BANDUNG, ODIYAIWUU.com — Pelaut Indonesia yang kini bekerja di Arab Saudi Marianus Wilhelmus Lawe Wahang, SE, M.Mar Eng mendesak pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait segera memperluas kewenangan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuan Bajo, Manggarai Barat, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.
Permintaan Marianus mengemuka pasca kecelakaan tenggelamnya Kapal Wisata Putri Sakinah di Labuan Bajo pada Jumat, 26 Desember 2025. Kecelakaan naas itu berujung pelatih klub bola asal Spanyol Valencia CF Martin Carreras Fernando dan dua anaknya hilang.
Tim SAR gabungan berhasil menemukan Fernando pada Minggu (4/1) di perairan Pulau Rinca, Labuan Bajo dalam kondisi tak bernyawa. Sedangkan salah seorang yang diduga putra Fernando ditemukan pada Selasa (6/1) sekitar pukul 14.30 WITA, sekitar 7,48 nautical mile dari lokasi awal kejadian kapal tenggelam. Seorang lagi masih dalam pencarian.
“Pemerintah pusat perlu segera memperluas kewenangan Badan Otoritas Pariwisata, BOP Labuan Bajo. Perannya tidak sekadar sebagai fasilitator pembangunan pariwisata, tetapi juga pengendali dan pengawas standar keselamatan wisata secara holistik, menyeluruh. Kemudian, kelayakan dan keamanan kapal harus mendapat perhatian rutin,” ujar Marianus di Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/1).
Langkah itu penting mengingat BOP Labuan Bajo merupakan wadah koordinasi berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), mulai dari kementerian, pemerintah daerah hingga pelaku usaha. Dengan demikian bila terjadi kecelakaan laut di kemudian hari para stakeholder juga memikul tanggung jawab yang sama.
Marianus, kepala kamar mesin (chief engineer) senior yang lama bekerja di sejumlah perusahaan asing di Benua Australia, Afrika, dan wilayah perairan di Uni Emirat Arab, juga menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola kewenangan dalam pengelolaan pariwisata Labuan Bajo perlu terus dibenahi BOP Labuan Bajo serta pihak-pihak terkait.
“Pengalaman tragis di perairan sekitar Pulau Padar, salah satu destinasi unggulan di kawasan Taman Nasional Komodo yang dialami Kapal Wisata Putri Sakinah pekan keempat Desember lalu menjadi pelajaran penting bagi BOP Labuan Bajo dan para stakeholders,” kata Marianus.
Kecelakaan naas itu, selain diakibatkan kondisi cuaca dan gelombang yang kerap kurang menentu bisa juga bisa bersumber dari kapal wisata yang digunakan minim peralatan keselamatan. Pengawasan wilayah laut juga bisa saja belum berjalan optimal.
Karena itu, ujar Marianus, peran BOP Labuan Baju harus diperluas agar mencegah hal-hal di luar kemampuan manusia atas kondisi cuaca sekaligus menjaga wilayah perairan Taman Nasional Komodo sebagai kawasan wisata premium nasional yang sudah mendunia dan incaran wisatawan baik domestik maupun manca negara.
“Kita tahu, Labuan Bajo merupakan destinasi super prioritas dalam wilayah Taman Nasional Komodo. Pengelolaannya melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga serta lembaga di pusat,” kata Marianus, mantan chief engineer di Adnoc Oil Field di United Arab Emirates yang lama bekerja di beberapa perusahaan asing di Singapura, Malaysia, Thailand, dan Australia.
Marianus menambahkan, kewenangan yang terfragmentasi ini kerap menimbulkan tumpang tindih kebijakan, terutama dalam aspek pengawasan keselamatan pelayaran wisata. Di satu sisi, kawasan wisata di sekitar Taman Nasional Komodo menghasilkan pendapatan pariwisata yang sangat besar bagi negara. Namun di sisi lain belum diimbangi dengan peningkatan standar keselamatan dan perlindungan bagi wisatawan.
“Selali lagi, BOP Labuan Bajo tidak sekadar sebagai fasilitator pembangunan pariwisata, tetapi juga berperan sebagai pengendali dan pengawas standar keselamatan aktvitas wisata. Evaluasi menyeluruh terhadap transportasi laut sangat mendesak, dimulai dari kesiapan peralatan keselamatan, kompetensi awak kapal hingga kejelasan regulasi dan pengawasan,” katanya.
Upaya perbaikan mendesak yang perlu dilakukan yaitu penyediaan ruang edukasi keselamatan berkapasitas 30–50 orang sebelum keberangkatan kapal. Ruang ini ini digunakan untuk memutar video singkat mengenai prosedur keselamatan.
“Edukasi visual terbukti efektif meningkatkan pemahaman penumpang, mengurangi kepanikan saat darurat, dan membantu wisatawan bertindak lebih tepat. Biaya penyediaannya jauh lebih kecil dibandingkan dampak sosial, ekonomi, dan hukum akibat kecelakaan,” ujar Marianus, chief engineer kelahiran kampung Lamawolo, Ile Ape, Lembata, NTT.
Selain itu, lanjut Marianus, upaya perbaikan penting lainnya adalah membangun sistem port traffic service, PTS yang terintegrasi. Maksudnya, setiap kapal wisata yang keluar dan masuk menuju pulau-pulau wisata wajib melapor ke PTS induk di Pelabuhan Labuan Bajo. Langkah ini penting mengingat Labuan Bajo memiliki banyak pulau wisata sehingga perlu dibangun PTS pendukung di setiap pulau destinasi yang terhubung langsung dengan PTS induk.
“Melalui sistem ini, nahkoda akan menerima informasi terkini terkait cuaca, kondisi laut, dan kepadatan lalu lintas kapal sebelum berlayar. Dengan pengawasan yang baik dan informasi yang akurat, risiko kecelakaan laut dapat ditekan. Selain itu, keselamatan wisatawan lebih terjamin dan pengelolaan pariwisata bahari lebih aman dan profesional,” ujar Marianus. (*)
