Oleh: Yakobus Dumupa
Anggota Majelis Rakyat Papua (2012-2016) dan Bupati Dogiyai (2017-2022)
Pendahuluan
Pembangunan di Papua sering diperdebatkan, bukan hanya karena kebijakan negara, tetapi juga karena cara masyarakat memaknainya. Negara menekankan jalan, sekolah, rumah sakit, serta pembenahan birokrasi dan keuangan. Namun, sebagian warga menilai pembangunan dari manfaat yang terasa cepat dan langsung. Perbedaan ukuran ini melahirkan ketegangan sosial yang berulang dari tahun ke tahun. Akibatnya, pembangunan sering dipahami sebagai peristiwa sesaat, bukan proses panjang yang membentuk masa depan.
Tulisan ini tidak hendak menyalahkan masyarakat Papua, melainkan mengkritik “cara memahami” pembangunan yang sering keliru. Pola pikir keliru itu terbentuk oleh sejarah, pengalaman kolektif, dan kebiasaan negara hadir lewat program yang tidak selalu dipahami. Ketika makna pembangunan menyempit, respons yang lahir pun ikut menyempit dan mudah menolak perubahan. Karena itu, pembahasan berikut merangkum “9 kesalahpahaman” tentang pembangunan yang hidup di sebagian masyarakat Papua.
Pembangunan = Uang Tunai
Kesalahpahaman pertama adalah menganggap pembangunan sama dengan pembagian uang tunai. Dana desa, BLT, dan bantuan sosial dipahami sebagai bukti bahwa pembangunan “hadir”. Jika tidak ada pembagian uang, pembangunan dianggap “tidak ada” atau “tidak jalan”. Ukuran ini membuat pembangunan dipersepsi sebagai konsumsi hari ini, bukan investasi masa depan. Ketika uang menjadi ukuran utama, makna pembangunan otomatis menyempit dan dangkal.
Pola pikir ini tumbuh karena uang adalah bentuk bantuan yang paling mudah dipahami dan paling cepat dirasakan. Banyak orang melihat pejabat datang membawa dana, lalu menganggap itulah inti pembangunan. Padahal uang cepat habis, sementara masalah dasar tetap tinggal di tempat. Jika uang berhenti, masyarakat merasa pembangunan ikut berhenti, lalu muncul kekecewaan. Siklus ini menciptakan kebiasaan menunggu, bukan kebiasaan membangun. Akhirnya, pembangunan dipandang sebagai “pemberian”, bukan “proses”.
Akibat kesalahpahaman ini, pembangunan yang sifatnya jangka panjang mudah kalah oleh program yang instan. Jalan, sekolah, dan rumah sakit kurang dihargai karena tidak bisa langsung diuangkan. Perubahan sosial yang butuh disiplin dan kerja bertahap dianggap terlalu lambat dan melelahkan. Masyarakat pun mudah terjebak pada logika “yang penting ada uang” daripada “yang penting ada perubahan”. Dalam jangka panjang, pola ini memperlemah kemandirian dan memperkuat ketergantungan. Pembangunan menjadi transaksi sesaat, bukan transformasi manusia.
Yang Tidak Terlihat Dianggap Tidak Penting
Kesalahpahaman kedua adalah menganggap sesuatu yang tidak terlihat sebagai sesuatu yang tidak penting. Penataan birokrasi, manajemen keuangan, dan penguatan tata kelola sering dinilai “bukan pembangunan”. Karena tidak kasat mata, manfaatnya dianggap tidak nyata dan tidak berhubungan dengan kebutuhan hidup. Akibatnya, program nonfisik mudah diremehkan, diabaikan, bahkan ditolak. Padahal, sistem yang tertib adalah fondasi agar pembangunan fisik tidak sia-sia.
