sesuatu yang menggetarkan: bagi Suku Mee, kata “jalan” selalu diasosiasikan dengan “jalan pemerintah”. Bukan jalan yang mereka pilih. Bukan jalan yang mereka rancang. Tapi jalan yang mereka paksa bongkar dengan tangan sendiri, demi pemerintah yang bukan pemerintah mereka.
Bukan Hanya Jalan: Suara yang Diturunkan dari Pondok ke Pondok
Catatan lepas ini bukan dari arsip kolonial. Catatan ini dari dapur keluarga suku Mee. Cerita yang dituturkan orang tua suku Mee, sebagaimana dituturkan tete (kakek) kami —jauh lebih luas daripada sekadar jalan Abepura–Sentani. Dalam cerita lisan keluarga Suku Mee yang dirawat turun-temurun, orang Mee terlibat dalam hampir setiap denyut pembangunan Hollandia tempo doeloe.
Pembongkaran tebing dan lahan di kawasan Weref —pintu masuk Pelabuhan Hollandia— dilakukan dengan tenaga manusia kolektif. Begitu juga pipa-pipa air Belanda yang besar-besar itu —pipa baja yang berat dan panjang, yang sampai hari ini masih bisa kita lacak jejaknya di sudut-sudut tua Jayapura— dipikul oleh orang Mee sepanjang kilometer demi kilometer, dari titik pasokan menuju kawasan pemukiman kolonial.
Tiang-tiang listrik zaman Belanda —kayu besi (ulin) raksasa yang harus didirikan satu per satu untuk menerangi rumah-rumah pejabat kolonial dan kompleks administrasi— juga dipikul dan ditegakkan oleh punggung-punggung kekar orang Mee. Tanpa truk crane. Tanpa katrol modern. Hanya otot, tali, dan keringat yang mengucur dari tubuh kekar dan legam.
Bukan hanya itu. Jalan dari Kota Jayapura ke arah Dok V Atas, dan ke Base G —dua kawasan strategis yang medannya curam dan berbukit— juga dibangun oleh tangan orang Mee. Base G kemudian menjadi sangat penting saat Sekutu di bawah Jenderal Douglas MacArthur menjadikan Hollandia sebagai Pangkalan Pperasi Perang Pasifik pada April 1944. Tapi jauh sebelum tentara Amerika datang dengan jip dan radio, jalan ke Base G sudah dibuka oleh pacul orang Mee.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II, tempat ribuan orang Papua hari ini berobat dan dirawat. Kantor Gubernur Papua di kompleks Dok II, tempat keputusan-keputusan besar tentang tanah Papua diambil. Gedung-gedung tua peninggalan Belanda di pusat Jayapura yang masih berdiri kokoh hingga 2026. Semuanya itu —fondasi, dinding, atap, jendelanya— diletakkan oleh tangan-tangan yang sama. Tangan-tangan orang Mee dari Paniai, Tigi, dan Dogiyai.
Lalu pertanyaan yang mungkin muncul. Bagaimana mereka —orang Mee dari pegunungan jauh— bisa sampai ke Hollandia di era 1930–1940-an? Belum ada jalan darat dari Paniai ke pesisir. Belum ada motor dan mobil yang bisa menyeberangi rimba Cycloop dan Foja. Jawabannya tersimpan dalam cerita lisan keluarga: mereka dijemput dengan pesawat air.
Karena waktu itu belum ada lapangan terbang darat di Waghete (kini, kota Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah) maupun Enarotali (kota Kabupaten Paniai), Pemerintah Kolonial Belanda menggunakan Pesawat Watervliegtuig —amfibi— yang mendarat di permukaan air Danau Paniai dan Danau Tigi.
Pesawat-pesawat air inilah yang menjemput pemuda-pemuda Mee dari kampung-kampung di lereng gunung, membawa mereka ke Hollandia, untuk membangun kota yang tidak pernah akan mereka tempati.
Fakta ini —yang awalnya hanya cerita kakek dan nenek— terkonfirmasi dalam catatan Jan Pieter Karel van Eechoud, kontroleur Belanda yang membuka wilayah Wissel Lakes (Paniai-Tigi-Tage) pada 1936, dan dalam laporan Operasi Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij (KNILM) melayani penerbangan ke pedalaman Nieuw-Guinea.
Detail kecil ini menegaskan satu hal besar: mobilisasi orang Mee bukanlah peristiwa kebetulan. Itu adalah operasi logistik kolonial yang serius. Belanda memang memburu tenaga kerja Mee —karena mereka tahu, orang Mee sanggup memikul beban yang membuat orang lain menyerah.
Foto Itu Berbicara Lebih dari Seribu Buku Sejarah
Penulis menatap foto Tropenmuseum itu beberapa waktu. Di latar belakang, tampak siluet Pegunungan Cycloop. Di tengah, ada puluhan laki-laki Papua yang sedang bekerja.
