WAMENA, ODIYAIWUU.com — Masyarakat tanah Papua merespon aksi Front Pemerhati Papua di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesi dan Kejaksaan Agung yang meminta John Wempi Wetipo, SH, MH dicopot dari jabatan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Presiden Joko Widodo.
John diminta sejumlah pihak untuk dicopot dari jabatannya atas tudingan terlibat merampas tanah adat milik warga masyarakat di Kabupaten Jayawijaya untuk membangun kantor Gubernur Papua Pegunungan. John juga dituding mengintervensi penunjukan dan pengangkatan sejumlah pejabat bupati dan eselon lainnya di tanah Papua.
”Aksi demo Front Pemerhati Papua baik di Mabes Polri maupun Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu itu tak berdasar. Kami melihat front itu tidak tercatat sebagai sebuah organisasi resmi berbadan hukum,” ujar tokoh muda Papua Esau Wetipo kepada Odiyaiwuu.com dari Wamena, kota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Jumat (28/7).
Esau menambahkan, demo itu juga terbaca sekali nuansa politisnya sekadar memuluskan libido kekuasaan dan kepentingan sesaat oknum elit tertentu Papua yang berniat kurang patut menyudutkan posisi bahkan merusak nama baik dan reputasi Wakil Menteri Dalam Negeri di hadapan pemerintah dan rakyat tanah Papua menjelang kontestasi Pemilu tahun 2024.
“Masyarakat Papua itu kenal baik Pak John Wempi Wetipo saat menjabat Bupati Jayawijaya dua periode. Kemudian Bapak Presiden mempercayakan beliau sebagai Wakil Menteri PUPR kemudian saat ini sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Rekam jejak Pak John Wetipo terukur hingga mendapat tugas resmi Bapak Presiden,” lanjut Esau, yang juga tokoh masyarakat Papua Pegunungan.
Namun, menurut Esau, belakangan muncul aneka isu negatif yang berseliweran dengan tujuan merusak nama baik dan reputasi John. Pihaknya menuding, di balik gerakan merusak nama baik dan reputasi John Wetipo, otak di balik gerakan itu sudah dapat ditebak, yaitu gerakan politis berbauh fitnah oknum yang menggunakan tangan pihak lain sekadar menjatuhkan nama baik John, putra asli tanah Papua dari Papua Pegunungan.
“Cara dan langkah oknum elite tertentu Papua yang menggunakan tangan pihak lain merusak nama baik dan reputasi Pak John Wetipo sangat memalukan. Pihak-pihak itu menuding Pak John mengintervensi penunjukan dan pengangkatan sejumlah pos jabatan bupati maupun eselon di tanah Papua. Pak John sebagai Wakil Mendagri atas nama pemerintah akan tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar proses pelaksanaan pemerintahan di daerah berjalan normal untuk melayani masyarakat,” ujar Esau.
Artinya, bila ada tudingan bahwa Wakil Mendagri mengintervensi berbagai hal di tubuh pemerintahan di daerah adalah sesuatu alasan murahan. Jadi, misalnya, John Wempi Wetipo dituding telah melakukan tindakan perampasan atas tanah masyarakat adat.
“Perlu saya tegaskan bahwa Pak John Wetipo itu anak adat yang lahir dan besar dalam tradisi dan adat yang sangat kuat. Kalau Pak John hendak masuk ke suatu wilayah tertentu di tanah Papua, beliau sudah mengerti dengan siapa beliau duduk dan di mana duduknya, itu beliau tahu. Jadi, orang-orang yang tidak sepaham dengan beliau inilah mereka memanfaatkan momentum ini merusak nama baik Pak John John. Seolah-olah masyarakat tidak mau hadirnya sebuah provinsi,” ujar Esau.
Menurut Esau, bila mau jujur, di mana terjadi tindakan perampasan hak masyarakat adat yang dilakukan Wakil Mendagri di Papua Pegunungan, tak mungkin dilakukan seorang Wakil Mendagri yang nota bene anak adat asli Papua Pegunungan. Urusan lokasi pembangunan kantor gubernur, menjadi tugas dan kewenangan pemerintah provinsi. Bukan tugas pemerintah pusat.
“Kehadiran Pak Wakil Mendagri hanya sebatas memantau sejauhmana proses pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan untuk kemajuan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Jadi, posisi Pak Wakil Mendagri sebatas membantu Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sejauhmana proses pembangunan kantor gubernur baru,” ujar Esau. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