Masalah ini makin kuat ketika bahasa pembangunan terlalu teknis dan sulit dicerna. Banyak istilah administrasi terdengar jauh dari pengalaman sehari-hari warga kampung. Hubungan antara sistem keuangan yang rapi dan layanan publik yang baik tidak selalu dijelaskan secara sederhana. Ketika tidak dipahami, program dianggap tidak relevan, lalu kehilangan dukungan sosial. Orang lebih percaya pada sesuatu yang bisa disentuh dibanding sesuatu yang harus dipahami. Di sinilah kesalahpahaman bekerja diam-diam namun kuat.
Akibatnya, perubahan struktural selalu tertunda karena dianggap tidak menghasilkan manfaat cepat. Birokrasi yang rapi dianggap urusan pemerintah, bukan kebutuhan rakyat, padahal dampaknya langsung pada pelayanan. Ketika sistem dibiarkan kacau, dana mudah bocor dan program mudah dimanipulasi. Pembangunan fisik pun sering rusak cepat karena tidak ditopang manajemen yang kuat. Masyarakat lalu kecewa, tetapi akar masalahnya tidak disentuh secara serius. Ini membuat pembangunan berputar di lingkaran yang sama.
Pembangunan Harus Memberi Manfaat Sekarang Juga
Kesalahpahaman ketiga adalah keyakinan bahwa pembangunan harus memberi manfaat sekarang juga. Jika hasilnya tidak segera terlihat, pembangunan dianggap tidak penting atau tidak perlu. Jalan, sekolah, dan rumah sakit dinilai terlalu lama memberi hasil, sehingga mudah ditolak. Sebaliknya, uang tunai diterima karena langsung bisa dipakai untuk kebutuhan harian. Pola ini membentuk orientasi waktu yang pendek dan serba cepat. Masa depan dikalahkan oleh rasa puas hari ini.
Kesalahpahaman ini membuat kesabaran dipersepsi sebagai kelemahan. Proses bertahap dianggap melelahkan, sedangkan hasil instan dianggap paling masuk akal. Padahal, pendidikan butuh waktu, kesehatan butuh disiplin, dan tata kelola butuh kebiasaan yang konsisten. Jika semuanya dituntut cepat, maka program jangka panjang selalu dianggap gagal sebelum sempat berbuah. Di titik ini, pembangunan berubah menjadi perlombaan bantuan, bukan pembentukan kualitas hidup. Masyarakat pun sulit membangun visi bersama yang tahan uji.
Dampaknya, pilihan kebijakan sering condong pada program yang cepat populer namun rapuh. Generasi sekarang mungkin merasa “dapat manfaat”, tetapi generasi berikutnya menanggung kekurangan layanan dasar. Ketika sekolah dan rumah sakit tertunda, kualitas manusia ikut tertunda, lalu kemiskinan menjadi lebih keras. Masyarakat kemudian makin berharap uang tunai sebagai penolong paling cepat, sehingga ketergantungan menguat. Pembangunan kehilangan fungsi sebagai warisan, lalu berubah menjadi pengulangan bantuan. Inilah biaya sosial dari cara berpikir yang serba instan.
Pembangunan adalah Urusan Pemerintah, Bukan Masyarakat
Kesalahpahaman keempat adalah menganggap pembangunan sepenuhnya urusan pemerintah. Masyarakat memosisikan diri sebagai penerima, bukan pelaku, sehingga rasa memiliki tidak tumbuh. Ketika proyek gagal, pemerintah disalahkan, tetapi keterlibatan warga tidak dibangun. Ketika bantuan datang, yang ditunggu adalah pembagian, bukan perencanaan bersama. Pola ini membuat pembangunan dijalani secara pasif, bukan partisipatif. Akhirnya, pembangunan terasa “milik orang lain”, bukan “milik kita”.
Kesalahpahaman ini sering berakar pada pengalaman pembangunan yang top-down. Banyak program datang sebagai keputusan jadi, bukan sebagai proses dialog sejak awal. Karena tidak dilibatkan, masyarakat merasa pembangunan tidak menyentuh kebutuhan dan nilai mereka. Ketika rasa memiliki lemah, kecurigaan mudah tumbuh, dan penolakan mudah muncul. Pembangunan dipersepsi sebagai agenda pemerintah semata, bukan agenda hidup bersama. Di sini, jarak psikologis menjadi penghalang yang nyata.
