Oleh Ben Senang Galus
Penulis buku Kuasa Kapitalis dan Matinya Nalar Demokrasi
Quantum glorificavit humanum rei publicae re vera, sejatinya politik adalah memuliakan kemanusiaan. Demikian pula politik sebagai cara untuk membangun peradaban suatu bangsa menjadi lebih beradab. Partai politik merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan demokrasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan demokrasi melalui fungsi-fungsi partai politik.
Di Indonesia fungsi-fungsi partai politik belum dilakukan secara baik dan bertanggungjawab oleh partai. Partai lebih berkonsentrasi pada bagaimana merebut kekuasaan dengan cara-cara yang anti terhadap demokrasi yang melanggengkan politik dinasti, politik kekerabatan, dan politik uang (politik oligarki). Akibatnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menggerogoti partai politik dan pemerintahan pada berbagai level di Indonesia.
Praktik politik oligarki dalam proses perjalanan demokrasi Indonesia merupakan penyakit akut yang sulit diobati dalam waktu yang singkat, apalagi peran partai politik yang tetap memelihara praktik oligarki. Pasca reformasi, rekruitmen politik yang dilakukan oleh partai politik didominasi oleh pemilik modal (oligarki). Oligarki-lah yang menentukan siapa yang menduduki jabatan bupati, walikota, gubernur, menteri, sampai presiden, termasuk jabatan di birokrasi, mulai dari pejabat eselon empat sampai eselon satu, baik di pusat maupun di daerah, oligarki sangat berperan dan menentukan haluan politik Indonesia.
Pemilik modal memandang pemilik partai mempunyai hubungan dekat yang semakin memberi ruang eksisnya politik oligarkis dalam sistem demokrasi Indonesia. Hubungan ini terpelihara sangat kuat mulai dari daerah sampai pusat.
Sebagai akibat langsung dari politik oligarki, tak jarang rakyat dipertontonkan dengan sajian informasi korupsi, suap, dan gratifikasi yang dilakukan oleh elit partai di Indonesia. Politik oligarki bukan saja terjadi pada level nasional tetapi juga terdistribusi ke daerah, sehingga kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan sulit untuk dicapai. Itulah gambaran pola demokrasi dengan model pemilihan atau sistem elektoral. Rekruitmen politik berbasis modal finansial dan kekerabatan mengakibatkan orang-orang potensial yang memiliki kompetensi dan integritas mumpuni dalam mewujudkan demokrasi sejati tidak dilirik oleh partai politik.
Honai adalah rumah adat masyarakat Papua, berbentuk bulat, secara filosofis mengandung makna garis imaginer antarpemilik dengan honai dalam hubungan makrokosmos dan mikrokosmos yang berlandaskan kesederajatan, egaliter, inklusif, demokratis. Secara politik atau demokrasi honai dipahami sebagai entitas dan otensitas politik warga, kewargaan atau politik membangun kesederajatan, yang mengutamakan aspek kemanusiaan, dan terutama memuliakan kemanusiaan (humanitatem glorificamus)
Demokrasi honai merupakan pilihan sekalligus merupakan jawaban terhadap semakin peliknya politik oligarki atau politik elektoral di Indonesia yang tidak memuliakan kemanusiaan. Demokrasi honai adalah bagian dari partisipasi politik masyarakat yang mengarah pada perwujudan demokrasi melalui proses rekruitmen pemimpin pada berbagai level yang lahir dari motivasi dan inisiatif warga untuk mengubah secara radikal tatanan demokrasi yang didominasi oleh praktik oligarki atau politik elektoral, sekaligus menghapus demokrasi elektoral yang didukung oleh pemburu rente.
Demokrasi honai dibangun oleh warga secara bersama-sama dan bertanggungjawab dalam menginisiasi dan mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang memiliki visi, kompetensi, dan integritas, moral personal dalam memperbaiki tatanan politik dan demokrasi di Papua khususnya dan Indonesia umumnya.
Demokrasi honai bisa menjadi model atau suatu gerakan pilihan nurani dalam rekruitmen politik dan sebagai cara yang tepat untuk melumpuhkan praktik-praktik oligarkis dan demokrasi elektoral. Mungkin ada baiknya kita mulai dari Papua.
Demokrasi honai, mengurangi biaya politik dan mencegah berpeluang masuknya kelompok oligarki atau pemburu rente dalam pemilihan kepala daerah di tanah Papua, yang selama ini bergentayangan. Karena yang mengawasi semua pergerakan politik tersebut adalah warga masyarakat sendiri, tokoh masyarakat, mama-mama hingga generasi muda. Masyarakat yang mengontrol jalannya dinamikan perpolitikan mulai dari kampung sampai tingkat provinsi.
