Oleh Laurens Ikinia
Peneliti Pusat Studi Papua Fisipol ; Dosen Hubungan Internasional UKI Jakarta
SETIAP Senin, halaman sekolah di Wamena menjadi tempat penulis belajar mengenal Indonesia. Bendera Merah Putih dikibarkan, lagu Indonesia Raya dinyanyikan, dan Pancasila dibacakan. Para pelajar berdiri mengikuti rangkaian upacara. Dari sanalah kelima sila mulai menetap dalam ingatan penulis.
Selama menempuh pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, penulis sering mendapat tugas sebagai pemimpin upacara atau ajudan pembina upacara yang membawa teks Pancasila. Ada kebanggaan ketika dipercaya menjalankan tugas itu. Ada pula tanggung jawab untuk memastikan setiap bagian terlaksana dengan baik.
Kenangan tersebut kembali hadir pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober. Setelah bertahun-tahun berlalu, penulis bertanya: seberapa sakti Pancasila dalam kehidupan orang Papua? Apakah nilai-nilai yang dahulu kami hafalkan telah sungguh-sungguh hadir dalam cara negara memperlakukan warganya?
Hafalan yang Menagih Kenyataan
Di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, wilayah yang kini menjadi bagian Provinsi Papua Pegunungan, Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan teks yang wajib dihafalkan. Kami mengingat kalimat-kalimatnya, meskipun belum sepenuhnya memahami kedalaman maknanya.
Pada usia sekolah, penulis memahami kewajiban itu sebagai bagian dari kedisiplinan. Membaca dengan benar, mengingat urutan, dan mengikuti upacara merupakan tugas yang harus dijalankan. Pemahaman tentang kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan tumbuh kemudian, ketika kehidupan menghadirkan pertanyaan yang tidak dapat dijawab hanya dengan hafalan.
Dalam percakapan dengan sejumlah pelajar di Jabodetabek, penulis pernah menemukan beberapa yang belum lancar menyebutkan kelima sila. Pengalaman terbatas ini tentu tidak mewakili seluruh sekolah. Penulis juga tidak bermaksud menjadikan hafalan sebagai perlombaan untuk menentukan siapa yang paling mencintai Indonesia.
Namun, pengalaman tersebut mengusik permenungan. Anak-anak Papua begitu akrab dengan kewajiban menghafalkan dasar negara. Mengapa kesetiaan orang Papua kepada Indonesia masih kerap dipertanyakan? Apakah kecintaan kepada bangsa harus terus dibuktikan oleh sebagian warga, sementara pengalaman mereka sebagai warga belum sungguh-sungguh didengarkan?
Penulis merasa bahwa pendidikan kebangsaan membutuhkan hubungan yang jujur antara pelajaran dan kenyataan. Ketika seorang anak diajarkan tentang kemanusiaan, ia perlu mengalami perlakuan yang manusiawi. Ketika keadilan sosial dibacakan, ia perlu melihat kesempatan untuk bersekolah, memperoleh pelayanan kesehatan, dan merencanakan masa depan.
Anak-anak mengenal negara melalui pengalaman yang dekat. Melalui guru yang hadir di kelas. Melalui tenaga kesehatan yang melayani keluarganya. Melalui aparatur yang mendengarkan tanpa merendahkan. Dari pengalaman-pengalaman sederhana itu, Indonesia memperoleh wajah dalam ingatan mereka.
Karena itu, penulis berharap anak-anak Papua mengingat Pancasila dengan perasaan yang hangat. Mereka berhak tumbuh dengan keyakinan bahwa kelima sila melindungi kehidupan mereka, menghormati keluarganya, dan membuka jalan menuju masa depan.
Persatuan Harus Menghadirkan Kemanusiaan
Dalam merefleksikan arah kebijakan terhadap Papua, penulis melihat perhatian yang besar terhadap persatuan dan keutuhan wilayah. Menjaga kedaulatan merupakan tanggung jawab negara. Namun, Pancasila mengandung lima sila yang harus dihayati sebagai satu kesatuan.
Persatuan memerlukan ketuhanan yang menuntun tanggung jawab moral, kemanusiaan yang melindungi martabat, musyawarah yang menghargai suara rakyat, dan keadilan yang menghadirkan manfaat bersama. Kelimanya memberikan arah bagi cara kekuasaan dijalankan.
Sila pertama mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan. Jabatan seharusnya menumbuhkan kesungguhan untuk melayani, kejujuran dalam mengambil keputusan, dan kerendahan hati untuk menerima koreksi. Setiap warga yang membawa keluhan adalah manusia yang martabatnya wajib dihormati.
