DAERAH  

Presiden Eksekutif ULMWP Menase Tabuni Kecam Aksi Penembakan yang Lagi Marak di Tanah Papua

Presiden Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Menase Tabuni. Sumber foto: jubi.id, 4 Maret 2024

JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengecam keras aksi penembakan yang terus terjadi belakangan di sejumlah wilayah di tanah Papua. Insiden kelam tersebut seperti penembakan warga di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dan di Manokwari, Papua Barat.

Presiden Eksekutif ULMWP Menase Tabuni mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima menyebutkan pada Selasa (16/7) sekitar pukul 20.00 WIT terjadi penembakan di depan Sekolah Dasar YPPGI Mulia, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. 

Korban aksi penembakan tersebut yaitu Dominus Enumbi, warga sipil dari Kampung Karubate, Mulia, Pemerinta Morib, Kepala Kampung Porbalo, Distrik Dokome, Tonda Wanimbo, warga Kampung Temu, Distrik Ilamburawi, Puncak Jaya.

Insiden penembakan orang tak dikenal juga terjadi di depan Bank Mandiri Sanggeng, Manokwari, Papua Barat, Rabu (17/7) sekitar pukul 16.16 WIT. Korbannya adalah pengacara senior tanah Papua Yan Christian Warinussy, SH, MH. 

Aksi penembakan kilat menggunakan kendaraan roda empat berwarna hitam. Warinussy, ujar Tabuni, adalah Direktur LP3BH, pegiat hak asasi manusia, dan juru bicara Jaringan Damai Papua. Warinussy turut memberi opini hukum dalam Permanent Peoples Tribunal (Pengadilan Rakyat Permanen) yang digelar oleh Queens Mary University di London pada 27-29 Juni 2024.

“Pemerintah Indonesia sejak lama telah menggunakan pendekatan militeristik dalam menanggapi konflik politik yang terjadi di West Papua, Aceh, dan Timor Timur (Timor Leste),” ujar Menase Tabuni melalui keterangan tertulis kepada Odiyaiwuu.com di Jakarta, Kamis (18/7).

Menurut Tabuni, metode yang umumnya digunakan adalah dengan membunuh, menyiksa atau mengintimidasi pemimpin dan pegiat hukum dan HAM yang memiliki pandangan yang berbeda dengan konsep negara kesatuan.

“Pemerintah Indonesia tidak memiliki peta jalan penyelesaian masalah West Papua dan cenderung menggunakan pendekatan militer sebagai upaya menciptakan teror demi membungkam seluruh bentuk kritik dan protes rakyat terhadap upaya genosida, ekosida, dan etnosida,” ujar Tabuni.

Tabuni menegaskan, masyarakat dan komunitas internasional perlu mendesak Pemerintah Indonesia agar segera menghentikan segala bentuk penjajahan dan pendudukan atas wilayah tanah Papua. Pasalnya, secara terstruktur dan sistematis mengancam eksistensi orang West Papua di masa depan.

“Kami juga menghimbau rakyat West Papua terus menjaga keamanan dan keselamatan diri karena pemerintah Indonesia sedang menjalankan operasi terselubung untuk membungkam seluruh gerakan pembebasan West Papua sebelum tahun 2045,” ujar Tabuni. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)