Dampaknya, masyarakat tidak belajar mengawasi, merawat, dan memperbaiki hasil pembangunan. Infrastruktur yang dibangun mudah rusak karena tidak ada budaya pemeliharaan bersama. Program pemberdayaan gagal karena masyarakat tidak merasa sebagai subjek yang berdaya. Ketika masalah muncul, semua orang menunggu pemerintah datang menyelesaikan, lalu ketergantungan makin kuat. Pembangunan menjadi hubungan “pemberi–penerima”, bukan “mitra–pemilik”. Dalam jangka panjang, kemandirian sosial sulit tumbuh.
Pemimpin yang Membagi Uang Dianggap Pemimpin Pembangunan
Kesalahpahaman kelima adalah mengukur pemimpin dari seberapa banyak ia membagi uang. Gubernur, Bupati, atau pejabat dianggap “membangun” jika sering memberi bantuan tunai. Dalam ukuran ini, “jiwa pembangunan” dikaitkan dengan kemampuan membagi, bukan kemampuan menata. Kerja sunyi seperti membenahi birokrasi dan meningkatkan kualitas SDM sering tidak dianggap pembangunan. Padahal, perubahan sistem adalah kerja paling menentukan dalam jangka panjang. Ukuran yang keliru ini merusak cara publik menilai kepemimpinan.
Kesalahpahaman ini mendorong politik pembangunan menjadi politik popularitas. Program yang cepat terlihat dan cepat dibagi lebih dipilih daripada program yang membangun fondasi. Pemimpin cenderung mengejar kegiatan yang menghasilkan tepuk tangan cepat, bukan hasil yang bertahan lama. Masyarakat pun ikut menguatkan pola itu dengan memberi penghargaan pada pembagian, bukan pada pembenahan. Lama-kelamaan, “kepemimpinan” dipersepsi sebagai kemampuan memberi, bukan kemampuan memimpin perubahan. Pembangunan pun kehilangan dimensi strategisnya.
Dampaknya, reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan sering dianggap tidak menarik dan tidak mendesak. Ketika sistem dibiarkan lemah, kebocoran dana dan manipulasi program makin mudah terjadi. Masyarakat akhirnya menerima uang hari ini, tetapi kehilangan layanan dasar besok hari. Kepercayaan publik juga mudah rusak karena pembangunan terlihat ramai, tetapi hasilnya tidak bertahan. Pemimpin yang serius menata sering tidak populer, sehingga perubahan menjadi lambat. Ini membuat Papua terus tertahan pada pola jangka pendek.
Pembangunan Identik dengan Proyek Fisik atau Dana
Kesalahpahaman keenam adalah menyamakan pembangunan dengan proyek fisik atau besarnya dana. Jika ada proyek, pembangunan dianggap berjalan, dan jika tidak ada proyek, pembangunan dianggap berhenti. Ukuran ini mengabaikan pembangunan sebagai proses sosial yang membentuk manusia. Pembangunan direduksi menjadi urusan kontraktor, serapan anggaran, dan laporan belanja. Dalam cara pandang ini, kualitas layanan dan kualitas manusia sering tidak menjadi ukuran utama. Akhirnya, pembangunan terlihat ramai, tetapi rapuh dalam makna dan dampak.
Kesalahpahaman ini membuat proyek dipuja sebagai simbol kemajuan. Padahal proyek hanya alat, bukan tujuan, dan alat bisa gagal jika manusia dan sistemnya lemah. Sekolah tanpa guru yang kuat tidak akan mendidik dengan baik. Jalan tanpa tata kelola bisa mempercepat konflik lahan dan memperlebar kesenjangan. Rumah sakit tanpa manajemen dan tenaga medis yang cukup bisa menjadi bangunan yang tidak menyembuhkan. Namun, karena yang dihitung adalah proyek, maka yang lain diabaikan. Di sinilah pembangunan bisa menipu mata, tetapi tidak memperkuat hidup.
