TIMIKA, ODIYAIWUU.com — Pihak manajemen PT Freeport Indonesia hingga kuartal pertama 2022 sudah membina 198 pengusaha lokal di Papua yang bergerak di bidang usaha mikro kecil menengah (UMKM) sehingga menyerap sebanyak 1.300 pekerja.
Ratusan UMKM lokal yang dibina perusahaan tambang dunia tersebut tak hanya menyasar warga masyarakat dari tujuh suku yang meliputi dua suku besar yaitu Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan lain seperti Dani, Damal, Nduga, Moni, dan Mee tetapi UMKM di luar Mimika.
“Selain pengusaha lokall binaan Freeport dari tujuh suku di Mimika, ada juga pengusaha lokal binaan Freeport lainnya seperti Jayapura dan Sorong. Data pengusaha termasuk serapan tenaga kerja binaan Freeport bisa diakses secara jelas dan terbuka dari sebelumnya yang dikeluhkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Mimika,” ujar Manager Community Development Freeport Indonesia Yohanes Bewahan di Hotel and Resto Cenderawasih 66 mengutip Timika Express, Jumat (20/5).
Bewahan menyebut, dalam rangka pengembangan sumber daya manusia masyarakat lokal Papua agar terus tumbuh pasca tambang, dua tahun sebelum virus korona (Covid-19) melanda Mimika sudah digelar pertemuan antara pimpinan Freeport Indonesia Claus Wamafma dengan Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob.
“Dalam pertemuan saat itu disepakati kerjasama tiga pihak dalam satu atap yaitu Freeport Indonesia, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro, YPMAK dengan Pemerintah Kabupaten Mimika. Kita berharap ada realisasi di masa akan datang melalui tiga pihak ini masyarakat terbantu,” kata Bewahan lebih jauh.
Pihaknya menambahkan, dari 198 pengusaha lokal tersebut saat ini ada yang sudah mandiri seperti pemilik usaha Roto Rooter Ny Anastasia Tekege, Direktur PT Mpaigelah Maximus Tipagau, dan owner PT Otonoma Gregorius Okoare. “Ada juga pemilik Nemangkawi Jaya di mana berkat binaan Freeport usaha ini berkembang baik serta prospektif dan sudah menyerap ratusan bahkan ribuan tenaga kerja,” lanjut Bewahan.
Kisah di balik sukses ratusan pengusaha lokal binaan Freeport di lereng gunung Nemangkawi tersebut diakui pihak pengusaha lokal mengingat para pelaku usaha ini selalu patuh regulasi yang diterbitkan korporasi dan pemerintah. “Selama ini, kalau ada regulasi turun sampai di Freeport itu pasti ada contract operation. Sampaikan ke kami sebagai pembina untuk membuat regulasi. Kontrak itu harus komplit seperti dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, termasuk regulasi lain yang harus dipenuhi sebagai perusahaan. Itu wajib kami lakukan,” ujarnya.
Bewahan menambahkan, pengusaha binaan Freeport yang mempekerjakan ribuan karyawan itu sudah terdaftar kepesertaannya baik di BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan. “Sejak November 2021 kita sudah penuhi 90-an persen. Kini bisa dipastikan memasuki kuarter pertama 2022 kita sudah penuhi semua. Ini yang luar biasa kerjasama kami dengan BPJS memastikan fungsi juga relevansi dengan regulasi, termasuk dengan pihak perbankan,” katanya.
Diakui Bewahan, adapun kecenderungan data berbeda dikarenakan ada pekerja yang mengndurkan diri atau diberhentikan, namun oleh pihak pengusaha tidak melapor. “Ini yang jadi concern, perhatian kami agar semua data ter-cover dengan baik dan 198 pengusaha lokal binaan kami tidak mengalami kendala dalam menjalankan rosa usahanya. Kami berharap ke depan muncul Anstasia, Maximus atau Gregorius lain yang bisa mandiri dalam Program Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau PP-UMKM.
Program pembinaan ini merupakan salah satu program tanggungjawab sosial korporasi atau Corporate Social Responsibility (CSR) Freeport Indonesia terhadap warga masyarakat di sekitar perusahaan. Program ini efektif terhadap lapangan pekerjaan baru yang digerakkan para pengusaha lokal.
Menurutnya, dana CSR di sektor pengembangan ekonomi, pendidikan dan Kesehatan tersebut dibiayai dari dana kemitraan Freeport untuk pengembangan masyarakat. Program CSR merupakan salah satu elemen penting dalam kegiatan operasional suatu perusahaan.
Konsep CSR yang komprehensif akan mampu membawa manfaat bagi para pihak, stakeholders menciptakan relasi harmonis antara pelaku usaha, pemerintah dengan warga masyarakat. Pengalaman menunjukkan, setiap program CSR Freeport berhasil mendapatkan penghargaan dari beberapa lembaga.
Pada awal Oktober 2018, misalnya, Freeport meraih Top CSR Award untuk kategori program infrastruktur. Penghargaan ini diberikan atas komitmen Freeport membantu Pemerintah Kabupaten Mimika membangun Bandara Internasional Mozes Kilangin dan Mimika Sport Complex (MSC) di Timika. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
