JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto, SIP angkat bicara merespon maraknya rencana pemutaran film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono di sejumlah wilayah Papua.
Menurut Tri, setiap karya film yang dipertontonkan secara luas kepada publik wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, termasuk memiliki Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF).
Tri menambahkan, belum adanya sertifikasi resmi menjadi alasan utama mengapa pemutaran film tersebut dinilai tidak tepat dilakukan di ruang publik.
“Kami mengajak masyarakat untuk cerdas dalam memilah informasi. Konten yang tidak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat,” ujar Tri di Jayapura, Papua, Jumat (15/5).
Tri menegaskan, situasi keamanan dan stabilitas sosial di Papua harus tetap dijaga, terlebih di tengah berbagai program pembangunan yang saat ini terus berjalan di sejumlah wilayah.
Penyebaran narasi visual yang bersifat tendensius tanpa melalui proses verifikasi dari otoritas berwenang, lanjut Tri, berpotensi memicu kesalahpahaman dan mengganggu keharmonisan sosial masyarakat.
“Jangan sampai narasi-narasi sepihak membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua. Kami menghimbau agar ruang-ruang diskusi dialihkan pada forum yang lebih edukatif, legal, dan konstruktif,” katanya.
Tri mengatakan, pihak Kodam Cenderawasih akan terus memantau situasi guna memastikan ketertiban umum tetap terjaga. Aparat turut mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat Papua agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang berpotensi mengganggu keamanan wilayah.
Selain menyoroti persoalan tersebut, Tri menegaskan bahwa kehadiran TNI di Papua tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Prajurit TNI selama ini aktif menjalankan berbagai kegiatan sosial seperti pelayanan kesehatan gratis, penyuluhan hidup sehat, membantu pendidikan anak-anak di pedalaman, pembangunan fasilitas umum, hingga mendukung program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Tri.
Selain itum berbagai program tersebut merupakan bentuk komitmen TNI untuk terus hadir bersama masyarakat Papua melalui pendekatan humanis dan penuh kepedulian demi terciptanya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. (*)