Dampaknya, evaluasi pembangunan menjadi dangkal dan mudah dimanipulasi. Orang sibuk menghitung jumlah bangunan, tetapi lupa mengukur mutu pelayanan dan perubahan sosial. Ketika proyek selesai, banyak masalah tetap sama, lalu muncul rasa kecewa dan sinisme. Pembangunan akhirnya dianggap “habis uang, tidak ada hasil”, padahal masalahnya adalah ukuran yang salah. Ketika ukuran salah, kebijakan pun salah arah, dan energi sosial habis percuma. Pembangunan berubah menjadi rutinitas, bukan perubahan.
Menolak Proyek Dianggap Menjaga Martabat
Kesalahpahaman ketujuh adalah menganggap penolakan proyek selalu berarti menjaga martabat. Menolak dianggap sebagai bentuk keberanian, seolah setiap proyek pasti membawa ancaman. Akibatnya, semua proyek mudah disamaratakan, tanpa memilah mana yang eksploitatif dan mana yang pelayanan publik. Di satu sisi, sikap kritis itu penting, tetapi kritik yang tidak memilah justru membutakan. Ketika penolakan menjadi refleks, dialog menjadi sempit. Pembangunan pun terjebak pada “ya atau tidak” yang kaku.
Kesalahpahaman ini sering berakar pada pengalaman pahit masa lalu. Banyak masyarakat adat pernah dirugikan oleh proyek yang mengambil tanah, merusak alam, atau meminggirkan hak-hak lokal. Trauma itu lalu diwariskan sebagai kewaspadaan yang sah. Namun, kewaspadaan yang tidak disertai analisis bisa berubah menjadi penolakan total. Ketika semua dicurigai, ruang negosiasi untuk proyek yang benar-benar dibutuhkan ikut tertutup. Di sini, martabat justru berisiko karena layanan dasar tertunda.
Dampaknya, masyarakat bisa kehilangan kesempatan memperkuat pendidikan dan kesehatan di wilayahnya sendiri. Sekolah dan puskesmas tertahan, padahal kebutuhan warga terus berjalan tanpa menunggu. Konflik sosial juga mudah membesar karena tidak ada mekanisme memilah dan menyepakati prioritas bersama. Penolakan total sering menguatkan ketegangan, lalu membuka ruang bagi pihak-pihak yang bermain di balik konflik. Dalam jangka panjang, martabat tidak terjaga karena masa depan tidak dibangun. Martabat seharusnya lahir dari kemampuan menentukan arah, bukan sekadar menolak.
Pembangunan Tidak Perlu Dipelajari, Cukup Diterima
Kesalahpahaman kedelapan adalah anggapan bahwa pembangunan tidak perlu dipelajari, cukup diterima saja. Masyarakat merasa cukup menunggu program datang, lalu menikmati hasilnya, tanpa memahami proses. Diskusi, evaluasi, dan pengawasan dianggap bukan urusan warga biasa. Akibatnya, kesadaran kritis tidak tumbuh, dan masyarakat mudah dimobilisasi oleh opini. Ketika program gagal, orang marah, tetapi tidak punya alat berpikir untuk menilai penyebabnya. Pembangunan pun berjalan tanpa pendidikan sosial.
Padahal pembangunan adalah proses kompleks yang melibatkan pilihan, risiko, dan prioritas. Tanpa pemahaman, masyarakat sulit membedakan program yang benar-benar bermanfaat dan program yang sekadar menguntungkan segelintir orang. Ketika warga tidak belajar, ruang manipulasi menjadi terbuka lebar. Keputusan penting sering diambil tanpa informasi yang cukup, lalu konflik muncul belakangan. Pembangunan akhirnya menjadi arena kebingungan, bukan arena pembelajaran. Di sinilah “ketertinggalan” bisa bertahan tanpa disadari.