Di pinggir, berdiri seorang pria kulit putih berpakaian rapi —mungkin mandor kolonial, mungkin administrator dari Hollandia. Tangannya menunjuk-nunjuk. Wajahnya angkuh.
Para pekerja itu tidak menatap kamera. Mereka menunduk. Bukan karena takut difoto, tapi karena fokus bekerja. Karena lelah. Karena lapar. Karena tidak punya pilihan.
Salah satu dari mereka “mungkin adalah kakek dari kakek saya. Mungkin bapak dari bapak Anda. Mungkin paman dari teman sekolah kita di Sentani atau Genyem hari ini.”
Mereka tidak diberi nama dalam arsip itu. Belanda mencatat jumlah mereka, bukan identitas mereka. Mereka muncul sebagai angka: “100 koeli inlands” —100 kuli pribumi. Itu saja.
Sejarawan Ann Laura Stoler dalam Along the Archival Grain (2009) menyebut fenomena ini sebagai “epistemic anxieties” dari arsip kolonial: arsip mencatat, tapi sekaligus menyembunyikan. Arsip memperlihatkan tubuh, tapi menyamarkan jiwa. Arsip mengabadikan keringat, tapi menghapus nama dalam jejak kata.
Sejarah dari bawah boleh jadi merupakan suara yang terlalu lama didiamkan. Inilah mengapa narasi viral “orang tua kami Suku Mee dan Genyem yang bangun jalan itu” terasa begitu kuat secara emosional sekaligus menguras dasar jiwa.
Karena selama puluhan tahun, sejarah Papua ditulis dari atas. Ditulis oleh Belanda. Lalu ditulis ulang oleh Jakarta. Yang muncul adalah nama-nama gubernur, nama-nama jenderal, nama-nama presiden yang meresmikan jalan dengan gunting pita.
Presiden Soeharto meresmikan Jalan Tembus Sentani–Genyem pada 7 Desember 1977 —tercatat rapi di Arsip Nasional Republik Indonesia, dengan pidato yang bahkan mengakui bahwa rintisan jalan itu sudah ada sejak era kolonial Belanda.
Tapi siapa yang membongkarnya empat puluh tahun sebelum itu, di tahun 1937? Siapa yang menebang hutan, menggali tanah, mengangkat batu, sampai akhirnya bisa diresmikan oleh kepala negara dengan dasi sutra?
Tidak ada nama. Hanya foto. Hanya bayangan. Hanya memori lisan yang dibisikkan dari mulut kakek ke cucu di pondok-pondok Genyem dan rumah-rumah Mee.
Sejarawan Inggris EP Thompson menyebut pendekatan ini sebagai history from below —sejarah dari bawah. Cara menulis sejarah yang bukan dari istana, melainkan dari ladang, dari jalan, dari pondok-pondok orang kebanyakan. Inilah pendekatan yang sangat dibutuhkan Papua hari ini.
Apa yang sebenarnya kita bicarakan ketika bicara “bangga”? Kalimat “bangga saja orang tuanya kami dulu suku Mee dan Genyem” sebenarnya mengandung dua lapisan rasa yang berlawanan.
Kebanggaan Berlawanan
Kebanggan di atas dapat diurai sebagai berikut. Pertama, kebanggaan tulus. Orang Papua memang berhak bangga bahwa leluhurnya bukan penonton sejarah —mereka adalah pelaku sejarah.
Jalan yang hari ini menghubungkan kota dengan bandara, kampus dengan rumah sakit, pasar dengan pelabuhan —dibuka oleh tangan orang Papua sendiri. Bahkan Kantor Gubernur tempat kebijakan-kebijakan tentang Papua dibuat hari ini —dibangun oleh tangan kakek-kakek Mee yang tidak pernah disebut namanya.
Kedua, luka yang tersembunyi. Karena di balik kebanggaan itu, ada kenyataan pahit bahwa leluhur kita tidak diberi pilihan. Mereka dijemput dengan pesawat air di Danau Paniai dan Danau Tigi —bukan untuk pesiar, melainkan untuk dibawa membangun kota orang lain.
Mereka datang ke proyek itu bukan sebagai pekerja merdeka yang menandatangani kontrak. Mereka datang sebagai subjek rodi. Sebagai koeli inlands. Sebagai tenaga kerja yang dibayar dengan tembakau dan garam.
Maka, ketika kata “bangga” terucap, sesungguhnya hendak mau menegaskan hal ini. “Meskipun kalian, Belanda, memaksa kami, kami tetap mampu. Meskipun kalian tidak mengakui kami, kami tetap membangun. Meskipun nama kami dihapus dari arsip sejarah, kami akan menyebutnya sendiri. Meskipun pipa air kalian sudah karatan, keringat kakek kami masih melekat di setiap sambungannya.”