Menjanjikan Kemulian dan Harapan
Demokrasi kita yang dikendalikan oligarki itu berskandal. Mengapa? Pertama, alih-alih mengokohkan solidaritas warga, demokrasi kita membiarkan ekspansi pasar yang justru merusak solidaritas. Kedua, alih-alih melindungi pluralitas, demokrasi kita malah membiarkan pertumbuhan kekuatan-kekuatan ekstrem religius yang mengancam pluralitas.
Ketiga, alih-alih menyediakan kesetaraan kondisi-kondisi, demokrasi kita justru menghasilkan kondisi-kondisi ketidaksetaraan. Bahwa skandal-skandal demokrasi kita tidak dapat diatasi dengan menghentikan demokratisasi, melainkan dengan memperdalamnya dengan “demokrasi honai” untuk menghasilkan hukum-hukum legitim yang memperluas kesetaraan dan akhirnya juga dapat membatasi pertumbuhan oligarki.
Demokrasi honai menjanjikan kemuliaan dan harapan akan kebebasan politik, kesetaraan dan persaudaraan dalam ikatan solidaritas penuh empati atas penderitaan sesama (common enemy) warga negara, sebagai instrumentasi demokrasi yang memiliki kekuatan soliditas dan bermetamorfosis menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan.
Praktik oligarki politik, sebagaimana lazim di banyak tempat, lebih berorientasi pada akumulasi dan perluasaan kekayaan dan meningkatnya pengaruh ikatan keluarga atau politik dinasti di dalam mengendalikan kebijakan pemerintahan. Konteks politik Indonesia mutakhir, semakin terasakan, betapa demokrasi berada dalam cengkeraman oligarki politik, baik itu yang direpresentasikan oleh kekuatan aktor politik lama produk Orde Baru ataupun produk politik Orde Reformasi. Langgam dan pengaruh oligarki ini tidak hanya di pusaran politik nasional, juga pusaran politik lokal.
Cengkeraman oligarki politik ini memang sangat mengkhawatirkan, namun demikian berbagai kekuatan perlawanan masyarakat sipil masih memberi harapan, bahwa demokrasi honai tidak mudah dibajak dan dikendalikan oleh para oligarki.
Ciri demokrasi honai
Demokrasi honai, sebuah demokrasi yang menggantikan atau lebih tepatnya memusnahkan demokrasi konvensional seperti demokrasi elektoral (pilkada) atau demokrasi fosil (demokrasi oligarki). Demokrasi honai dengan pengarusutamaan dengan beberapa ciri.
Pertama, menekankan pentingnya prosedur komunikasi untuk meraih legitimitas hukum di dalam sebuah proses pertukaran yang dinamis antara sistem politik dan ruang publik yang dimobilisasi secara kultural. Sehingga ada konsensus atau kesepakatan bersama.
Konsensus itu adalah menimbang-nimbang calon (deliberatif-deliberatio). Misalnya Petrus Pikow akan diorbitkan menjadi bupati di daerah X maka hal yang paling penting adalah “the good three produce(s) good fruith” sebagai hukum alam honai, yaitu “all things begins from honai”.
Orang-orang yang dipilih memang berasal dari “the good tree”. The Good Tree adalah mengandaikan sebuah keluarga yang baik. Untuk menjadi pemimpin harus berasal dari keluarga yang berlatar belakang keluarga terpadang, role model, dan sudah teruji di honai. Bagaimana mekanisme demokrasi honai?
Mekanismenya, ketika pilkada hendak dilakukan (minimal 6 bulan sebelum pelantikan) setiap kampung membuka pendaftaran untuk menjadi calon bupati. Kampung bersama dengan kabupaten membuat aturan dan mekanisme demokrasi honai. Para kandidat di tingkat kampung melakukan debat program yang telah disusun kandidat secara bersama-sama di honai.
Yang menang di tingkat kampung (dipilih satu orang saja), kemudian melakukan debat di tingkat distrik (pilih satu orang juga). Hasil di tingkat distrik dibawa ke tingkat kebupaten. Kalau satu kabupaten ada 12 kecamatan, maka debat di tingkat kebupaten ya dua belas orang itu. Siapa yang menang debat di tingkat kabupaten, masyarakat (honai) yang menentukan.
