MERAUKE, ODIYAIWUU.com — Pemuda Katolik seluruh tanah Papua dalam Kongres Nasional Pemuda Katolik menyatakan sikap tegas menolak program transmigrasi dan cetak sawah di wilayah tanah Papua. Selain itu, meminta pemerintah pusat mengkaji ulang Program Strategis Nasional.
Pasalnya, program-program itu dianggap mengancam kelestarian lingkungan serta kearifan lokal masyarakat adat Papua. Para pengurus dan anggota Pemuda Katolik seluruh tanah Papua juga menilai, proyek-proyek tersebut merusak ekosistem hutan adat, tatanan sosial, dan mengabaikan hak-hak hidup masyarakat adat di bumi Cenderawasih.
“Papua bukan tanah kosong. Ini tanah bertuan dengan masyarakat yang memiliki hak atas lingkungan dan budayanya. Kami, Pemuda Katolik seluruh tanah Papua tidak butuh transmigrasi,” ujar Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Papua Melianus Asso kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Kamis (31/10).
Melianus Asso menegaskan, yang dibutuhkan masyarakat tanah Papua adalah pendidikan, kesehatan, akses air bersih, listrik, dan fasilitas dasar lainnya. Proyek nasional, kata Melianus, seharusnya mempertimbangkan hak dan aspirasi masyarakat lokal yang memiliki kedekatan spiritual dengan alam.
Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Tengah Tino Mote, menyampaikan beberapa pandangan yang mengedepankan pentingnya menjaga lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
“Sebagai organisasi Katolik yang berlandaskan nilai-nilai Laudato si’ pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus, kami bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan. Pemerintah seharusnya memahami bahwa Papua bukanlah wilayah kosong. Transmigrasi dan proyek cetak sawah di sini tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat dan malah menimbulkan keresahan,” ujar Tino.
Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Pegunungan Tadeus Mabel menegaskan, pemerintah pusat perlu mendukung kebijakan yang memungkinkan masyarakat adat Papua mengelola dan melindungi hutan adat mereka sendiri.
“Hutan di Papua bukan sekadar sumber daya alam, tapi ‘ibu’ yang menyediakan kehidupan bagi masyarakat di sini. Kebijakan yang mengabaikan keberadaan hutan Papua dan tradisi kami sama saja dengan mengabaikan kehidupan masyarakat adat yang telah merawat hutan ini selama berabad-abad,” ujar Tadeus tegas.
Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Selatan Fransiskus Xaverius Wambon menyoroti dampak transmigrasi terhadap mata pencaharian masyarakat lokal. Ia mengingatkan, pembangunan infrastruktur besar-besaran harus disesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Papua.
“Kami membutuhkan pengakuan dan perlindungan terhadap sumber daya alam serta pengembangan komoditas lokal yang berkelanjutan, bukan sekadar pembukaan lahan besar-besaran yang malah merusak lingkungan,” kata Tadeus.
Sedangkan Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Barat Yustina Ogoney mengatakan, hutan di Papua bukan sekadar sumber daya alam, tapi ‘ibu’ yang menyediakan kehidupan bagi masyarakat di sini.
“Kebijakan yang mengabaikan keberadaan hutan Papua dan tradisi kami sama saja dengan mengabaikan kehidupan masyarakat adat yang telah merawat hutan ini selama berabad-abad,” ujar Ogoney.
Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Barat Daya Yoseph Metodius Baru juga mengingatkan bahwa berbagai perusahaan ilegal yang beroperasi di Papua, terutama di sektor penambangan emas dan penebangan kayu, telah merusak hutan serta menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat adat.
“Kami mendesak pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan ini dan membuka dialog langsung dengan masyarakat Papua, terutama tokoh adat dan pemuda yang selama ini mengawal isu ini. Tanpa adanya aturan yang kuat dan perlindungan penuh dari pemerintah, kehancuran lingkungan hanya tinggal menunggu waktu,” kata Metodius.
Dalam pernyataan bersama ini, Pemuda Katolik seluruh tanah Papua meminta agar Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, dan Pemerintah Provinsi bekerja sama dalam mengatasi isu ini.
“MRP tidak dapat berjalan sendiri namun perlu sinergi dari semua pihak terkait, mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat,” ujar Koordinator Pemuda Katolik Wilayah Papua Vincentius Paulinus Baru.
Paulinus yang kini anggota MRP menegaskan bahwa regulasi yang jelas dan ketat harus diterapkan untuk memastikan tidak ada eksploitasi ilegal yang mengabaikan kesejahteraan masyarakat adat di Papua.
Pemuda Katolik seluruh tanah Papua meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan transmigrasi di Papua, melakukan dialog langsung dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, khususnya yang mengawal isu ini serta memaksimalkan pendekatan yang humanis. Mereka menegaskan agar tidak ada lagi korban di kalangan warga Papua.
Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma menegaskan, pihaknya akan membawa aspirasi ini ke Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kementerian terkait, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
“Ini adalah langkah penting untuk memastikan suara masyarakat Papua didengar dan direspons secara serius,” kata Stefanus Asat Gusma.
Pemuda Katolik seluruh tanah Papua berharap pemerintah pusat segera memberikan perlindungan penuh terhadap hutan-hutan adat demi keberlanjutan lingkungan hidup serta masyarakat asli Papua. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