Itu bukan kebanggaan biasa. Itu adalah kebanggaan yang lahir dari luka. Dan itulah yang paling berharga. Karena itu, perlu membongkar ulang Sejarah. Bukan sekadar jalan. Tahun 2026, hampir sembilan dekade setelah foto Tropenmuseum itu diabadikan, namun pekerjaan rumah menunggu untuk meluruskan sejarah itu.
Pekerjaan rumah itu bukan membangun jalan baru—Belanda dan negara sudah melakukannya. Pekerjaan rumah kita adalah membongkar ulang narasi sejarah. Membongkar dengan pacul yang sama dengan yang dipegang leluhur tahun 1937. Membongkar dengan keberanian intelektual. Membongkar dengan kejujuran moral.
Kita perlu mendokumentasikan kesaksian lisan dari sesepuh Mee dan Genyem yang masih hidup —sebelum mereka pergi membawa ingatan terakhir ke alam baka. Cerita seperti yang dituturkan tete adalah harta yang harus direkam, ditulis, dan diarsipkan.
Kita perlu mendorong para mahasiswa Uncen, USTJ, dan Unipa Manokwari untuk pergi ke arsip-arsip itu —ke Den Haag, Leiden, Amsterdam, ANRI Jakarta— dan menggali sendiri dokumen-dokumen kolonial yang selama ini hanya dibaca orang asing.
Kita perlu memetakan bangunan-bangunan kolonial di Jayapura yang dibangun oleh tangan orang Mee dan Genyem —Kantor Gubernur Dok II, RSUD Dok II, jaringan pipa air, jalur listrik tua, jalan ke Base G dan Dok V Atas. Setiap bangunan ini layak mendapat plakat memorial yang menyebut siapa yang membangunnya.
Kita perlu mengajarkan anak-anak Papua bahwa setiap kilometer jalan Abepura–Sentani adalah monumen hidup atas kerja keras leluhur mereka. Bukan monumen dari granit dan tembaga —tapi monumen dari aspal, keringat, dan ingatan.
Jalan Itu dan Kita
Besok pagi, ketika Anda melintas dari Abepura ke Sentani —entah dengan motor matic, ojek online atau angkot biru-merah— cobalah pelankan kecepatan sejenak.
Pandanglah pipa-pipa air minum dan tiang-tiang listrik tua yang masih berdiri di sudut-sudut kota Jayapura. Pandanglah aspal di bawah ban Anda. Pandanglah lereng Cycloop di kanan-kiri jalan. Pandanglah Kantor Gubernur di Dok II saat Anda lewat. Pandanglah RSUD Dok II dengan dinding-dindingnya yang sudah memutih tergerus usia.
Bayangkan 89 tahun yang lalu, di titik yang persis sama, seorang laki-laki Mee dari Paniai sedang memikul tiang listrik di pundaknya dengan tubuh kurus kerempeng. Bayangkan seorang laki-laki Genyem dari Nimboran sedang mengangkat batu, di bawah matahari yang membakar garing di ubun-ubun, dengan keringat yang membasahi tanah yang sama.
Bayangkan sebuah pesawat air mendarat di Danau Paniai —membawa pemuda-pemuda Mee yang baru saja meninggalkan kebun mereka, untuk pergi ke kota yang tidak pernah mereka kenal. Tanpa nama. Tanpa upah. Tanpa pengakuan.
Tapi dengan satu hal yang tidak bisa dihapus oleh arsip kolonial mana pun: martabat seorang manusia Papua yang sedang membangun masa depan untuk cucu-cucunya. Cucu-cicit itu adalah kita. Dan menulis tentang mereka hari ini —sesederhana opini ini— adalah cara kecil kita untuk mengembalikan nama yang dihapus oleh sejarah resmi.
Karena jalan itu, bukan dibongkar oleh Belanda. Pipa air itu, bukan dipikul oleh truk crane Belanda. Tiang listrik itu, bukan didirikan oleh insinyur Eropa. Kantor Gubernur itu, bukan dibangun oleh kontraktor kolonial.
Semua itu dibongkar, dipikul, didirikan, dan dibangun oleh tangan leluhur orang Mee yang dijemput dengan pesawat air dari bibir Danau Paniai dan Danau Tigi, orang Genyem yang turun dari Nimboran dan pondok-pondok Namblong.
“Sa pu tete moyang dapat upah dari Tuhan Allah semesta alam, karena jalan itu telah dipakai publik dan telah diaspal dengan baik. Itu yang sa mau bilang ke anak cucu.” Frasa itu sering dituturkan di pondok-pondok adat dan rumah-rumah.
