WAMENA, ODIYAIWUU.com — Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dr Ribka Haluk, S.Sos, MM, Jumat (6/2) mengatakan, kriteria syarat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan telah terpenuhi dan siap mulai pembangunan awal 2026.
“Hari ini saya meninjau langsung sekaligus memastikan kesiapan pembangunan KIPP Papua Pegunungan.” ujar Ribka Haluk usai meninjau lokasi KIPP Papua Pegunungan di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Jayawijaya, Jumat (6/2).
Ribka, mantan Penjabat Gubernur Papua Tengah, menjelaskan, proses pembangunan KIPP telah memasuki tahap detail engineering design atau rancang bangun rinci
“Pembangunan KIPP Papua Pegunungan mencakup sejumlah fasilitas utama, di antaranya kantor gubernur, kantor Majelis Rakyat Papua, dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP),” kata Ribka lebih lanjut.
Pemerintah pusat, lanjut Ribka, terus mendorong agar dipercepat mulai pembangunan tahun ini. “Kita sudah bisa mulai pembangunan. Puji Tuhan, Pak Gubernur dengan Pak Sekda, dan semua jajaran sudah clear kriterianya, semua sudah memenuhi syarat, DED-nya sudah,” ujar Ribka.
Ribka menambahkan, tahapan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh kementerian teknis, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Setelah DED, proses akan berlanjut ke tahap lelang hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan.
Menurut Ribka, sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian Dalam Negeri dengan DPR RI, seluruh kantor daerah otonomi baru (DOB) ditargetkan sudah operasional pada 2027.
“Nanti pembagian tugasnya ada, pemerintah pusat kerja apa, pemerintah daerah kerja apa. Nanti Pak Kadis PU, Pak Sekda, pemerintah pusat bangun fisik biasanya, tetapi perabot isi di dalam itu adalah tugas dari pemerintah daerah. Termasuk kantor-kantor lainnya, isinya, itu yang nanti dilakukan oleh teman-teman di daerah,” ujar Ribka.
Selain meninjau KIPP, kunjungan Ribka juga terkait rencana pembangunan Aula STA Tom Bozeman. Ia mengatakan, permintaan pembangunan aula tersebut disampaikan pihak sekolah saat kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu.
“Nanti soal namanya kita masih tetap, masih pakai, Aula STA Tom Bozeman Wamena. Waktu itu secara spontanitas Pak Menteri Perumahan minta kepada pihak sekolah bagaimana bisa berikan nama Aula Prabowo. Tetapi kita timbang ini harus [izin] karena nama Presiden, jadi kita harus izin dulu kepada Pak Presiden,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Ribka didampingi Penjabat Sekda Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Panggabean serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan. (*)
