Resensi: Gara-gara Nanggroe Aceh Darussalam Merasa ‘Dicuekin’ Pusat

Buku Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia Boyd R. Compton karya Boyd R Compton. Foto: Istimewa

PENULIS Boyd R Compton berbincang panjang lebar dengan Daud Beureueh pada Juli 1952. Daud Beureueh tak lain ulama tokoh pemberontak Nanggroe Aceh Darussalam.Compton tinggal dan meneliti di Indonesia kurun waktu 1952-1956 untuk penulisan disertasinya tentang sejarah kontemporer Indonesia.

Compton menulis surat-surat berisi berbagai hal yang diamatinya selama tinggal di Indonesia. Surat-surat itu dikompilasi menjadi buku berjudul Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia Boyd R Compton. Buku itu diterbitkan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) tahun 1992.

LP3ES adalah sebuah lembaga nirlaba di Indonesia yang didirikan tahun 1971 untuk melakukan riset, pemberdayaan masyarakat, pendidikan politik dan ekonomi, serta penerbitan, dengan fokus pada isu-isu sosial-ekonomi dan demokrasi, serta menerbitkan jurnal Prisma dan berbagai buku.

Saya membeli buku ini di Medan pada 12 Oktober 1994. Saya dulu selalu menerakan kota dan tanggal pembelian setiap buku. Buku ini masih saya koleksi dengan kondisi banyak halamannya yang lepas dari penjilidan.

Daud Beureueh bercerita tentang kemerosotan ekonomi di Aceh sejak 1951. Dia membandingkan surplus beras di Aceh sebelum perang dengan defisit-defisit dewasa itu. Dia juga mengaitkan kemerosotan produksi beras yang mencolok dengan sistem irigasi yang rusak di lembah-lembah sungai Aceh yang subur, khususnya di Sigli dan Bireun.

Daud Beureueh mempersalahkan pemerintah pusat yang lalai memperbaiki dan memelihara saluran-saluran irigasi yang vital itu. Ketika Compton mengatakan kondisi buruk keuangan negara yang menyebabkan kelalaian itu, Daud menanggapi bahwa daerah lain, terutama Jawa Timur, menerima jumlah yang jauh lebih besar daripada sumbangan mereka bagi pembangunan.

Dia mengusulkan Aceh diberi otonomi administratif penuh dan sebuah undang-undang tentang otonomi keuangan. Dia yakin ulama Aceh mampu mengatasi masalah irigasi itu sebagaimana mereka mengatasi masalah serupa di masa lampau.

Daud Beureueh bercerita pada zaman Iskandar Muda, dibuat saluran dari sungai yang jauhnya 11 kilometer menuju laut. Daerah Pidie menjadi sangat makmur. Dibuat pula saluran tak jauh dari yang pertama. Ulama yang mengerjakan pembangunan irigasi itu.

Ulama dan pemimpin saat itu tak takut sarung mereka kena lumpur. Akan tetapi, saluran-saluran itu rusak dan hasil panen merosot. Sebelum revolusi, Aceh biasa mengekspor beras untuk kebutuhan seluruh Sumatra Timur. Aceh kemudian terpaksa mengimpor beras dari Burma.

Kemerosotan ekonomi Aceh yang dipersepsi terjadi akibat pusat cuek pada Aceh kiranya menjadi salah satu pemicu pemberontakan yang dipimpin Daud Beurreauh.

Saya mengutip bagian buku Compton ini ketika menulis artikel untuk Koran Tempo pada 2003. Ceritanya, editor Koran Tempo menghubungi saya meminta saya menulis artikel untuk harian tersebut. Saya yang sedang mengikuti progran singkat “Transition to Democracy” di Inggris dan Skotlandia merencanakan tulisan bertema ‘bagaimana menyelesaikan konflik Aceh dengan model Inggris.’

Di Skotlandia, salah satu pemberi materi ialah Sekretaris Jenderal Scotish National Party (SNP). Dia bercerita upaya memisahkan diri dari Inggris Raya ditempuh melalui perjuangan politik sebagai ganti perjuangan bersenjata.

Perjuangan politik itu diupayakan melalui partai politik, termasuj SNP sebagai partai terbesar. Jika dalam Pemilu SNP menang, dia berhak mengajukan referendum untuk menentukan apakah rakyat ingin berpisah atau tetap bersatu dengan Inggris. Model seperti ini ditempuh juga di Quebec, Kanada.

Saya memulai tulisan dengan cerita Daud Beureueh tentang rusaknya irigasi yang dipersepsi terjadi akibat pusat abai dan menjadi salah satu pemantik pemberontakan. Lalu saya mengusulkan perjuangan politik melalui partai politik lokal Aceh sebagai pengganti perjuangan bersenjata yang dimotori Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Intinya saya mengusulkan GAM berubah menjadi partai politik lokal. Pada 2006 tercapai perdamaian di Aceh lewat perjanjian Helsinski, yang didorong peristiwa tsunami 2004. Sejumlah partai lokal Aceh terbentuk.

Judul               : Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia Boyd R Compton

Penulis           : Boyd R Compton

Pengantar      : Fachry Ali

Penerbit         : LP3ES

Cetakan 1       : Tahun 1993

Halaman        : 506

ISBN               : 979-8015-81-9

Usman Kansong

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 2021-2024