Oleh: Yakobus Dumupa
(Pendiri dan pembina portal berita Odiyaiwuu.com)
REFORMASI 1998 menjadi titik balik bagi Indonesia setelah lebih dari tiga dekade di bawah pemerintahan otoriter Orde Baru. Dengan semangat demokratisasi, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum, Reformasi diharapkan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, setelah lebih dari dua dekade, banyak yang mempertanyakan apakah tujuan Reformasi benar-benar tercapai atau justru mengalami penyimpangan. Apakah Indonesia memerlukan Reformasi Jilid 2 untuk mengembalikan negara ini ke jalur yang lebih baik?
Demokrasi yang Melenceng
Salah satu cita-cita utama Reformasi adalah demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Namun, yang terjadi saat ini adalah demokrasi prosedural tanpa substansi. Oligarki politik masih kuat, partai-partai lebih mementingkan kepentingan elite daripada rakyat, dan praktik politik uang semakin merajalela. Demokrasi yang seharusnya memberikan ruang bagi rakyat justru didominasi oleh segelintir orang dengan kekuatan ekonomi dan politik.
Selain itu, politik dinasti semakin berkembang dan mengancam prinsip meritokrasi. Banyak jabatan publik yang diisi oleh keluarga atau kroni dari elite politik, bukan berdasarkan kompetensi. Situasi ini membuat rakyat sulit mendapatkan pemimpin yang benar-benar berjuang untuk kepentingan mereka, karena sistem politik lebih berpihak kepada mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan koneksi, bukan kepada yang memiliki kapasitas terbaik.
Korupsi yang Tak Kunjung Hilang
Reformasi bertujuan untuk memberantas korupsi, namun kenyataannya praktik korupsi semakin mengakar. Institusi seperti KPK yang awalnya menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi kini justru dilemahkan oleh berbagai regulasi dan intervensi politik. Korupsi di berbagai sektor, mulai dari birokrasi hingga proyek infrastruktur, terus terjadi tanpa hukuman yang cukup memberikan efek jera.
Selain itu, budaya impunitas terhadap pelaku korupsi juga masih kuat. Banyak pejabat yang tertangkap korupsi tetapi hanya mendapatkan hukuman ringan atau bahkan bebas setelah beberapa tahun. Hal ini menciptakan persepsi bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka yang lemah dan tidak memiliki kekuatan politik. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka pemberantasan korupsi hanya akan menjadi slogan kosong tanpa tindakan nyata.
Kesenjangan Sosial dan Ekonomi yang Memburuk
Reformasi diharapkan membawa kesejahteraan yang lebih merata bagi rakyat. Namun, realitasnya menunjukkan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan masih sangat timpang antara kelompok kaya dan miskin. Sumber daya alam yang seharusnya dikelola untuk kepentingan rakyat justru lebih banyak menguntungkan segelintir elite dan perusahaan besar.
Di pedesaan, banyak masyarakat masih kesulitan mendapatkan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik, sementara di perkotaan, harga properti dan biaya hidup semakin tinggi, membuat banyak warga miskin semakin tersisih. Pemerintah seharusnya memperkuat kebijakan redistribusi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial agar kesenjangan ini tidak semakin memburuk.
Penegakan Hukum yang Lemah
Reformasi juga menuntut supremasi hukum yang adil dan transparan. Namun, yang terjadi adalah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kasus-kasus hukum yang melibatkan rakyat kecil sering diproses dengan cepat dan keras, sementara pelanggaran oleh elite politik dan pejabat tinggi sering kali berakhir dengan impunitas.
Selain itu, intervensi politik terhadap lembaga hukum masih menjadi masalah serius. Keputusan hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu, bukan berdasarkan keadilan dan fakta yang ada. Tanpa reformasi sistem peradilan yang mendalam, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan semakin terkikis, yang pada akhirnya akan merusak fondasi negara hukum yang diimpikan oleh Reformasi 1998.
Kebebasan Berpendapat yang Dibelenggu
Salah satu keberhasilan Reformasi adalah terbukanya ruang kebebasan berpendapat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kebebasan ini kembali terancam dengan meningkatnya kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat yang bersuara kritis terhadap pemerintah. Regulasi seperti UU ITE sering digunakan untuk membungkam kritik, menunjukkan bahwa kebebasan berbicara yang diperjuangkan Reformasi semakin tergerus.
Selain itu, intimidasi terhadap oposisi politik dan media independen semakin marak. Banyak orang yang takut untuk menyuarakan pendapatnya karena risiko hukum yang tinggi. Jika kebebasan berbicara terus ditekan, maka demokrasi Indonesia akan semakin mundur menuju bentuk otoritarianisme baru yang justru ingin dihindari oleh Reformasi 1998.
Perlunya Reformasi Indonesia Jilid 2
Melihat berbagai penyimpangan ini, muncul pertanyaan besar: Apakah Indonesia membutuhkan Reformasi Jilid 2? Jawabannya bisa jadi ya, karena perubahan mendasar diperlukan untuk mengembalikan cita-cita Reformasi yang sejati. Reformasi Indonesia Jilid 2 bukan sekadar pergantian pemimpin, tetapi perubahan sistemik yang menyeluruh dalam berbagai aspek:
- Memperkuat demokrasi substansial, bukan sekadar prosedural, dengan membatasi kekuatan oligarki politik.
- Mengembalikan independensi lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK agar benar-benar berani menindak semua pelaku korupsi tanpa pandang bulu.
- Mereformasi sistem ekonomi agar lebih berkeadilan, dengan mengurangi dominasi korporasi besar dan memberikan kesempatan lebih luas bagi usaha kecil dan menengah.
- Menegakkan hukum yang adil, dengan memastikan tidak ada diskriminasi dalam proses peradilan.
- Menjamin kebebasan berpendapat, dengan merevisi regulasi yang berpotensi membungkam kritik dan membatasi demokrasi.
- Menghapus politik dinasti dengan menerapkan aturan ketat terkait nepotisme dan rekruitmen jabatan publik yang lebih transparan.
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan kebijakan ekonomi yang lebih pro-rakyat, termasuk pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
Reformasi 1998 membawa harapan besar, tetapi kenyataan saat ini menunjukkan bahwa banyak yang masih perlu diperbaiki. Jika Reformasi Indonesia Jilid 2 benar-benar diperlukan, maka harus dipastikan bahwa perubahan kali ini tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi benar-benar mendasar dan menyeluruh demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