Dampaknya, pola ketergantungan semakin kuat karena warga tidak punya kapasitas mengontrol arah. Kegagalan program dianggap nasib, bukan akibat desain yang buruk atau pengelolaan yang lemah. Ketika tidak ada budaya belajar, kesalahan yang sama diulang berkali-kali, hanya dengan nama program yang berbeda. Masyarakat lalu makin berharap pada uang tunai sebagai jalan tercepat, karena proses dianggap rumit. Padahal proses itulah yang membuat hasil bertahan lama dan tidak mudah runtuh. Tanpa belajar, pembangunan tidak pernah matang.
Pembangunan Bukan Soal Manusia, tetapi Soal Hasil
Kesalahpahaman kesembilan adalah mengabaikan manusia sebagai inti pembangunan. Yang dinilai hanya hasil yang tampak: bangunan, dana, atau bantuan yang dibagi. Selama ada “yang jadi”, pembangunan dianggap sukses, meski kualitas manusianya tidak berubah. Padahal manusia adalah tujuan sekaligus pelaku pembangunan, dan tanpa manusia yang berdaya, hasil menjadi rapuh. Jika manusia lemah, bangunan bisa terbengkalai dan program bisa jadi kebiasaan ketergantungan. Pembangunan lalu menjadi kulit tanpa isi.
Kesalahpahaman ini membuat pembangunan kehilangan arah etis dan arah pendidikan. Bangunan bisa berdiri, tetapi pelayanan tidak berjalan karena manajemen dan kapasitas tidak dibangun. Dana bisa besar, tetapi dampak kecil karena sistem tidak tertata dan SDM tidak diperkuat. Ketika hasil dinilai lebih penting daripada manusia, maka yang diutamakan adalah tampilan, bukan kualitas. Masyarakat pun mudah kecewa karena melihat banyak program tetapi hidup tidak berubah. Di titik ini, pembangunan tampak maju dari luar, namun rapuh di dalam.
Dampaknya, Papua bisa terjebak pada pembangunan yang tidak membentuk kemandirian. Ketika bantuan berhenti, banyak hal ikut berhenti karena kapasitas tidak pernah dibangun. Ketika proyek selesai, konflik baru bisa muncul karena tata kelola dan kesadaran tidak dibenahi. Pembangunan sejati seharusnya mengubah cara berpikir, cara bekerja, dan cara hidup bersama secara bertahap. Jika manusia tidak dijadikan pusat, pembangunan akan terus direduksi menjadi “transaksi”, bukan “transformasi”. Dan ketika itu terjadi, masa depan selalu terasa jauh meski anggaran terus mengalir.
Penutup
Kesembilan kesalahpahaman ini memperlihatkan bahwa masalah pembangunan di Papua tidak hanya terletak pada kebijakan dan anggaran. Akar yang lebih dalam terletak pada “cara memahami” pembangunan, lalu cara itu membentuk respons sosial. Selama pembangunan dipahami sebagai uang, proyek, dan hasil cepat, perubahan sejati akan sulit bertahan. Pembangunan akan terus dicari manfaatnya, tetapi prosesnya tidak dirawat sebagai kerja bersama. Akibatnya, pembangunan menjadi transaksi sesaat yang mudah habis dan mudah memicu konflik.
Mengubah pola pikir ini bukan pekerjaan singkat dan bukan beban satu pihak saja. Negara, gereja, adat, dan pendidikan perlu berjalan bersama agar pembangunan dipahami sebagai proses membentuk manusia. Pembangunan perlu dipulihkan sebagai kerja jangka panjang yang menuntut kesabaran, keterlibatan, dan tanggung jawab kolektif. Tanpa perubahan makna, uang akan terus dianggap pembangunan, sementara sistem dan manusia terus diabaikan. Jika makna diperbaiki, tindakan pun bisa diperbaiki, dan masa depan Papua menjadi lebih mungkin. Di sanalah letak harapan yang realistis dan bermartabat.
