Oleh Frans Maniagasi
Pengamat Sosial Politik Papua
FILM Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang lagi viral di media sosial dan sempat dilarang oleh aparat pemerintah di beberapa lokasi di tanah air telah menimbulkan kontroversi di ruang publik.
Namun, tidak saja larangan pemutaran, tetapi makna substantif di balik kehadiran film dokumenter tersebut dan dikaitkan dengan ironi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di tanah Papua.
Tulisan ini tidak membahas tentang Film Pesta Babi, lebih menyoroti makna substantif di baliknya. Pembangunan yang dilakukan katakan selama 25 tahun terakhir sejak pemberlakukan Otonomi Khusus Papua tahun 2001 dan kini memasuki era kedua tahun 2022-2041 ternyata kurang memahami pembangunan hakiki yang dikehendaki oleh masyarakat Papua.
Pemerintah cendrung menutup “mata hati” untuk berdialog dan mendengar aspirasi masyarakat direduksi bahkan disimplikasikan hanya pembangunan fisik, infrastruktur dalam bentuk jalan.
Misalnya, aspirasi terkait jalan Trans Papua, jalan kereta api (rencana), jembatan, bandara, fasilitas umum, fasilitas sosial dan proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang memakan jutaan hektar lahan dan tanah masyarakat adat.
Model pembangunan belum menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat. Namun sebenarnya pemerintah telah berusaha dan selalu mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat Papua. Namun pembangunan semacam itu telah menyampingkan masyarakat adat di tanah Papua. Seperti yang dikisahkan dan dipertontonkan dalam Film Pesta Babi.
Bagaimana masyarakat adat di Papua Selatan mewarnai dirinya dengan busana adat dan atrbutnya, menari dengan memanggul seekor babi dan memegang salip merah sambil menyanyi dan meratapi (ratapan) tentang alam dan seisinya, termasuk manusianya dieksploitasi oleh kepentingan kapitalisme oligarkhis.
PSN yang dirancang berbasis logika teknokratis ekonomi sebagai legalitas kapitalisme oligarkhi dengan tujuan meraih keuntungan sebesar-besarnya menurut nabinya ekonomi klasik Adam Smith. Padahal, masyarakat Papua memiliki relasi yang erat dengan tanah, alam dan komunitas sosialnya.
Corak pembangunan seperti ini pada satu pihak memberikan keuntungan kepada masyarakat dengan terbukanya aksesibilitas memudahkan konektivitas dan juga rekrutmen tenaga kerja lokal dalam kegiatan usaha berskala makro.
Namun, di pihak lain menurut para sosiolog dan antropolog, telah mengabaikan relasi sosial, alam dan manusia maka tanpa sadar telah merusak dan mematikan tatanan sosial, dan ekologis. Subtansinya tanpa disadari telah pula mamarginalisasikan masyarakat lokal.
Dialog Kultural
Meminjam analisa teoritis strategic action field atau SAF (Archer MS 1995, dalam Sianpiar 2025) pemerintah mestinya bertindak sebagai fasilitator pembangunan menegasikan posisinya sebagai otoritas tunggal memediasi kepentingan pemerintah dan pemilik modal dengan kepentingan masyarakat adat yang sedang berupaya merubah struktur ketidakadilan.
Artinya, pembangunan mestinya diletakkan sebagai basis resolusi konflik sehingga terjadi dialog kultural dengan masyarakat adat Papua. Pendekatan utama dialog kultural meletakan pembangunan mengakui identitas, martabat, individu, komunitas sosial Papua, dan ekologi termasuk sumber daya alam (SDA) bukan sebagai obyek eksploitasi tapi sebaliknya sebagai subyek prioritas.
Transformasi relasi kekuasaan menjadi tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan Papua. Bukan sebaliknya pembangunan menjadi alat penekan, eksploitasi diserta pendekatan keamanan (security approach) sehingga pembangunan bukan menjadi ancaman terhadap kehidupan masyarakat adat dan masa depannya. Pembangunan tidak lagi menjadi ironi.
Justru pembangunan mampu memainkan peran perdamaian, keadilan, inklusif dan berkelanjutan itulah hakekat dari pembangunan Papua sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sehingga meminimalisasi protes sosial seperti lakon dalam Film Pesta Babi. Hanya masih tersisa pertanyaan kecil dalam benak saya siapa sih yang menjadi sponsor dalam mendanai film dokumenter tersebut?