Misalnya si A mendapat nilai tertinggi, maka dia menjadi bupati dan si B mendapat nalai di bawah si A, maka si B menjadi wakil bupati. Seketika itu juga masyarakat (honai) langsung menetapkannya. Hasilnya dikirim ke Jakarta untuk mendapatkan SK pengangkatan bupati oleh presiden.
Dalam demokrasi honai, partai politik maupun KPU tidak diperlukan. Boleh saja partai terlibat, tapi tidak menentukan parameter calon. Yang menentukan para meter calon adalah masyarakat (honai) sendiri. Keuntungannya biaya murah, menghindari campur tangan oligarki. Jika ditaksir, satu pilkada dengan model demorkasi honai hanya menghabiskan uang 50 juta rupiah. Yang membiayai itu semua adalah masyarakat sendiri.
Demokrasi honai secara teori pertama-tama adalah menghubungkan antara fungsi hukum sebagai medium integrasi sosial dengan sebuah teori sosiologis yang menghasilkan tindakan komunikatif atau disebut Lebenswelt (dunia-kehidupan) dan diskursus praktis. Diskursus adalah bentuk komunikasi yang reflektif yang mentematisasi sebuah problem tertentu.
Dengan demikian, ada dua bentuk komunikasi, yaitu komunikasi sehari-hari dan diskursus. Secara umum ada beragam tipe diskursus yaitu diskursus teoretis, diskursus praktis, dan diskursus kritis. Diskursus teoretis adalah percakapan argumentatif menyangkut persoalan-persoalan yang faktual. Sedangkan diskursus praktis, tema yang menjadi problem adalah norma. Pada diskursus kritis tidak perlu mengupayakan adanya konsensus.
Kedua, mungkin bisa menjadi suatu proses deliberation (menimbang-nimbang) itu bisa berjalan dalam konteks demokrasi honai tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh warga negara, melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan itu. Sehingga dalam demokrasi honai itu meminati persoalan kesahihan keputusan-keputusan kolektif.
Kontrol demokratis melalui opini publik yang memiliki suatu bentuk logis dan koheren yang dianggap sahih secara universal dan rasional. Sehingga dapat dikatakan demokrasi honai mengacu pada prosedur formasi opini dan aspirasi secara demokratis warga masyarakat Papua.
Dalam demokrasi honai bukanlah jumlah kehendak-kehendak individual dan juga bukan sebuah kehendak ‘umum’ yang merupakan sumber legitimitasi, melainkan sumber legitimasi itu adalah proses formasi honai, argumentatif-diskursif suatu keputusan politis yang ditimbang bersama-sama yang senantiasa bersifat sementara dan terbuka revisi.
Prinsip demokrasi honai
Prinsip dalam demokrasi honai tercerminkan dalam membangun kompetensi yang komunikatif. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah membiarkan mereka untuk menghargai pendapat sendiri. Perbedaan dalam berpendapat adalah suatu hal kewajaran dan itu harus diberikan ruang tersendiri. Dengan beragamnya pendapat, maka akan membuka banyak perspektif dari berbagai sudut pandang yang berbeda.
Suatu hal yang perlu digaris bawahi adalah dalam negara hukum, demokrasi honai itu sangat anti revolusi karena akan terkait dengan kekerasan. Demokrasi honai hanya mengakui reformasi yang bisa membangun berbagai partisipasi seluruh warga masyarakat.
Gagasan demokrasi honai ini bermula dari kegelisahan “tak berdayanya hukum publik tak bekerjaanya respublika dan rechtstaat. Pilar-pilar arsitektur respublika ini tak lagi berfungsi ketika ia dikuasai oleh kekuatan tak tampak yaitu kekuasaan rahasia (secret power) yang menguasai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bahaya ke depan adalah apabila negara ini dikelola oleh kekuatan rahasia, para mafia, kartel, rentenir, oligarki, konspirasi, komplotan, persekongkolan yang semuanya anti respublika. Dan menurut saya saat ini terasa sangat tajam sekali. Respublika menjadi urusan kekuatan gelap dari sebuah republik gelap. Respublika akan dikendalikan oleh “potentia invisibilis” yang tak tersentuh oleh negara.
Supaya diskusi tentang demokrasi honai, di masa mendatang bisa tetap berjangkar pada perjuangan revolusioner demokrasi yang sudah ada atau tidak mulai dari nol, pemikiran demokrasi honai menjadi keniscayaan dihadirkan di republik ini. Semoga!
