MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang berujung pada pelaksanaan pemilihan gubernur ulang di Provinsi Papua pada tahun 2025. Putusan ini merupakan bagian dari upaya menegakkan demokrasi yang bersih dan bebas dari kecurangan. Tantangan utama dalam Pilgub ulang ini adalah memastikan prosesnya berlangsung tanpa intervensi dari penguasa, baik pemerintah, TNI, POLRI, maupun penyelenggara pemilu.
Dalam sejarah pemilu di Papua, intervensi pihak berkuasa kerap menjadi persoalan serius. Dugaan tekanan terhadap pemilih, manipulasi suara, dan keterlibatan aparat negara dalam mengarahkan hasil pemilihan sering mencederai prinsip demokrasi. Bahkan, dalam beberapa kasus, terjadi kriminalisasi terhadap peserta maupun pendukung pasangan calon tertentu yang bertujuan melemahkan oposisi. Pilgub ulang kali ini seharusnya menjadi momentum untuk membuktikan bahwa demokrasi masih bisa ditegakkan di Papua tanpa intimidasi atau rekayasa politik.
Netralitas pemerintah dan aparat keamanan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus menahan diri dari keberpihakan yang dapat memengaruhi proses dan hasil pemilu. Hal ini juga berlaku bagi TNI dan POLRI, yang seharusnya hanya menjaga keamanan agar pemilu berlangsung damai, bukan memihak kepada kandidat tertentu.
Penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, dituntut menjaga independensi. Kredibilitas mereka sangat menentukan keberhasilan Pilgub ulang ini. Jika terbukti berpihak atau tunduk pada tekanan, maka legitimasi hasil pemilu akan dipertanyakan dan berpotensi memicu gejolak sosial.
Masyarakat Papua juga harus diberi ruang seluas-luasnya untuk memilih secara bebas dan tanpa rasa takut. Pendidikan politik dan sosialisasi pentingnya pemilu yang jujur dan adil perlu diperkuat. Kesadaran bahwa suara rakyat menentukan masa depan Papua harus ditanamkan agar tidak ada lagi politik uang, intimidasi, atau kriminalisasi terhadap pihak yang berbeda pilihan.
Pilgub ulang ini menjadi ujian bagi semua elemen bangsa dalam mewujudkan keadilan politik di Papua. Semua pihak harus belajar dari kesalahan sebelumnya dan menjadikan momen ini sebagai peluang membangun kepercayaan publik terhadap demokrasi. Jika Pilgub ulang kembali diwarnai intervensi, maka bukan hanya rakyat Papua yang dirugikan, tetapi juga citra demokrasi Indonesia di mata dunia.
Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan harus memastikan Pilgub ulang Papua berlangsung secara bebas, jujur, dan adil. Demokrasi sejati hanya terwujud jika rakyat diberikan hak untuk memilih tanpa tekanan. Hanya dengan itu, Papua bisa melangkah menuju masa depan yang lebih demokratis dan berkeadilan. (Editor)