Bangsa Indonesia memiliki pengetahuan, lembaga, dan kemampuan untuk menghadirkan pelayanan yang baik. Penulis berharap kemampuan itu digunakan dengan kebijaksanaan. Nilai ketuhanan perlu terlihat dalam keberanian melindungi kehidupan dan kesediaan memperbaiki tindakan yang menimbulkan penderitaan.
Sila kedua membawa perhatian penulis kepada keluarga-keluarga di wilayah pegunungan dan pedalaman Papua. Mereka adalah warga negara Indonesia. Mereka berhak menjalani kehidupan dengan aman, menyekolahkan anak, mengolah kebun, beribadah, dan membangun masa depan di tanah tempat mereka bertumbuh.
Bayangkan seorang anak yang ingin berangkat ke sekolah dengan tenang. Bayangkan seorang ibu yang membutuhkan pertolongan ketika anggota keluarganya sakit. Bayangkan seorang ayah yang berharap hasil pekerjaannya cukup untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Kebutuhan mereka sederhana, tetapi menentukan martabat kehidupan.
Apakah negara telah hadir dengan cukup dekat untuk menjawab kebutuhan itu? Apakah keluhan mereka memperoleh perhatian yang sama dengan keluhan warga di wilayah lain? Pertanyaan tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi kebijakan.
Dalam situasi konflik, perlindungan warga sipil harus menjadi prioritas. Semua pihak bertanggung jawab menjaga keselamatan masyarakat. Dugaan kekerasan perlu diperiksa secara adil, dan korban harus memperoleh perlindungan serta akses terhadap keadilan.
Dari sini, makna persatuan menjadi lebih jelas. Rasa memiliki tumbuh ketika seseorang merasa diterima, dilindungi, dan diperlakukan setara. Negara dapat memperkuat ikatan kebangsaan melalui pelayanan yang dapat dipercaya dan kesediaan mendengarkan suara masyarakat.
Penulis berharap perhatian terhadap tanah Papua selalu berjalan bersama perhatian terhadap orang Papua. Menjaga wilayah berarti juga menjaga kehidupan penduduknya. Orang Papua telah menjadi warga negara; hak mereka perlu dipenuhi tanpa tuntutan untuk terus membuktikan bahwa mereka layak diterima.
Suara Papua, Ukuran Keadilan
Sila keempat mengingatkan bahwa rakyat mempunyai suara dalam menentukan masa depannya. Kebijakan tentang Papua perlu dibangun melalui percakapan yang memberi tempat bagi pengalaman masyarakat. Tokoh adat, perempuan, pemuda, pemuka agama, dan masyarakat Nusantara memiliki pengetahuan yang penting untuk didengarkan.
Musyawarah membutuhkan kesediaan menerima keberatan. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas, kesempatan menyampaikan pandangan, dan penjelasan tentang tindak lanjutnya. Mereka harus dapat melihat bahwa keterlibatannya mempunyai pengaruh terhadap keputusan.
Kritik juga perlu diterima sebagai kesempatan memperbaiki kebijakan. Ketika warga menyampaikan pengalaman yang menyakitkan, pemerintah perlu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kepercayaan dapat tumbuh dari kesediaan mengakui persoalan dan bertanggung jawab atas penyelesaiannya.
Sila kelima kemudian mengajak kita melihat hasilnya. Apakah pendidikan semakin terjangkau? Apakah pelayanan kesehatan membaik? Apakah anak muda memperoleh kesempatan bekerja? Apakah masyarakat adat terlindungi dan menikmati manfaat pembangunan?
Jalan, jembatan, dan gedung memiliki arti ketika membantu masyarakat hidup lebih baik. Keadilan sosial perlu terlihat dalam kehidupan keluarga, kesempatan generasi muda, serta perlindungan terhadap mereka yang paling membutuhkan.
Pada Hari Kesaktian Pancasila kemarin, penulis berharap pemerintah pusat dan daerah, aparatur sipil, serta aparat keamanan kembali menghayati kelima sila melalui tanggung jawab sehari-hari. Anak-anak Papua juga perlu melihat teladan dari orang-orang yang mengajarkan kesetiaan kepada dasar negara.
Seberapa sakti Pancasila di Papua? Jawabannya akan ditemukan dalam kehidupan warga: ketika mereka merasa aman, suaranya didengar, dan haknya dipenuhi.
Semoga kelima sila yang mereka hafalkan menjadi pengalaman yang kelak mereka ceritakan dengan bangga. Di situlah Pancasila memperoleh maknanya yang paling dekat: dalam kehidupan manusia yang terlindungi. Kerinduan dan harapan terwujudnya nilai-nilai Pancasila tersebut dititipkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto.
