Oleh Paskalis Kossay
Kader Senior Partai Golkar Papua
SIAPA tak kenal sejarah panjang Partai Golkar? Partai Golkar adalah partai politik besar yang pernah berkuasa sejak Orde Baru. Partai ini digunakan sebagai alat kekuasaan rezim Orde Baru era Pemerintahan Presiden Soeharto kurang lebih selama 32 tahun.
Selama itu pula partai ini tidak pernah mengalami pasang-surut. Ia tetap stabil dan menempati posisi strategis dalam dinamika politik nasional. Partai Golkar juga selalu menempati posisi sebagai partai nomor wahid dan selalu meraih single majority dalam pertarungan merebut kursi wakil rakyat.
Baik daerah maupun pusat hingga menempatkan kader sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Bisa dikatakan, Partai Golkar menjadi satu-satunya partai selama rezim Orde Baru yang sulit mendapat tandingan partai politik lain bahkan melewati posisi Partai Golkar sebagai single majority.
Tetapi memasuki era reformasi, Partai Golkar mengalami perubahan mendasar dalam berbagai hal. Sistem dan struktur bangunan partai ini mengalami perubahan sejalan dengan dinamika dan tuntutan reformasi. Pada akhirnya Partai Golkar harus segera menyesuaikan diri dengan tuntutan reformasi.
Partai Golkar juga mengalami banyak perubahan mendasar, fundamental baik secara konsepsional, struktural, fungsional maupun operasional dalam praktik dan kehidupan sosial-politik berbangsa dan bernegara. Sementara secara ideologis, Partai Golkar tetap mempertahankan Pancasila sebagai asas tunggal partai.
Prahara politik
Namun, dalam dinamika dan perjalanan kehidupan berpartai di era reformasi, dinamika internal Partai Golkar berkembang terus dinamis dan konstruktif. Celakanya, di saat bersamaan menghadapi prahara politik yang kontraproduktif dengan sistem dan mekanisme pengelolaan partai. Namun demikan partai ini cukup dewasa dan cepat mengelola dinamika prahara tersebut secara demokratis dan kekeluargaan.
Prahara politik 2015, misalnya, juga pernah menerjang Partai Golkar dalam struktur keorganisasian. Partai Golkar sempat terbelah dua dalam kepengurusan. Kepengurusan dimaksud yaitu versi Agung Laksono (AL) dan Aburizal Bakrie (ARB). Masing-masing kubu jalan dengan kepengurusannya dalam satu bangunan bernama Partai Golkar.
Toh, partai berlambang pohon beringin ini segera keluar dari prahara dan kemelut yang sempat membelit dua kubu itu. Kedua kubu akhirnya kembali bersatu di bawah lindungan ‘beringin’ melalui mekanisme demokratis yaitu Musyawarah Nasional Luas Biasa (Munaslub) di Bali tahun 2017.
Kalau dulu, era rezim Orde Baru Partai Golkar dipandang identik dengan kekuasaan pemerintahan. Namun, di era reformasi, Partai Golkar tidak lagi seperti sediakala. Partai pemerintah tetapi murni sebagai partai politik yang terbuka dan mandiri. Hak dan kewajibannya sejajar dengan partai politik lainnya di Indonesia.
Secara fundamental dan konstitusional partai, Partai Golkar telah mentransformasikan diri menjadi partai terbuka, nasionalis-religius, dan demokratis. Partai Golkar selalu menghadirkan nilai-nilai demokrasi substansial dalam tubuh partai. Sekaligus menunjukkan diri sebagai pilar demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Wujud dari pratek kehidupan demokrasi yang baik dalam tubuh Partai Golkar, beberapa kali Partai Golkar mengalami prahara di tingkat internal. Namun, prahara itu segera berlalu, dapat diselesaikan dan ditemui solusi, jalan keluar para kader dengan dewasa dan demokratis.
Beberapa waktu belakangan, Partai Golkar kembali diguncang prahara politik internal. Merebaknya isu penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menggantikan posisi Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Desakan Munaslub semakin kencang disuarakan oleh beberapa kader senior partai. Meski demikian, hal ini baru dalam wacana. Bukan dalam aksi nyata. Tentu pada akhirnya akan bermuara pada mekanisme partai.
Berdasarkan mekanisme, desakan Munaslub tersebut belum memenuhi syarat formal. Sehingga sia-sialah membuang energi, tenagah bahkan waktu untuk sekadar menepis isu liar dan kontraproduktif itu.
Karena itu Partai Golkar secara organisatoris tidak akan goyah dengan isu Munaslub dalam situasi yang genting ini. Apalagi tersisa waktu enam bulan lagi memasuki pelaksanaan Pemilu 2024.
Partai Golkar sudah dewasa dalam mengelola isu-isu seperti ini sehingga badai akan berlalu. Setelah itu Partai Golkar kembali fokus mempersiapkan seluruh agenda politik menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Semoga
