MOWANEMANI, ODIYAIWUU.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dogiyai melalui Pusa Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Timepa bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Selasa-Jumat (21–24/4) melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelayanan kesehatan terpadu tingkat kampung di Dogiyai, Provinsi Papua Tengah.
Langkah Pemkab Dogiyai melalui Puskesmas Timepa menggandeng BPJS Kesehatan Dogiyai tersebut bertujuan memperkuat implementasi layanan kesehatan primer berbasis integrasi.
Kepala Puskesmas Timepa Yanuarius Wakei menjelaskan, sosialisasi itu dilakukan sebagai respons masih ditemukan masyarakat yang sudah memiliki kartu keluarga (KK), namun belum terdaftar atau belum terkoneksi dalam sistem BPJS Kesehatan.
“Kami melihat langsung di lapangan sudah banyak warga memiliki dokumen kependudukan, tetapi belum terdaftar di BPJS. Ini menjadi kendala bagi mereka saat butuh rujukan,” ujar Yanuarius Wakei di Mowanemani, kota Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, Minggu (26/4).
Menurut Yanuarius, fakta ketidakadilan ini membuktikan bobroknya sistem yang membuat hak warga terampas akibat birokrasi lamban. Banyak warga juga merasa diabaikan di tanah sendiri dalam memperoleh layanan kesehatan.
Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Yanuarius, pihak Puskesmas menghadirkan langsung Kepala BPJS Kesehatan Dogiyai ke wilayah Timepa guna melakukan verifikasi, pendataan serta aktivasi kepesertaan secara langsung di lokasi pelayanan.
“Kami ambil Langkah jemput bola. Data masyarakat langsung diverifikasi dan diupayakan terkoneksi saat itu juga. Dengan demikian, akses pelayanan kesehatan bisa segera terjamin secara cepat, tepat, merata, inklusif, efektif, dan berkeadilan,” kata Yanuarius lebih lanjut.
Sosialisasi dilaksanakan di beberapa kampung atau desa seperti Desa Megaikebo, Adauwa, dan Timepa. Fokusnya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepesertaan BPJS sebagai bagian dari sistem jaminan kesehatan nasional.
Sedangkan pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan bayi dan balita oleh tenaga medis sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan pada kelompok rentan.
Memasuki hari ketiga, layanan diperluas mencakup pemeriksaan kesehatan anak sekolah, balita serta skrining penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS.
“Pelayanan ini kami lakukan secara menyeluruh, mulai dari bayi, anak-anak, hingga masyarakat umum, termasuk deteksi penyakit menular yang perlu penanganan cepat,” ujar Yanuarius.
Sedangkan pada hari keempat, pemeriksaan kesehatan diperluas meliputi ibu hamil, malaria, HIV/AIDS, kolesterol, asam urat serta layanan kesehatan umum lainnya sebagai bagian dari pendekatan pelayanan berbasis siklus hidup.
Setelah seluruh rangkaian kegiatan, Puskesmas Timepa juga melaksanakan lokakarya mini bulanan guna memperkuat manajemen pelayanan kesehatan. Kegiatan ini mengacu pada kebijakan Integrasi Layanan Primer (ILP) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Yanuarius menambahkan, implementasi ILP menekankan empat pilar utama pelayanan kesehatan yang strategis, terintegrasi, komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, berbasis kebutuhan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan
“Kami fokus pada penguatan manajemen Puskesmas, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan usia dewasa dan lansia, serta penanggulangan penyakit menular. Ini menjadi pedoman utama kami dalam bekerja,” kata Yanuarius.
Yanuarius juga menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan Dogiyai atas dukungan dan kegiatan kolaboratif konkrit, sinergis, berkelanjutan, responsif, strategis, inklusif, efektif, dan berdampak luas dalam meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat
“Saya sebagai Kepala Puskesmas menyampaikan terima kasih kepada pihak BPJS yang telah hadir langsung bersama kami untuk memberikan edukasi sekaligus memastikan masyarakat terdaftar dalam sistem jaminan kesehatan,” ujar Yanuarius.
Tak hanya itu, ia juga mengapresiasi peran aktif pemerintah kampung, Badan Muasyawarah Kampung (Bamuskam), tenaga pendidik serta seluruh masyarakat yang terlibat secara aktif menyukseskan kegiatan tersebut.
“Keterlibatan semua pihak menjadi kunci keberhasilan pelayanan ini. Tanpa dukungan masyarakat dan aparat kampung, kegiatan ini tidak akan berjalan optimal,” kata Yanuarius.
Menurutnya, penguatan integrasi layanan primer menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan kesehatan di wilayah pedalaman Papua yang masih menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur.
“Pendekatan langsung ke masyarakat seperti ini harus terus dilakukan agar tidak ada warga yang tertinggal dari pelayanan kesehatan,” ujar Yanuarius lagi.
Pihaknya berharap agar ke depan sinergi lintas sektor dapat diperkuat, ditingkatkan, dipertajam, dan dioptimalkan secara konsisten, terarah, kolaboratif, inklusif, dan adaptif guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara merata dan berkelanjutan (sustainable).
“Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung pelayanan kesehatan, agar masyarakat bisa hidup sehat dan mendapatkan pelayanan yang layak di semua bidang,” kata Yanuarius. (*)
