Oleh: Helga Maria Udam
(Warga Kampung Sawoi, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, Papua)
Pendahuluan
Wacana pemekaran Kabupaten Grime Nawa kembali ramai dibicarakan di Papua. Bupati Jayapura dan masyarakat Grime Nawa secara terbuka menyatakan dukungan terhadap pemekaran ini. Mereka menilai pemekaran penting untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Harapannya, pembangunan bisa lebih cepat dan merata.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Papua belum menunjukkan dukungan yang tegas. Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan sikap hati-hati terhadap pemekaran daerah. Ia menilai kondisi keuangan daerah belum sepenuhnya siap. Perbedaan sikap inilah yang kemudian memunculkan pro dan kontra di ruang publik.
Aspirasi Lokal yang Menguat
Dukungan masyarakat Grime Nawa muncul dari pengalaman sehari-hari. Jarak pelayanan yang jauh dan birokrasi yang panjang membuat banyak urusan menjadi lambat. Pemekaran dipandang sebagai solusi agar pelayanan lebih dekat dan cepat. Bagi masyarakat, ini bukan soal politik, tetapi soal kebutuhan hidup.
Selain pelayanan, pemekaran juga dipandang sebagai bentuk pengakuan wilayah. Grime Nawa memiliki karakter geografis dan sosial yang khas. Dengan menjadi kabupaten sendiri, wilayah ini diharapkan bisa mengatur pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Dukungan masyarakat menunjukkan bahwa gagasan ini memiliki dasar sosial yang kuat.
Sikap Provinsi: Hati-hati dan Menunda
Sikap Gubernur Papua sering dipahami sebagai penolakan. Padahal, yang disampaikan lebih kepada ajakan untuk berhitung dengan cermat. Kekhawatiran utamanya adalah kemampuan keuangan daerah jika pemekaran dilakukan sekarang. Daerah baru berisiko bergantung penuh pada dana pusat.
Penting untuk dipahami bahwa sikap ini tidak diarahkan khusus kepada Grime Nawa. Tidak ada pernyataan resmi yang menyebut pemekaran Grime Nawa harus dihentikan. Yang ditekankan adalah soal waktu dan kesiapan. Dengan kata lain, perbedaannya terletak pada kapan, bukan pada mau atau tidak mau.
Titik Tegang dan Ruang Bicara
Ketegangan muncul karena kecepatan langkah yang berbeda. Masyarakat dan pemerintah kabupaten ingin proses segera berjalan. Sementara itu, provinsi memilih melangkah lebih pelan. Kondisi ini sering menimbulkan kesan saling berseberangan.
Namun secara aturan, posisi mereka tidak saling meniadakan. Gubernur bukan penentu akhir pemekaran kabupaten. Keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat dan DPR RI. Artinya, aspirasi masyarakat Grime Nawa tetap punya jalur resmi untuk diperjuangkan.
Skenario ke Depan
Skenario yang paling mungkin adalah proses bertahap. Aspirasi pemekaran tetap berjalan sambil melengkapi syarat administrasi dan kajian keuangan. Pemerintah provinsi tidak menghalangi, tetapi mendorong perhitungan yang lebih matang. Cara ini dapat menjaga suasana tetap kondusif.
Skenario lain adalah percepatan jika kajian menunjukkan daerah baru tidak membebani keuangan provinsi. Ada juga kemungkinan proses berjalan lambat jika tidak ada kejelasan sikap. Dalam situasi tertentu, pemerintah pusat bisa mengambil peran lebih besar. Semua skenario ini masih terbuka.
Penutup
Pemekaran Kabupaten Grime Nawa berada di tengah tarik-menarik kepentingan. Di satu sisi ada dorongan kuat dari masyarakat dan pemerintah kabupaten. Di sisi lain ada sikap hati-hati dari pemerintah provinsi. Keduanya sebenarnya tidak bertentangan secara tujuan.
Ke depan, yang dibutuhkan adalah komunikasi yang jujur dan terbuka. Selama aspirasi rakyat disampaikan dengan data dan kesiapan yang jelas, peluang pemekaran tetap ada. Grime Nawa bukan hanya soal wilayah baru, tetapi tentang mencari titik temu antara kebutuhan rakyat dan tanggung jawab negara.
