JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Aktivis pendidikan dan pemerhati Papua Samuel Tabuni menyebut, melihat Pesta Babi merupakan film dokumenter berisi kritik sosial yang tajam. Film itu merupakan bentuk koreksi nasional terhadap cara pemerintah dan masyarakat memperlakukan Papua dalam proses pembangunan.
“Mungkin istilahnya bisa diperdebatkan dan framing-nya tidak sempurna. Tetapi inti dari film tersebut tetap penting menyangkut konflik tanah dan sumber daya alam, hak masyarakat adat, dinamika relasi kekuasaan serta suara orang Papua yang selama ini sering terabaikan dan tidak didengar,” ujar Samuel Tabuni di Jayapura, Papua, Kamis (14/5).
Menurut Samuel, tokoh muda tanah Papua dan Master jebolan The Henrew University of Jerusalem, Israel, publik terlalu sibuk memperdebatkan terminologi Pesta Babi sehingga abai pada persoalan yang lebih besar dan mendesak: yakni konflik agraria.
“Konflik agraria melibatkan klaim tanah dan hak atas sumber daya alam, ketimpangan kuasa yang memperlihatkan ketidakadilan struktural serta perasaan kehilangan identitas dan budaya masyarakat adat,” kata Samuel.
Selain itu, lanjut Samuel, ada juga aspek militerisme dan tekanan dari aparat keamanan yang semakin memperkeruh situasi. Kecemasan masyarakat Papua yang mendalam tidak akan hilang hanya karena masyarakat tidak menyukai film dokumenter itu.
“Biarkan film dokumenter Pesta Babi bersuara bagi rakyat Papua di dunia, mencari jalannya sendiri,” ujar Samuel lebih lanjut.
Sedangkan antropolog dan sutradara film Pesta Babi Cyprianus Jehan Paju Dale, Ph.D, mengaku, saat ini banyak pihak berusaha mencegah agar film tersebut tidak ditonton masyarakat. Banyak pula yang tidak suka agar apa yang sedang terjadi di Papua diketahui oleh dunia luar, masyarakat luas.
“Barangkali sumber keberatan atas film ini karena di dalamnya kami memakai istilah kolonialisme pada judul dan seluruh kerangka analisis yang dirajut dalam keseluruhan cerita di dalam film,” ujar Cypri melalui tayangan video singkat yang diperoleh di Jakarta, Kamis (14/5).
Menurut Cypri, terkait hal tersebut ia menyampaikan dua hal. Pertama, Pesta Babi merupakan sebuah film yang berbasis penelitian sejarah dan antropologi. Selain tentu saja investigasi jurnalistik dan analisis kebijakan.
“Istilah kolonialisme dipakai karena ada kebutuhan suatu kerangka analisis untuk memahami situasi Papua secara mendalam dan menyeluruh,” kata Cypri, peneliti Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) Kyoto University, Jepang.
Selama ini banyak istilah dipakai seperti konflik, pelanggaran HAM dan kurangnya pembangunan, deforestasi atau militerisme. Namun, kata Cypri, semua itu tidak memadai untuk merangkum secara utuh dan sistematis tentang apa yang terjadi di Papua.
“Kolonialisme sebagai sebuah kerangka berpikir atau kerangka analisis berhasil merangkum semua masalah itu dan menjelaskan bahwa semuanya terkait satu sama lain dalam sesuatu yang bersifat sistemik, yang sudah berlangsung lama dan tidak bisa ada solusinya kalau hanya diselesaikan dengan menyelesaikan salah satu dari aneka persoalan itu,” ujar Cypri.
Namun, ujar Cypri, yang lebih penting adalah kolonialisme atau penjajahan adalah kerangka berpikir, kerangka analisis yang sudah lama dipakai oleh orang Papua sendiri dalam merumuskan interaksi mereka dengan Indonesia dan bangsa-bangsa lain.
Kedua, film Pesta Babi mungkin mengganggu kita semua, tidak saja pemerintah dan aparat militer tetapi mungkin juga mengganggu bagi kita yang merasa sebagai warga yang baik, kritis, dan bersolidaritas terhadap orang Papua.
Mengapa demikian, ujar Cypri, karena film ini membuat kita semua harus menjawab pertanyaan: apakah Indonesia melakukan penjajahan di Papua? Pertanyaan itu sederhana namun sulit dijawab.
“Kami merasa sudah saatnya pertanyaan ini didiskusikan secara jujur dan terbuka dan di ujungnya Konstitusi, UUD 1945 sudah menunggu. Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” ujar Cypri. (*)
